PNS-nya Bisa Gajian, Hamas Kerahkan Pasukan ke Lokasi di Mana Tentara Israel Ditarik Mundur di Gaza 

PNS-nya Gajian, Hamas Kerahkan Kembali Pasukan ke Lokasi di Mana Tentara Israel Ditarik Mundur di Gaza 

TRIBUNNEWS.COM - Berbulan setelah menjalankan bombardemen gila-gilaan di Gaza, tentara Israel tampaknya masih jauh mencapai target dalam misinya tersebut.

Diketahui, Israel menjalankan Perang Gaza dalam upaya memberangus milisi perlawanan Hamas.

Namun, laporan terbaru menunjukkan, Hamas jauh dari kata hangus, justru menunjukkan sistem kerja dan kerangka koordinasi yang masih sangat utuh.

Baca juga: Tak Disangka, Sumber Senjata Brigade Al Qassam Hamas Justru Berasal dari Tentara Israel Sendiri

Mengutip empat warga dan seorang pejabat senior Hamas, Associated Press melaporkan kalau pemerintahan sipil Palestina di Gaza mulai muncul kembali di daerah-daerah di mana Israel menarik sebagian besar pasukan mereka sebulan yang lalu.

Pemerintahan sipil Gaza yang dipimpin Hamas itu dilaporkan mengerahkan kembali pasukan dan petugas polisi dan membayar gaji kepada sejumlah pegawai negeri sipil di wilayah Kota Gaza tersebut. .

Hal ini menjadi tanda ketangguhan kelompok perlawanan dalam menghadapi kampanye kejam udara dan darat Israel selama empat bulan terakhir.

Baca juga: Ungkap Kelemahan Besar Israel, Mayor Jenderal IDF: Pasukan Radwan Hizbullah Bisa Acak-acak Haifa

Empat warga Kota Gaza menyatakan ke Associated Press kalau petugas polisi Gaza baru-baru ini ditempatkan di dekat gedung-gedung pemerintah dan markas polisi sementara, termasuk rumah sakit terbesar di Gaza, Rumah Sakit Shifa.

Mengetahui hal itu, Israel kini mengalihkan serangan mereka lewat udara karena pasukan darat mereka sudah ditarik mundur.

"Penduduk setempat melaporkan menyaksikan lebih banyak serangan udara Israel di dekat kantor-kantor pemerintahan sementara," tulis laporan itu.

Berbicara tanpa mau disebutkan namanya, seorang pejabat Hamas mengatakan kepada AP kalau kembalinya petugas-petugas polisi ini menandakan upaya untuk memulihkan ketertiban di kota yang sudah hancur tersebut.

Menurut pejabat Hamas itu, para pemimpin kelompok tersebut diinstruksikan untuk memulihkan hukum dan ketertiban di wilayah utara Gaza, lokasi di mana tentara Israel menarik mundur pasukannya.

Pengerahan ini termasuk membantu mencegah penjarahan toko-toko dan rumah-rumah yang ditinggalkan oleh warga yang mengikuti perintah evakuasi Israel dan pindah ke bagian selatan Gaza.

Baca juga: Tentara Israel Kembali Tarik Brigade Cadangan dari Gaza, Persiapan Gempur Besar-besaran Hizbullah?

Israel Lancarkan Perang di WIlayah Utara Lawan Hizbullah

Laporan penarikan mundur pasukan Tentara Israel (IDF) dari sejumlah wilayah di Jalur Gaza disebut dalam upaya mereka menetralkan perlawanan yang muncul di kawasan utara negara pendudukan tersebut.

Hal itu merujuk pada eskalasi serangan kelompok milisi Hizbullah yang kian tinggi sehingga menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan ekonomi para pemukim Yahudi di wilayah tersebut.

Baca juga: Hizbullah Menggila, Lipat Gandakan Serangan Roket 500 Kg, Pemukim Israel Panik Tanah Berguncang

Sejauh ini, IDF memilih untuk beriskap defensif dan menyerang wilayah Lebanon secara parsial untuk menghindari terjadinya front baru perang di tengah agresi militer mereka di Gaza.

Namun, pada Sabtu (4/2/2024), IDF menyirat segera melancarkan perang skala penuh untuk menghadapi Hizbullah.

IDF memilih narasi kalau mereka dipaksa “untuk segera menyerang” karena aksi "pprovokasi” Hizbullah.

“Kami tidak memilih perang (lawan Hizbullah) sebagai prioritas utama kami, namun kami tentu saja siap,” kata juru bicara IOF Daniel Hagari.

Hagari menambahkan: “Kami akan terus bertindak di mana pun Hizbullah hadir, kami akan terus bertindak di mana pun diperlukan di Timur Tengah. Apa yang berlaku di Lebanon juga berlaku di Suriah dan tempat-tempat lain yang lebih jauh.”

Pernyataan tersebut mencerminkan ancaman sebelumnya yang dikeluarkan oleh Menteri Keamanan Yoav Gallant, yang menegaskan kalau gencatan senjata di Gaza tidak berarti bahwa Israel akan menghentikan agresinya terhadap Lebanon.

Baca juga: Menhan Israel ke Pasukan IDF: Serang Terus Hizbullah Meski Ada Gencatan Senjata di Gaza

Hal ini terjadi di tengah proposal gencatan senjata yang saat ini sedang dievaluasi oleh para kelompok perlawanan Palestina untuk menilai keadilan dan kepraktisan proposal kesepakatan tersebut.

Meskipun usulan tersebut dapat menghasilkan gencatan senjata permanen di Gaza, kekhawatiran masih ada mengenai kemungkinan berlanjutnya konflik yang meluas ke wilayah lain di wilayah tersebut.

Baca juga: Hamas Cs Rembuk di Gaza: Kartu AS di Tangan, No Deal dengan Israel Kalau Hal Ini Tidak Terjadi

Potensi Perang Juga dengan Mesir

Agresi militer Israel yang dituding internasional sebagai tindak genosida di Gaza, sejuah ini telah mengakibatkan tingkat kehancuran yang tak tertandingi, menyebabkan hampir 85 persen penduduknya mengungsi.

Hal yang menambah masalah kemanusiaan ini adalah penggunaan makanan sebagai senjata oleh Israel dalam upaya memusnahkan warga sipil Gaza, menyebabkan hampir seperempat penduduknya saat ini bergulat dengan kelaparan.

Kementerian Kesehatan di Gaza baru-baru ini melaporkan, 107 orang tewas hanya dalam waktu 24 jam, sehingga jumlah korban tewas menjadi 27.238 orang.

Saat ini, jumlah korban luka meningkat menjadi 66.000 orang.

Ada kemungkinan bahwa IDF akan memperluas agresinya lebih jauh ke selatan, di wilayah Rafah, setelah operasinya di Khan Younis selesai, sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Keamanan awal pekan ini.

Baca juga: Bom Israel Mulai Jamah Rafah, Peringatan Mesir Diabaikan, Pengungsi Jadi Alat Negosiasi ke Hamas

Jika Israel benar-benar melakukan agresi di wilayah ini, hal ini berpotensi merusak hubungannya dengan negara tetangga Mesir.

Mesir, menilai, aksi militer apapun dari Israel di wilayah perbatasan, termasuk di koridor Philadelphia, sebagai pelanggaran kedaulatan Mesir.

"Hal ini juga dapat semakin memperburuk hubungan Israel dengan AS, karena tindakan rezim Tel AViv tersebut jelas-jelas bersifat genosida. Hal ini dapat semakin mencoreng reputasi diplomasi AS yang sudah rusak," tulis laporan Al Mayadeen..