Putin dan Kepala Junta Myanmar Saling Puji, Min Aung Hlaing Sebut Presiden Rusia Pemimpin Dunia

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kepala Junta Myanmar Min Aung Hlaing bertemu dan saling memuji.

Penulis: Rica Agustina
Editor: Tiara Shelavie
Valery Sharifulin/Sputnik/AFP
Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) bertemu dengan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing (kiri) di sela-sela Forum Ekonomi Timur 2022 di Vladivostok pada 7 September 2022. 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kepala Junta Myanmar Min Aung Hlaing bertemu di Kota Vladivostok di timur jauh Rusia pada Rabu (7/9/2022).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara yang "dikucilkan" dunia itu saling memberikan pujian.

Putin menyebut hubungannya dengan Myanmar berkembang secara positif.

Myanmar adalah mitra lama Rusia yang dapat diandalkan di Asia Tenggara.

"Myanmar adalah mitra lama dan dapat diandalkan kami di Asia Tenggara. Hubungan kami berkembang secara positif," kata Putin dalam pertemuan di sela-sela Forum Ekonomi Timur.

Sementara itu, Min Aung Hlain mengatakan dia sangat bangga dengan Putin.

Baca juga: Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing Kembali Bertolak ke Rusia untuk Hadiri Sejumlah Pertemuan

"Saya sangat bangga dengan Anda, karena ketika Anda berkuasa di negara ini, Rusia, bisa dikatakan, menjadi No 1 di dunia," kata Min Aung Hlaing kepada Putin sebagaimana dikutip CNA.

Bahkan, pemimpin kudeta itu menyebut Putin adalah pemimpin dunia yang mengatur stabilitas di seluruh dunia.

"Kami akan menyebut Anda bukan hanya pemimpin Rusia tetapi juga pemimpin dunia karena Anda mengendalikan dan mengatur stabilitas di seluruh dunia," katanya.

Kunjungan Min Aung Hlaing dilakukan saat kedua pemerintah menghadapi isolasi diplomatik karena Moskow melakukan intervensi militer Februari di Ukraina pro-Barat, dan Naypyidaw melakukan kudeta tahun lalu.

Ketika hubungan Moskow dengan Barat terurai di Ukraina, Kremlin berusaha untuk memutar negara itu ke Timur Tengah, Asia, dan Afrika.

"Kedua pemimpin 'bersahabat dan terbuka' membahas kerja sama dan "bertukar pandangan tentang hubungan dan situasi internasional", kata junta Myanmar dalam sebuah pernyataan.

Sejak kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu, Myanmar menghadapi sanksi Barat dan penurunan hubungan.

Myanmar berada dalam kekacauan dan ekonominya lumpuh saat rezim militer berjuang untuk menghancurkan perlawanan.

Rusia dan sekutunya China telah dituduh mempersenjatai junta Myanmar dengan senjata yang digunakan untuk menyerang warga sipil sejak kudeta.

Lebih dari 2.200 orang tewas dalam tindakan keras itu, menurut pemantau lokal.

Selama perjalanan ke Naypyidaw pada awal Agustus, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendukung upaya junta untuk "menstabilkan" negara dan mengadakan pemilihan nasional tahun depan.

Namun Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan masyarakat internasional untuk menolak "pemilihan palsu" junta.

(Tribunnews.com/Rica Agustina)

Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved