DPR Minta Pemerintah Siapkan Prosedur Evakuasi terhadap WNI yang Ada di Nepal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono meminta kesiapan pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Nepal. 

Dave mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) untuk menyiapkan prosedur-prosedur evakuasi apabila gejolak di Nepal makin mengkhawatirkan.

"Respons cepat dan terkoordinasi sangat diperlukan, termasuk penguatan komunikasi dengan perwakilan RI di lapangan, pemetaan potensi ancaman terhadap WNI, serta kesiapan prosedur evakuasi jika kondisi memburuk," kata Dave saat dimintai tanggapannya, Kamis (11/9/2025).

Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh WNI yang berada di Nepal untuk tetap menjaga ketenangan, meningkatkan kewaspadaan, dan tidak mengambil risiko yang dapat membahayakan diri. 

Dia meminta agar para WNI mengikuti setiap arahan resmi yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun otoritas setempat. 

"Termasuk informasi terkait pergerakan, akses publik, dan potensi gangguan keamanan," ucapnya.

Baca juga: Nepal Butuh Orang Berpengetahuan, Gen Z Bersatu Dukung Sosok Ini Memimpin

Komisi I DPR kata dia, mendorong agar setiap kebijakan yang diambil bersifat cepat, tepat, dan berorientasi pada perlindungan WNI serta stabilitas kawasan. 

Meski demikian, pihaknya berharap agar kondisi di Nepal dapat segera kembali kondusif agar keamanan dan ketertiban masyarakat, baik lokal maupun internasional, dapat terjaga secara menyeluruh.

"Oleh karena itu, kami menilai penting bagi pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif yang terukur dan berbasis risiko," tandas dia.

Diberitakan, Generasi Z Nepal melakukan aksi demonstrasi besar-besaran sejak Senin, 8 September 2025. Aksi yang dipicu keputusan pemerintah memblokir 26 platform media sosial ini berujung kerusuhan dan penjarahan. 

Tercatat hingga 9 September, 19 orang meninggal akibat tembakan senjata api aparat keamanan, dan ratusan luka-luka.

Perihal situasi ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui KBRI Dhaka yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal mengonfirmasi tidak ada warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban dari kerusuhan tersebut.

“KBRI Dhaka, yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal, telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan otoritas setempat, Konsul Kehormatan RI di Nepal, dan juga dengan komunitas Indonesia di Nepal. Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

KBRI Dhaka mencatat terdapat 57 WNI yang tinggal menetap di Nepal. Selain itu juga ada 43 anggota delegasi RI yang tengah berada di Kathmandu sedang mengikuti beberapa konferensi internasional.

Kemudian juga ada 2 anggota TNI yang ikut pelatihan, serta 23 wisatawan WNI.

KBRI sendiri sudah mengeluarkan imbauan kepada para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan, menjauh dari kerumunan massa, dan memonitor situasi keamanan dari sumber pemerintahan dan media setempat.