Akankah Presiden Baru Vietnam Bahayakan Relasi dengan Uni Eropa?

Tidak seorangpun di pucuk pimpinan Vietnam, termasuk Presiden To Lam yang baru diangkat, ingin melanggar doktrin lama kebijakan luar negeri untuk selalu menyeimbangkan semua kekuatan di dunia, kata analis.

Namun, kurangnya pengalaman dalam diplomasi internasional, dan kemungkinan meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia, dapat menghidupkan kembali perdebatan lama di Eropa tentang bagaimana memadu relasi dengan perekonomian yang berkembang pesat tetapi represif secara politik di negara satu partai Vietnam.

Suksesi di Hanoi terjadi secara mendadak setelah Sekretaris Jendral Partai Komunis Nguyen Phu Trong, yang sebelumnya 12 tahun berkuasa, meninggal dunia pada akhir Juli lalu.

Baik Brussels maupun Hanoi berupaya untuk memproyeksikan keberlanjutan. Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa melakukan perjalanan ke Hanoi minggu lalu untuk menghadiri pemakaman kenegaraan Phu Trong.

Kunjungan Borrell menunjukkan "hubungan yang kuat" antara Brussels dan Vietnam, kata juru bicara Uni Eropa kepada DW.

Hubungan ini "ditopang" oleh beberapa perjanjian penting, seperti Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama, kesepakatan perdagangan bebas yang mulai berlaku pada tahun 2020, dan Perjanjian Kerangka Kerja Sama tentang perdamaian dan keamanan.

Komisi Eropa juga telah memperkuat hubungan melalui Kemitraan Transisi Energi yang Adil, sebuah struktur multilateral yang mendanai proyek-proyek ekologi di Vietnam.

"Uni Eropa akan berusaha untuk lebih meningkatkan" kemitraan ini, imbuh juru bicara tersebut.

Doktrin bebas merdeka

Vietnam menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pencapaian ini dibantu oleh banyaknya perusahaan internasional yang "mengalihdayakan" bisnisnya dari Cina. Perdagangan bilateral UE-Vietnam, misalnya, meningkat menjadi USD69,6 miliar tahun lalu, menurut data Komisi Eropa.

Strategi Hanoi berpegang pada keseimbangan hubungan internasional. Meskipun banyak berselisih dengan Beijing, kedua negara masih menjalin hubungan yang baik, tercermin dalam ragam program persahabatan antara kedua partai komunis yang berkuasa.

Pada saat yang sama, hubungan Vietnam dengan Barat kini telah membaik secara signifikan. Bulan ini, kantor berita Reuters melaporkan bahwa Washington dan Hanoi sedang menegosiasikan pembelian pesawat militer buatan AS oleh Vietnam, yang akan mengubah hubungan pertahanan Vietnam secara signifikan.

"Kebijakan luar negeri Vietnam dibuat secara kolektif oleh Politbiro. Oleh karena itu, munculnya faksi militer berjubah sipil ini tidak akan memengaruhi kebijakan luar negeri Vietnam," kata Le Hong Hiep, seorang peneliti senior di Program Studi Vietnam ISEAS – Yusof Ishak Institute di Singapura, kepada DW.

"Bahkan ketika To Lam menjadi ketua partai yang baru, prioritas kebijakan luar negerinya akan tetap menjaga keseimbangan antara kekuatan-kekuatan besar dan meningkatkan hubungan dengan para aktor global utama, termasuk Uni Eropa," tambahnya.

Kepentingan partai di atas segalanya

Nguyen Khac Giang, juga dari ISEAS – Yusof Ishak Institute, mengatakan kepada DW bahwa elit politik di Hanoi akan "berfokus" pada politik dalam negeri dalam beberapa bulan mendatang, sehingga tidak mungkin ada "implikasi jangka pendek apa pun pada kebijakan luar negeri dengan To Lam sebagai pemangku sementara jabatan sekretaris jenderal."

Jika berhasil, dia kemungkinan akan diangkat secara permanen sebagai sekjend Partai Komunis dalam Kongres Nasional berikutnya pada awal tahun 2026.