Para Pejabat AS Bingung dengan Sikap Netanyahu Pasca Washington Tak Veto Resolusi Gencatan Senjata

Kementerian Luar Negeri Palestina

Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan bahwa mengadopsi resolusi tersebut adalah sebuah langkah ke arah yang benar untuk mengakhiri perang lima bulan, untuk memungkinkan masuknya bantuan, dan untuk memulai kembalinya para pengungsi.

Kementerian juga meminta negara-negara anggota DK PBB untuk memenuhi tanggung jawab hukum mereka untuk segera menerapkan resolusi tersebut.

Kementerian menekankan pentingnya mencapai gencatan senjata permanen setelah bulan Ramadhan – bersama dengan mengamankan masuknya bantuan, berupaya membebaskan tahanan, dan mencegah pengungsian paksa.

Anggota Komite Sentral Fatah Sabri Saidam

Saidam mengatakan resolusi tersebut "merupakan langkah ke arah yang benar menuju berakhirnya pembantaian yang sedang berlangsung di Palestina".

“Konsensus yang kita saksikan hari ini harus membuka jalan bagi pengakuan penuh atas hak-hak rakyat Palestina dan kemerdekaan Negara Palestina yang banyak tertunda,” kata Saidam kepada Al Jazeera.

Pejabat Hamas Basem Naim

Kelompok Palestina Hamas mengatakan mereka berkomitmen terhadap ketentuan resolusi tersebut dan mengatakan Israel harus bertanggung jawab dalam menaatinya.

“Adalah peran komunitas internasional untuk mewajibkan Israel dan mengakhiri standar ganda ini,” Basem Naim, pejabat senior di biro politik Hamas, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Pertanyaannya adalah 'seberapa kuat komunitas internasional mewajibkan Israel menerapkan resolusi ini?'” katanya.

Kelompok ini juga menekankan perlunya mencapai gencatan senjata permanen yang mengarah pada penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza, dan menegaskan kesiapannya untuk segera terlibat dalam proses pertukaran yang mengarah pada pembebasan tahanan di kedua belah pihak.

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan

Erdan mengatakan resolusi tersebut gagal menuntut gencatan senjata tanpa “mengkondisikan” pembebasan tawanan di Gaza, dan mengatakan bahwa resolusi tersebut “merusak upaya untuk menjamin pembebasan mereka”.

“Ini merugikan upaya-upaya ini karena memberikan harapan kepada Hamas untuk mendapatkan gencatan senjata tanpa membebaskan para sandera. Semua anggota dewan seharusnya memberikan suara menentang resolusi yang tidak tahu malu ini,” katanya.