Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan, Lucuti Hamas Secara Total

Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Tak Ada Hamas, Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan

TRIBUNNEWS.COM - Mesir, dalam proposal rekonstruksi Gaza yang bakal dipresentasikan di pertemuan darurat para pemimpin Arab di Kairo, Selasa (4/3/2025), mengusulkan agar pasukan stabilisasi internasional yang terutama terdiri dari negara-negara Arab yang akan mengambil peran dalam menyediakan keamanan di Jalur Gaza, Reuters melaporkan.

Menurut Reuters, rencana tersebut tidak merinci apakah visi Mesir untuk Gaza tersebut akan dilaksanakan sebelum atau setelah perjanjian perdamaian permanen untuk mengakhiri perang yang telah berkecamuk di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Baca juga: Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa

Berdasarkan rencana Mesir, keberadaan Hamas akan digantikan "misi bantuan tata kelola" untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Badan "misi bantuan tata kelola" ini akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan memulai rekonstruksi wilayah kantong yang dilanda perang tersebut.

Mesir menjelaskan, proposolnya mensyaratkan tidak adanya unsur Hamas dalam pengelolaan Gaza karena jika gerakan tersebut masih mengendalikan Gaza, maka tidak ada pendanaan internasional, termasuk dari negara-negara Arab, yang mau memberi modal rekonstruksi Gaza.  

Artinya, rencana Mesir ini meminta agar Hamas dilucuti secara total, baik secara politik dalam pemerintahan di Gaza, maupun secara militer yang menjadi basis sokongan gerakan tersebut di sana.

Baca juga: Respons Mesir yang Diminta Israel Kelola Gaza Selama 15 Tahun dengan Imbalan Keringanan Utang

Sejumlah analis menyebut, rencana Mesir ini dalam beberapa titik soal Hamas, sejalan dengan kehendak Israel yang tidak menginginkan keberadaan Hamas lagi dalam sektor apa pun di Gaza.

"Pendahuluan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir menyatakan bahwa tidak akan ada pendanaan internasional yang signifikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik di Jalur tersebut," tulis laporan Reuters.

Rencana tersebut tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang akan menjalankan "misi pemerintahan," tetapi menyatakan kalau misi tersebut akan memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu wilayah tersebut pulih secepat mungkin.

Rencana Mesir tersebut dengan tegas menolak usulan Amerika Serikat (AS) lewat Presiden Donald Trump yang menyerukan pemindahan massal warga Palestina dari Gaza.

Sebagai informasi, usulan Trump ini dianggap sebagai ancaman keamanan oleh negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania.

Proposal tersebut mengusulkan pasukan stabilisasi internasional yang terutama terdiri dari negara-negara Arab yang mengambil peran dalam menyediakan keamanan, dengan pasukan polisi lokal baru yang akhirnya dibentuk.

"Draf tersebut tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak untuk melucuti senjata atau mundur dari politik," kata laporan tersebut.

Menurut rencana, sebuah komite pengarah akan bertanggung jawab untuk “mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi” badan keamanan dan administratif.

Draf rancangan solusi dari Mesir tersebut juga tidak merujuk pada pemilu mendatang di Gaza.

Rancangan rencana tersebut mengindikasikan bahwa komite tersebut akan mencakup negara-negara Arab utama dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam, serta Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lain-lain.

"Rencana Mesir tersebut tidak mencakup rincian tentang peran pemerintahan pusat Otoritas Palestina," kata laporan menjelaskan soal peran Palestine Authority (PA/Otoritas Palestina) dalam usulan Mesir tersebut.

Seorang pejabat Palestina mengatakan bahwa Gaza, seperti Tepi Barat, berada di bawah kewenangan Otoritas Palestina dan harus dijalankan oleh orang Palestina.

Pejabat tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menambahkan, "Kami sepakat dengan Mesir bahwa sebuah komite yang terdiri dari para ahli Palestina akan membantu mengelola Gaza selama enam bulan dan akan bekerja sama dengan Otoritas Palestina. Komite tersebut tidak berafiliasi dengan partai non-Palestina mana pun."

Negara Arab Lawan Usulan AS

Seperti diberitakan, para pemimpin Arab berkumpul di Kairo Selasa hari ini untuk membahas alternatif lain untuk Gaza ketimbang rencana yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih kendali Gaza yang dilanda perang dan menggusur penduduknya.

KTT Liga Arab tentang rekonstruksi wilayah itu terjadi sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memberikan dukungannya terhadap rencana Trump, menyebutnya “visioner dan inovatif”.

Palestina, bersama dengan dunia Arab dan banyak mitra Israel dan AS, telah mengutuk proposal Trump, menolak segala upaya untuk mengusir warga Gaza.

Perkiraan PBB telah menempatkan biaya rekonstruksi Gaza lebih dari $ 53 miliar, setelah perang yang menghancurkan yang disebabkan oleh serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

Para menteri luar negeri Arab bertemu di ibukota Mesir pada hari Senin untuk sesi persiapan tertutup yang berpusat pada rencana untuk membangun kembali wilayah itu tanpa menggusur rakyatnya, seorang sumber di Liga Arab mengatakan kepada AFP dengan syarat anonimitas.

Sumber itu mengatakan rencana itu “akan disampaikan kepada para pemimpin Arab pada pertemuan puncak hari Selasa”.

Kepala negara dari beberapa negara Arab diperkirakan akan hadir, sementara beberapa negara mengirim menteri luar negeri atau perwakilan tingkat tinggi lainnya.

(oln/rtrs/khbrn/thntnl/*)