Baru Dilantik, Trump Tuding Panama Langgar Perjanjian, Ancam Ambil Alih Kendali Terusan

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Donald Trump, yang baru saja dilantik, mengumumkan rencana ambisius untuk merebut kembali kendali Amerika Serikat atas Terusan Panama.

Dalam pidato pelantikannya pada Senin (20/1/2025), Trump menghidupkan kembali doktrin ekspansionis abad ke-19 "Manifest Destiny" sebagai dasar dari rencana kebijakannya, termasuk ambisi besar di luar angkasa.

Trump menuduh pemerintah Panama telah mengingkari perjanjian yang dibuat saat penyerahan terakhir kendali Terusan Panama pada tahun 1999. 

Ia juga mengklaim bahwa Panama telah menyerahkan operasi strategis jalur air tersebut kepada China. 

Oleh karena itu, Trump berjanji akan mengambil alih kembali kendali Terusan Panama.

"Kami tidak memberikannya ke China. Kami memberikannya ke Panama, dan kami akan mengambilnya kembali," kata Trump dalam pidatonya, dikutip dari Reuters.

Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang kapan atau bagaimana rencana tersebut akan dilaksanakan.

Pernyataan ini segera dibantah keras oleh pemerintah Panama.

Presiden Panama, Jose Raul Mulino menegaskan bahwa operasi terusan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka.

"Terusan itu adalah dan akan terus menjadi milik Panama," tegas Maulino, melalui akun X pribadinya.

Ancaman Penggunaan Kekuatan Militer

Sebelum pelantikannya, Trump juga menolak untuk mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk merebut kembali kendali atas terusan tersebut.

Baca juga: Pelantikan Trump Sebagai Presiden ke-47 Amerika Telan Biaya Rp3,1 Triliun, Termahal dalam Sejarah AS

Saat ditanya wartawan, apakah Trump akan menggunakan taktik ekonomi dan militer untuk merebut Greenland dan Terusan Panama, ia masih belum mengetahui kemungkinannya.

"Tidak, saya tidak dapat meyakinkan Anda mengenai salah satu dari keduanya," kata Trump, dikutip dari BBC.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa kedua taktik tersebut mungkin saja ia lakukan.

"Namun, saya dapat mengatakan ini, kita membutuhkannya untuk keamanan ekonomi," katanya.