7 Negara di Asia Akan Selenggarakan Pemilu, Kemlu Tekankan Penguatan Demokrasi

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2023 dan 2024 menjadi tahun krusial bagi kawasan Asia.

Sejumlah pemilihan umum (Pemilu) di negara-negara seperti Thailand, Singapura, Kamboja, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan India akan diselenggarakan. 

Topik mengenai upaya penguatan pemilu untuk memulihkan demokrasi menjadi perhatian utama dalam forum Intersession Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) 2023, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Wapres: Pemilu Serentak Dirancang untuk Ciptakan Pemerintahan Stabil

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Teuku Faizasyah, menekankan betapa pemilihan umum merupakan elemen penting dalam mengekspresikan komitmen terhadap diri sendiri, sesama, negara, dan dunia.

"Hal ini menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi di berbagai negara," kata Faizasyah dalam keterangannya.

BCSMF 2023 diselenggarakan Kemlu Indonesia bekerja sama dengan sejumlah Civil Society Organization (CSO), seperti Dewan Pers hingga Friedrich Ebert Stiftung (FES).

Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, Dr. Ninik Rahayu, dalam sambutannya menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu instrumen demokrasi yang memungkinkan negara untuk menjamin hak-hak fundamental warga negaranya.

Sementara itu, Resident Director Friedrich Ebert Stiftung (FES), Brigitte Juchems, menyoroti beberapa hal penting untuk menciptakan pemilu yang sehat.

Ia menekankan pentingnya pendidikan sipil dan politik bagi masyarakat, keseimbangan gender dalam partisipasi politik, serta kebebasan media yang harus dijaga dengan baik.

Acara ini menegaskan pentingnya pemilu sebagai landasan utama bagi demokrasi yang kuat dan sehat. 

Baca juga: Pimpinan Komisi III DPR Minta PPATK Periksa Keuangan Parpol Jelang Pemilu 2024

Diharapkan hasil dari pertemuan ini akan menjadi pijakan bagi negara-negara di kawasan Asia untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas.

Selain itu, juga mampu menjawab tuntutan warganya dalam upaya membangun masyarakat yang lebih partisipatif dan demokratis.