Pakar UGM Sebut Konflik Iran dan Israel Bisa Picu Perang Global, Singgung Peran PBB

Muhadi pun mengatakan, lemahnya implementasi keputusan internasional itu menunjukkan keterbatasan struktur global saat ini dalam mencegah konflik. 

“Ketika diplomasi multilateral kehilangan daya tawarnya, aktor-aktor negara cenderung mengambil jalur unilateral,” tuturnya.

Lebih lanjut, Muhadi menambahkan bahwa negara-negara besar seperti China dan Rusia memiliki preferensi berbeda dari AS dan sekutunya terkait konflik ini. 

Perbedaan posisi di antara kekuatan-kekuatan dunia itu, kata Muhadi, semakin menyulitkan terciptanya tata dunia yang aman dan damai. 

Selain itu, perbedaan kepentingan ini juga mencerminkan kegagalan sistem internasional dalam menciptakan konsensus keamanan bersama. 

Alih-alih menjadi penengah, negara-negara besar justru memperkuat blok masing-masing yang rentan memicu konflik lanjutan. 

“Padahal, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas global,” ungkap Muhadi.

Great Institute Kecam Serangan AS ke Iran

Terkait dengan serangan AS ke Iran, Lembaga riset politik dan ekonomi GREAT Institute mengecam keras serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran pada 21 Juni 2025 waktu setempat.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, di Jakarta.

“Serangan udara yang diberi sandi Midnight Hammer, yang menghantam fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan, menggunakan bom bunker-buster dan rudal Tomahawk, merupakan tindakan militer sepihak yang melanggar kedaulatan Iran dan berpotensi melanggar Piagam PBB,” tegas Syahganda, Senin.

Sebelumnya, Gedung Putih menyatakan bahwa serangan ini dilakukan untuk menghentikan program nuklir Iran dan mendorong perdamaian. 

Namun, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan kekhawatiran mendalam atas tindakan tersebut. 

Guterres menyebut situasi ini sebagai “gravely alarmed” dan menyerukan segera dilakukan de-eskalasi.

GREAT Institute mencatat bahwa serangan ini dilakukan tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB.

Selain itu, juga tidak jelas apakah ada ancaman langsung yang sah terhadap AS, yang dapat digunakan sebagai dasar pembenaran dalam kerangka self-defense.