Korea Utara Jadi Pemimpin Perlucutan Senjata PBB Meski Berada di Bawah Sanksi Senjata Nuklir
Korea Utara menjadi kepala badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan perlucutan senjata.
Penulis:
Rica Agustina
Editor:
Tiara Shelavie
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara menjadi kepala badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan perlucutan senjata, CNN melaporkan.
Jabatan ini diemban Korea Utara ketika negara itu berada di bawah sanksi karena mengembangkan senjata nuklir yang bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Seperti diketahui, tahun ini Korea Utara telah menguji coba rudal balistik yang dilarang oleh organisasi internasional itu.
Tampaknya Pyongyang juga tengah bersiap untuk melakukan uji coba nuklir baru untuk pertama kalinya sejak 2017.
Lebih lanjut, Korea Utara memperoleh kursi kepemimpinan Konferensi Perlucutan Senjata karena berputar menurut abjad di antara 65 anggotanya.
Baca juga: Korea Utara Cabut Hampir Semua Pembatasan Covid-19, Apakah Virus Sudah Terkendali?
"DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea) berkomitmen untuk berkontribusi pada perdamaian global dan perlucutan senjata dan mementingkan pekerjaan konferensi," kata Duta Besar Han Tae Song pada pertemuan Jenewa.
Han Tae Song menambahkan peran tersebut adalah kehormatan dan hak istimewa untuk Korea Utara.
Negara bersenjata nuklir itu menembakkan beberapa rudal pekan lalu, termasuk satu yang dianggap sebagai rudal balistik antarbenua terbesarnya.
Utusan Barat secara bergiliran mengutuk tindakan Pyongyang pada hari Kamis, dengan Australia menggambarkannya sebagai "tidak stabil".
Namun, mereka tidak mengindahkan seruan untuk keluar dari pertemuan seperti yang diminta oleh puluhan LSM, kata saksi.
Baca juga: WHO Tak Diberi Akses ke Data Covid-19 di Korea Utara: Kemungkinan Situasinya Semakin Buruk
Sebaliknya, beberapa misi diplomatik mengirim perwakilan tingkat yang lebih rendah daripada duta besar yang biasanya diharapkan hadir.
Menurut pengamat, reaksi keseluruhan terlihat ringan dibandingkan dengan reaksi terhadap kepemimpinan Suriah dari badan yang sama pada tahun 2018.
Selama pertemuan itu, Kanada membacakan kesaksian dari akun penyintas serangan kimia Suriah sebagai protes.
Sementara itu, Hillel Neuer, direktur eksekutif UN Watch, yang memantau kinerja badan global itu, mengatakan kepemimpinan Korea Utara akan sangat merusak citra dan kredibilitas PBB.
Harapan untuk rangkaian pertemuan ini di bawah kepresidenan Pyongyang bagaimanapun juga rendah.
Baca juga: Amerika Serikat Jatuhkan Sanksi ke Korea Utara Usai Kim Jong Un Rilis Rudal Balistik
