AS Tunda Wawancara Visa dan Periksa Rekam Jejak Media Sosial Mahasiswa Asing

TRIBUNNEWS. COM, WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Donald Trump memerintahkan seluruh kedutaan besar Amerika Serikat (AS) di luar negeri untuk menangguhkan penjadwalan wawancara visa bagi calon mahasiswa asing yang ingin belajar di Amerika Serikat (AS).

Penangguhan ini hanya berlaku bagi mereka yang belum memiliki jadwal wawancara.

Jika calon mahasiswa sudah memiliki jadwal wawancara, maka wawancara akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Penangguhan ini dilakukan seiring pemerintah AS kini bersiap untuk meninjau aktivitas media sosial para calon mahasiswa asing.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya mahasiswa yang memenuhi syarat dan memiliki rekam jejak yang baik yang dapat memperoleh visa studi ke AS.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, melalui kabel diplomatik internalnya memerintahkan seluruh kedutaan dan konsulat AS di seluruh dunia agar tidak membuka wawancara baru bagi mahasiswa asing.

“Berlaku segera, dalam persiapan perluasan penyaringan dan pemeriksaan media sosial yang diwajibkan, konsulat tidak boleh menambah kapasitas janji temu visa pelajar atau pengunjung pertukaran sampai panduan lebih lanjut dikeluarkan’’, demikian bunyi dokumen tersebut, seperti dikutip dari AP News pada Rabu (28/5/2025).

Baca juga: Trump Bakal Batalkan Visa Studi Mahasiswa Asing di AS yang Kedapatan Ikut Demo Pro-Palestina

Kebijakan ini diambil ketika pemerintahan Trump berupaya untuk meningkatkan deportasi dan mencabut visa pelajar sebagai bagian dari diperketatnya kebijakan imigrasi AS.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menolak mengomentari kabel tersebut, namun dalam sebuah pernyataan ia mengatakan kalau AS akan mengerahkan ‘’semua alat’’ untuk memeriksa siapa pun yang ingin memasuki Amerika Serikat.

“Kami akan terus menggunakan semua alat yang kami bisa untuk menilai siapa saja yang datang ke sini, baik itu pelajar atau bukan,” ujar Bruce kepada wartawan dalam konferensi pers.

Sebelumnya, pada minggu lalu, pemerintahan Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing.

Harvard tidak bisa lagi mensponsori program pelajar dan pertukaran mahasiswa asing untuk mendapatkan visa.

Upaya tersebut ditentang di pengadilan dan saat ini telah diblokir oleh hakim federal.

Pada musim semi ini, pemerintah juga mencabut status hukum ribuan mahasiswa internasional yang sudah berada di AS.

Akibatnya, beberapa mahasiswa meninggalkan AS karena takut dideportasi.

Setelah banyak mahasiswa yang mengajukan gugatan hukum dan berhasil, pemerintah menyatakan bahwa mereka telah memulihkan status hukum para mahasiswa tersebut.

Namun, di saat yang bersamaan pemerintah AS kini memperluas kriteria yang bisa menjadi alasan untuk menghentikan status hukum mahasiswa internasional di masa mendatang.

Penundaan penjadwalan visa pelajar akibat kebijakan ini dikhawatirkan mengganggu rencana studi di AS, terutama bagi mereka yang ingin mendaftar di musim panas dan gugur.

Jika proses pengajuan visa terhambat, banyak mahasiswa internasional mungkin tidak bisa memulai atau melanjutkan studi mereka sesuai jadwal.

Dampaknya juga terasa pada anggaran universitas.

Sebagian besar perguruan tinggi mengandalkan pendapatan dari mahasiswa internasional yang umumnya membayar biaya kuliah penuh tanpa subsidi.

Beberapa institusi bahkan meningkatkan pendaftaran bagi mahasiswa internasional untuk menutupi pemotongan dana penelitian federal.

Penurunan jumlah mahasiswa internasional yang mendaftar akibat penundaan visa dapat mengganggu stabilitas keuangan institusi pendidikan secara signifikan di AS. (Grace Sanny Vania)