Netanyahu Bersumpah Serang Rafah Lagi Buntut Sandera Ditahan Hamas, Putin Ikut Campur

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bersumpah melakukan agresi militer kembali di Rafah.

Hal ini buntut sandera Israel yang masih ditahan oleh kelompok militan Hamas.

Padahal, operasi militer besar-besaran yang dilakukan tentara Israel di Rafah menimbulkan kecaman dunia akibat korban dan kerusakan yang ditimbulkan beberapa waktu lalu.

Namun, Netanyahu tetap bersikukuh membuat ultimatum agar Hamas menyerahkan sanderanya.

Ancaman terhadap pasukan Hamas ini berlaku jelang Ramadhan tiba.

Sementara, Benjamin Netanyahu menepis seruan untuk menghentikan serangan militer di Gaza, dan bersumpah untuk “menyelesaikan tugas” menyerang kota Rafah di selatan.

Pemerintah Israel belum secara terbuka membahas jadwal serangan darat di Rafah, tempat lebih dari separuh 2,3 juta warga Palestina itu berada dan mencari perlindungan.

Pernyataan tersebut secara tersirat dikatakan oleh pensiunan jenderal Benny Gantz, yang merupakan bagian dari tiga anggota kabinet perang Netanyahu, mewakili suara yang berpengaruh.

“Jika pada bulan Ramadhan para sandera kami tidak dilepaskan, pertempuran akan berlanjut hingga ke wilayah Rafah,” kata Gantz dikutip dari AP.

Ramadhan, yang diperkirakan akan dimulai pada 10 Maret, secara historis merupakan waktu yang menegangkan di wilayah tersebut.

Gencatan Senjata Gagal

Baca juga: Hak Veto AS Bayang-bayangi Rencana Pemungutan Suara untuk Gencatan Senjata di Gaza

Dikabarkan, perundingan gencatan senjata gagal mencapai tanda-tanda kemajuan dalam beberapa pekan terakhir.

Netanyahu menyebut tuntutan kelompok militan Hamas yang berkuasa di Gaza sebagai “delusi” alias tidak rasional.

AS, sekutu utama Israel, mengatakan pihaknya masih berharap bisa menengahi gencatan senjata dan perjanjian pembebasan sandera, dan membayangkan resolusi yang lebih luas atas perang yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.

Washington juga mengatakan akan menggunakan hak veto rancangan resolusi PBB lainnya yang menyerukan gencatan senjata, dan duta besarnya di PBB memperingatkan terhadap tindakan yang dapat membahayakan “peluang bagi resolusi permusuhan yang abadi”.

Netanyahu menentang pembentukan negara Palestina, yang oleh AS disebut sebagai elemen kunci dalam visi yang lebih luas untuk normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.