Puluhan Ribu Warga AS Ngamuk di Jalanan, Desak Trump Hapus Kebijakan Agresif

TRIBUNNEWS.COM – Puluhan ribu warga Amerika Serikat (AS) kompak turun ke jalanan, menggelar aksi demo besar-besaran untuk memprotes sejumlah kebijakan Presiden Donald Trump.

Tak hanya memadati jalanan National Mall di Washington DC, para pendemo juga turut membanjiri berbagai kota besar lainnya di Amerika Serikat.

Diantaranya seperti Midtown, Manhattan hingga Anchorage dan Alaska.

Demonstrasi bernama Hands Off yang diikuti 150 kelompok, termasuk organisasi hak-hak sipil, serikat buruh, advokat LBGTQ+, veteran, dan aktivis pemilu diselenggarakan di lebih dari 1.200 lokasi di seluruh 50 negara bagian.

Adapun aksi demo ini merupakan demonstrasi terbesar sejak Trump kembali ke Gedung Putih, sebagaimana dikutip dari Morning Post.

Demo besar-besaran ini di gagas untuk menyuarakan kemarahan masyarakat AS atas kebijakan agresif Presiden Trump termasuk memecat ribuan pegawai federal, menutup kantor lapangan Administrasi Jaminan Sosial.

Tak sampai disitu Trump juga turut menutup seluruh lembaga, mendeportasi imigran, mengurangi perlindungan bagi kaum transgender, dan memangkas dana untuk program kesehatan.

Terbaru Trump memberlakukan tekanan besar kepada negara-negara sahabat dalam urusan dagang, yang menyebabkan gejolak di pasar saham.

Trump berdalih kebijakan efisiensi gagasannya akan menghemat biaya di berbagai departemen. Pemangkasan pegawai ini diharapkan dapat menghemat sekitar 50 juta dolar per tahun.

Namun kebijakan ini dinilai merugikan masyarakat AS, alasan tersebut yang membuat puluhan ribu warga AS turun ke jalanan untuk memprotes kebijakan-kebijakan Trump.

Pendemo menilai sebagai "Perebutan kekuasaan paling terang-terangan dalam sejarah modern yang dipimpin oleh Donald Trump, penasihatnya Elon Musk, dan sekutu-sekutu miliarder nya."

"Trump, Musk, dan para miliarder pendukung mereka tengah menjalankan serangan habis-habisan terhadap pemerintahan, ekonomi, dan hak-hak dasar kita - dan itu didukung penuh oleh Kongres," kata pendemo.

Baca juga: Trump Tetap Gas Kebijakan Tarif Baru Meski Pasar Anjlok: Obat Pahit untuk Ekonomi AS

Masyarakat AS: Trump Bukan Presiden Kami!

Selain meneriakkan slogan-slogan yang menentang Trump, demonstran turut membawa spanduk besar bertuliskan kalimat sindiran seperti "HANDS OFF!".

Para pengunjuk rasa juga terlihat membawa poster bertuliskan "Not My President!" (Trump bukan presidenku), "Fascism has Arrived” (Fasisme Telah Tiba ), “Stop Evil" (hentikan kejahatan), dan "Hands Off Our Social Security” (Jangan Campur Tangan pada Jaminan Sosial Kami).

Adalah Jane Ellen Saums (66 tahun), salah satu peserta aksi yang menyuarakan kekhawatirannya atas kebijakan Trump.

Menurutnya kebijakan Trump merusak institusi demokrasi yang telah lama menjadi fondasi Amerika.

"Sangat mengkhawatirkan melihat bagaimana pemerintahan ini melibas seluruh sistem checks and balances - dari lingkungan hidup hingga hak-hak pribadi," ujar Saums, dikutip AFP.

Di Los Angeles, seorang wanita berpakaian seperti karakter dari novel dystopian "The Handmaid's Tale" melambaikan bendera besar dengan pesan: "Keluar dari rahimku," yang merujuk pada kebijakan anti-aborsi Trump.

Sementara itu, di Denver, Colorado, seorang pria di antara kerumunan besar pengunjuk rasa mengangkat plakat bertuliskan "Tidak ada raja untuk AS."

Warga Eropa Ikut Protes Kebijakan Trump

Lebih lanjut, aksi protes penentangan terhadap Trump juga turut meluas ke beberapa ibu kota Eropa.

Di Berlin, Jerman, pensiunan berusia 70 tahun, Susanne Fest mengatakan Trump telah menciptakan "krisis konstitusional," seraya menambahkan, "Orang itu gila."

Sementara di ibu kota Inggris, beberapa ratus orang berkumpul di Trafalgar Square.

Mereka membawa tulisan "Bangga Menjadi Orang Amerika?Malu!" hingga berorasi mengkritik Trump.

Demo juga terjadi di ibu kota Prancis, Paris. Total ada sekitar 200 orang, sebagian besar warga Amerika, berkumpul di Place de la République memprotes Trump.

Mereka berorasi mengecam Trump sembari membawa spanduk bertuliskan "Lawan Tiran", "Aturan Hukum", "Feminis untuk Kebebasan, bukan fasisme", dan "Selamatkan Demokrasi".

(Tribunnews.com / Namira)