Ini Kata Gubernur Lemhanas hingga Eks Wamenlu Soal Proposal Prabowo Terkait Konflik Ukraina-Rusia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyampaikan proposal perdamaian terkait konflik Rusia-Ukraina.

Proposal Prabowo itu disampaikan dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Dalam proposalnya, Prabowo mengusulkan adanya gencatan senjata antara kedua belah pihak. Selanjutnya, meminta Rusia dan Ukraina menarik pasukannya 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Selain itu Prabowo juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk pasukan perdamaian dan menempatkannya di wilayah demiliterisasi serta menggelar referendum.

"Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," kata Prabowo.

Usulan Prabowo ini mendapat berbagai tanggapan, termasuk dari Eks Wamenlu Dino Patti Djalal hingga Gubernur Lemhanas. Apa kata mereka?

1. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal 

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal mengatakan usulan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto terkait resolusi konflik Rusia-Ukraina yang ditawarkannya di Shangri-La Dialogue 2023, Sabtu (3/6/2023) menarik perhatian publik.

Dino mengatakan rekomendasi Prabowo untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina spesifik.

Sejumlah langkah konkret seperti genjatan senjata dan menarik mundur pasukan disebut sangat berani. 

“Itu menarik perhatian karena sangat spesifik plannya,” kata Dino.

Baca juga: Hindari Resesi, Anggota DPR Dukung Perundingan Rusia-Ukraina

"Seperti usulan gencatan senjata, ini menarik karena sekarang orang-orang bersiap untuk meningkatkan perang, bukan untuk gencatan senjata," sambungnya.
Lebih lanjut, diplomat sekaligus mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu juga mangatakan rekomendasi Prabowo tentang referendum menjadi upaya detail yang turut menyita perhatian dalam forum internasional itu.

"Kemudian terkait pasukan PBB, dan paling jadi perhatian adalah referendum yang perlu dilaksanakan di wilayah yang dicaplok oleh Rusia," ucap Dino.

2. Gubernur Lemhanas

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan usulan yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di IISS Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura soal Rusia dan Ukraina menekankan solusi damai dari kekerasan senjata yang terjadi saat ini.

Ia mengatakan di sesi itu Prabowo menekankan bentuk kolaborasi global, bentuk kepemimpinan bersama, yang lebih mengedepankan dialog, kerja sama, dan multilateralism.

“Pak Prabowo menawarkan proposal damai untuk Ukraina yang betul-betul menekankan agar kita segera mencari solusi untuk menghentikan kekerasan bersenjata dan melibatkan PBB dalam mencari solusi-solusi damai segera antara Rusia dan Ukraina,” kata Andi di sela IISS Shangri-La Dialogue.

Ia menjelaskan bahwa Prabowo juga secara umum menyerukan agar Shangri-La Dialogue ke 20 tahun 2023 ini mengeluarkan deklarasi yang konkret baik untuk meredam ketegangan yang terjadi di Indo Pasifik, juga untuk mencari solusi damai bagi perang yang terjadi di Ukraina.

3. Pengamat pertahanan Anton Aliabbas

Dosen Universitas Paramadina, Anton Aliabbas, menyebut ide resolusi damai dari konflik Rusia dan Ukraina yang dicetuskan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sudah tepat.

Proposal Prabowo, kata dia, merupakan langkah maju guna mengakhiri konflik kekerasan meski Ukraina menolaknya.

"Tawaran ide yang diungkapkan Prabowo merupakan hal konkret. Itu merupakan langkah maju dalam diplomasi Indonesia," kata Anton dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/6/2023).

Menurutnya, pernyataan Prabowo terkait ide perdamaian yang disampaikan dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura tidaklah berlebihan.

Proposal yang digagas Prabowo, kata dia, sudah jelas dan dapat diukur dengan mudah.

"Gagasan Prabowo soal zona demiliterisasi, keterlibatan PBB dan referendum bukan hal yang mengawang-awang tapi jelas dan terukur," kata Anton.

Sebelumnya, Prabowo memaparkan beberapa usulan untuk resolusi konflik Rusia dan Ukraina.

Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB itu harus terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

Namun Ukraina dikabarkan menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada wilayah sengketa antara Ukraina dan Rusia.

Sementara Terkait proposal Prabowo tersebut, pengamat studi Eropa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhadi Sugiono mengaku kaget.

Menurut Muhadi, dengan status quo saat ini, proposal tersebut tentu akan langsung ditolak oleh pihak Ukraina.

"Kalau diimplementasikan, tentu menempatkan posisi Rusia lebih untung, karena mereka sudah menguasai wilayah itu dan sekarang disuruh berhenti," kata Muhadi kepada Kompas.com, Senin (5/6/2023).

Dubes Ukraina Datangi Kemhan

Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin terlihat mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta Pusat pada Senin (5/6/2023).

Kedatangan Vasyl berselang dua hari setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan lima saran untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina pada International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Vasyl tampak keluar dari gedung kantor Kemhan didampingi oleh Kabainstrahan Kemhan RI Mayjen TNI Yudi Abrimiyanto sekira pukul 11.31 WIB.

Tidak ada pernyataan yang disampaikan Vasyl hingga ia masuk ke dalam mobilnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak Kedutaan Besar Rusia juga mengunjungi kantor Kemhan pada sore harinya.

Namun demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari para pihak terkait pertemuan tersebut.