Mengusung Semangat Perdamaian KAA di Tengah Kerumitan Geopolitik Global

Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diadakan di Bandung pada 18 April hingga 24 April 1955 kini sudah memasuki usia 68 tahun. Lima negara penggagas, salah satunya Indonesia, dan 24 negara undangan di KAA merumuskan Dasasila Bandung atau 10 prinsip pokok perdamaian.

Isinya antara lain yaitu menghormati hak-hak dasar manusia, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, dan menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai.

Konferensi yang digelar 10 tahun setelah kemerdekaan Indonesia ini juga menghasilkan keputusan untuk meningkatkan kerja sama antarnegara di benua Asia dan Afrika. Misalnya, di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Namun, di tengah perkembangan situasi geopolitik, ekonomi, dan teknologi dunia saat ini, semangat dari 10 prinsip pokok perdamaian tersebut berangsur ditinggalkan demi kepentingan nasional masing-masing negara. Ditambah lagi, negara-negara besar berusaha memperkuat pengaruhnya di kancah internasional lewat ekspansi penanaman modal besar-besaran.

KAA sebagai kekuatan alternatif guna imbangi negara adidaya

Produk KAA yakni Dasasila Bandung memang saat itu sangat idealis karena beberapa negara-negara penggagas dan peserta baru saja merdeka dan merasa senasib, kata Evi Fitriani, Guru Besar ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia.

Pada masa itu, para pemimpin negara-negara di KAA memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat kedudukannya dalam menjaga perdamaian dunia, kata Evi.

Kendati demikian, kekuatan ekonomi beberapa negara-negara peserta KAA saat ini tidak cukup signifikan dalam memberi pengaruh kepada negara besar, ujarnya. Sebaliknya, ada kecenderungan negara-negara kecil dan negara berkembang dalam menggantungkan ekonominya kepada negara besar.

"Yang terjadi sekarang malah persaingan antarnegara di Asia, Afrika, (bahkan) Amerika Latin berlomba-lomba untuk mendapatkan investasi dari negara besar," papar Evi kepada DW Indonesia.

Sebetulnya memang diperlukan kekuatan ketiga atau alternatif di ranah hubungan internasional untuk mengimbangi negara-negara besar seperti Cina atau Amerika Serikat, kata Evi. Tapi pada faktanya, negara-negara kecil tersebut tidak cukup kuat menjadi kekuatan ketiga yang mandiri.

"Sulit diciptakan karena tidak memiliki kemampuan ekonomi dan teknologi untuk mengimbangi Cina dan Amerika," kata Evi kepada DW Indonesia.

Sementara itu, Renaldo Benarrivo, dosen hubungan internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Bandung, menuturkan bahwa Dasasila Bandung bersifat filosofis dan tidak mengatur hal-hal teknis.

Namun menurutnya, secara praktik, filosofi Dasasila Bandung masih relevan dengan situasi saat ini. Negara-negara peserta KAA saat ini berada di posisi tawar-menawar dengan negara-negara besar antara mengedepankan kepentingan nasional atau kepentingan multilateral, ujar dosen yang akrab disapa Rivo ini.

"Hal ini yang kemudian menimbulkan kesan bahwa spirit KAA mulai ditinggalkan," tutur Rivo kepada DW Indonesia.

KAA dinilai tinggal romantisme

Lima negara penggagas KAA meliputi Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, India, dan Burma (kini Myanmar) dulu bisa dikatakan memiliki rasa kesamaan nasib. Namun saat ini, kelima negara tersebut sudah tidak berada di situasi ekonomi dan politik yang serupa seperti enam dekade silam. Apalagi ditambah dengan konflik antara India dan Pakistan beberapa tahun belakangan.

Menurut Andina Ayu, yang mengajar ilmu hubungan internasional di Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, sulit rasanya kelima negara penggagas tersebut untuk duduk bersama dan menyerukan kembali nilai-nilai Dasasila Bandung kepada dunia.