Protes Bangladesh: Setelah Pengadilan Pangkas Kuota, Lalu Apa?

Kelompok mahasiswa yang memimpin protes menentang kuota pegawai negeri di Bangladesh mengatakan pada Senin (22/07) bahwa pihaknya akan menghentikan aksi protes selama 48 jam, Mahasiswa juga menyerukan kepada pemerintah untuk memulihkan konektivitas internet dan mencabut pembatasan jam malam.

"Tapi kami mengeluarkan ultimatum selama 48 jam untuk memulihkan (akses) digital dan konektivitas internet,” papar Hasnat Abdullah, koordinator Gerakan Mahasiswa Anti-Diskriminasi.

Abdullah juga menyerukan penarikan petugas keamanan yang dikerahkan di universitas-universitas untuk membuka kembali asrama mahasiswa.

Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan mengatakan bahwa "keadaan normal akan kembali dalam satu atau dua hari.”

Pengadilan tinggi Bangladesh batalkan putusan

Pengadilan tinggi Bangladesh pada Minggu (21/07), membatalkan sebagian besar keputusan untuk memberlakukan kembali sistem kuota bagi pegawai negeri di pemerintahan, menyusul bentrokan mematikan sepekan terakhir antara demonstran mahasiswa, polisi dan kelompok pro-pemerintah.

Setidaknya, lebih dari 150 orang dilaporkan tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat kerusuhan terburuk yang pernah terjadi di negara itu dalam beberapa dekade terakhir.

Aksi protes meluap setelah pemerintah akan memberlakukan kembali sistem kuota pegawai negerinya yang bergaji tinggi, dengan mencadangkan lebih dari setengah kuota bagi kelompok-kelompok tertentu.

Kuota itu termasuk 30% yang diperuntukkan bagi keturunan "pejuang kemerdekaan” Bangladesh dari Pakistan pada 1971. Hal itu dipandang sebagai bentuk dukungan bagi Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina yang telah lama menjabat dan Liga Awami yang berkuasa.

Dalam rekomendasinya, Mahkamah Agung (MA) juga menyarankan 93% dari semua penunjukan harus didasarkan pada prestasi, di mana lima persennya diberikan kepada keturunan pejuang kemerdekaan, dan dua persennya lagi diperuntukkan bagi orang-orang dari etnis minoritas atau penyandang disabilitas.

Namun, pengadilan juga mengatakan bahwa pemerintah masih diizinkan untuk mengubah rasio kuota yang direkomendasikan.

Para pengunjuk rasa mengatakan tuntutan mereka belum sepenuhnya terpenuhi

Konektivitas internet dan pesan melalui teks sebagian besar masih terputus di Bangladesh sejak ekskalasi protes pada Kamis (18/07) pekan lalu. Selain internet, ada pula pemberlakuan jam malam dan pengerahan militer guna membantu pemerintahan sipil menjaga ketertiban.

Terlepas dari keputusan MA itu, beberapa pengunjuk rasa mahasiswa masih bertekad melanjutkan aksi protes.

Sarjis Alam, salah satu koordinator protes reformasi kuota, mengatakan kepada DW bahwa keputusan pengadilan tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan mereka, karena pada dasarnya itu sama halnya dengan menyerahkan kepada pemerintah untuk memutuskan penerapan sistem kuota itu.

"Pengadilan mengatakan bahwa masalah kuota adalah keputusan kebijakan pemerintah dan pihak berwenang masih bisa mengubah rasio kuota jika mereka menginginkannya,” kata Alam.

Alam juga menambahkan bahwa pengadilan telah meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan informasi tentang rencana reformasi sistem kuota mereka.