Saling Tuduh Melanggar Gencatan Senjata, Hamas Ancam Hentikan Pembebasan Sandera Israel

Pernyataan Presiden AS Donald Trump minggu lalu bahwa warga Palestina harus dipindahkan dari Gaza, meninggalkan daerah kantong pantai itu untuk dikembangkan sebagai proyek real estat tepi laut di bawah kendali AS, telah menjungkirbalikkan ekspektasi untuk masa depan pascaperang.

Trump mengatakan warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza, menurut kutipan wawancara Fox News yang dirilis pada hari Senin.

"Saya berbicara tentang membangun tempat tinggal permanen bagi mereka karena akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum (Gaza) layak huni," katanya, dikutip dari Reuters.

Trump mengatakan dia pikir dia bisa membuat kesepakatan dengan Mesir dan Yordania untuk mengambil warga Palestina dari Gaza.

Sekembalinya ke Israel pada akhir pekan dari Washington, Netanyahu memuji gagasan Trump.

Kantor Netanyahu mengatakan pada hari Senin bahwa delegasi Israel kembali dari perundingan gencatan senjata di Qatar, di tengah meningkatnya keraguan atas proses yang ditengahi Mesir dan Qatar untuk mengakhiri perang.

Tidak ada penjelasan langsung mengenai kepulangan warga Israel tersebut.

Pembicaraan tersebut dimaksudkan untuk menyetujui dasar bagi tahap kedua dari gencatan senjata multi-tahap dan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan yang dicapai bulan lalu.

Seorang pejabat Palestina yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan kemajuan terhambat oleh ketidakpercayaan antara kedua pihak.

Baca juga: Hamas Tunda Pertukaran Sandera, Brigade Al-Qassam: Israel Langgar Perjanjian Gencatan Senjata

Warga Israel dikejutkan oleh penampilan kurus kering Ohad Ben Ami, Eli Sharabi dan Or Levy, tiga sandera yang dibebaskan pada hari Sabtu, yang telah memperumit gambaran tersebut.

Sebuah jajak pendapat Channel 13 Israel menunjukkan pada hari Senin bahwa 67 persen warga Israel ingin beralih ke tahap berikutnya dari kesepakatan tersebut sementara 19 persen tidak menginginkannya.

Jajak pendapat tersebut dilakukan sebelum Hamas mengumumkan penundaan proses tersebut. (*)