Dinilai Ada Konflik Kepentingan, MA Israel Gelar Sidang Soal Hak Netanyahu Tunjuk Kepala Shin Bet

TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Agung Israel memulai sidang penting terkait dua petisi yang menggugat hak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam menunjuk kepala Shin Bet pada Senin (1/7/2025). 

Sidang ini memutuskan apakah Netanyahu tetap bisa memilih pengganti kepala Shin Bet meski dilarang Jaksa Agung karena konflik kepentingan.

Pada Mei lalu, Jaksa Agung Gali Baharav-Miara mengeluarkan keputusan yang menyatakan Netanyahu tidak boleh menunjuk kepala Shin Bet baru.

Keputusan itu muncul karena Mahkamah Agung sebelumnya mendapati Netanyahu memiliki konflik kepentingan dalam pemecatan kepala Shin Bet sebelumnya, Ronen Bar.

Konflik itu terkait investigasi Shin Bet dan polisi terhadap pembantu dekat Netanyahu dalam skandal kebocoran dokumen rahasia dan kasus yang dikenal sebagai “Qatargate”.

Dikutip dari Times of Israel, Jaksa Agung memerintahkan Netanyahu mendelegasikan kewenangan penunjukan kepala Shin Bet kepada menteri lain di kabinet.

Ia juga meminta proses pencalonan diawasi secara ketat oleh kantor Jaksa Agung untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Namun Netanyahu tetap mencalonkan Mayjen David Zini sebagai kepala Shin Bet berikutnya.

Kantor Jaksa Agung langsung menyatakan penunjukan itu cacat hukum.

Sidang Disiarkan Langsung

Ketua Mahkamah Agung Isaac Amit memimpin sidang bersama dua hakim lain, Alex Stein dan Gila Canfy Steinitz.

Baca juga: Shin Bet Tangkap Mahasiswa dan 5 Warga Israel yang Diduga Jadi Mata-mata Iran

Amit dikenal berhaluan liberal, sementara Stein dan Steinitz merupakan konservatif moderat.

Atas permintaan media seperti ynet, sidang ini dijadwalkan akan disiarkan langsung ke publik.

Menurut ynet, sidang juga akan membahas penyelidikan “Qatargate” yang menyeret rekan Netanyahu, Jonathan Urich dan Eli Feldstein.

Keputusan Mahkamah Agung nantinya diperkirakan akan memengaruhi keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif di Israel.

Putusan ini juga akan menjadi preseden penting terkait batas wewenang perdana menteri dalam pengangkatan pejabat keamanan negara.

Isi Dua Petisi yang Bertolak Belakang