Netanyahu di Ultimatum Belasan Menteri Israel, Didesak Segera Caplok Tepi Barat

TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri (PM) Israel, Benyamin Netanyahu didesak untuk segera melakukan aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat yang saat ini diduduki, Kamis (3/7/2025).

Desakan ini dilontarkan empat belas menteri dari Partai Likud termasuk di antaranya Menteri Pertahanan, Menteri Ekonomi, Menteri Pertanian, Menteri Energi, Menteri Komunikasi.

Diikuti Menteri Transportasi, Menteri Kehakiman, serta Menteri Pariwisata, Inovasi, Kebudayaan, Urusan Diaspora. Serta Pendidikan, Kesetaraan Sosial, Kerja Sama Regional, dan juga Ketua Parlemen (Knesset) Amir Ohana.

Adapun desakan disampaikan dalam sebuah surat resmi yang ditujukan kepada Netanyahu dan dibagikan secara publik oleh Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, melalui platform media sosial X.

Dalam surat tersebut, 14 menteri Zionis telah mendesak PM  Netanyahu segera mencaplok Yudea dan Samaria (nama Ibrani untuk Tepi Barat) sebelum akhir masa sidang musim panas Knesset yang berakhir pada 27 Juli 2025.

Para menteri menyebut bahwa kemitraan strategis Israel saat ini dengan Amerika Serikat dan dukungan Presiden AS Donald Trump menciptakan momentum politik yang dinilai tepat untuk melakukan langkah aneksasi.

“Ini saat yang tepat untuk bertindak,” tulis 14 Menteri Israel dalam surat, mengutip dari Anadolu.

Selain itu para menteri menilai bahwa penerapan kedaulatan penuh atas Tepi Barat adalah langkah penting untuk menjamin keamanan dan masa depan Israel.

Oleh karenanya, mereka memperingatkan bahwa mengakui blok-blok permukiman Israel sambil membiarkan pembentukan negara Palestina di wilayah sisanya justru akan menjadi “ancaman eksistensial bagi Israel.”

Israel Secara De Facto Menduduki Tepi Barat

Sebagai informasi, Pendudukan Israel atas wilayah Tepi Barat bermula dari hasil Perang Timur Tengah tahun 1967, yang dikenal sebagai Perang Enam Hari.

Baca juga: Tentara Israel Tutup Seluruh Tepi Barat, Tangkap Warga Palestina yang Bergembira Atas Serangan Iran 

Dalam perang yang berlangsung hanya selama enam hari pada Juni 1967, Israel berhasil merebut sejumlah wilayah strategis, termasuk Tepi Barat dari tangan Yordania, Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, serta Dataran Tinggi Golan dari Suriah.

Sejak saat itu, Israel secara de facto menduduki Tepi Barat, meskipun wilayah tersebut secara hukum internasional diakui sebagai wilayah Palestina.

Namun pendudukan ini tidak pernah diakui secara sah oleh komunitas internasional, dan PBB telah berulang kali menyerukan agar Israel menghentikan aktivitas permukiman ilegal di wilayah itu.

Kendati demikian, dalam beberapa dekade terakhir, Israel terus memperluas pemukiman Yahudi di Tepi Barat, yang kini dihuni oleh lebih dari 700.000 pemukim.

Bagi Israel, Tepi Barat merupakan wilayah strategis karena letaknya yang mengelilingi sebagian besar pusat-pusat kota besar di Israel seperti Tel Aviv dan Yerusalem Barat.

Para pemimpin militer Israel kerap berpendapat bahwa tanpa kontrol atas Tepi Barat, Israel akan sulit mempertahankan dirinya dari kemungkinan ancaman roket atau serangan darat, terutama dari wilayah yang berbatasan langsung dengan Yordania.

Selain itu Tepi Barat menghimpun kota-kota seperti Hebron, Betlehem, dan Shiloh memiliki nilai simbolik keagamaan dan sejarah tinggi bagi umat Yahudi.

Karenanya, banyak kelompok sayap kanan menganggap pencaplokan wilayah ini sebagai bagian dari “pemulihan tanah yang dijanjikan.”

Negara Arab Kecam Aneksasi

Merespons rencana aneksasi 14 menteri Israel atas Tepi Barat, negara-negara Arab langsung memberikan kecaman keras.

Dalam pernyataan di X, Kemlu Arab Saudi juga mengecam seruan pejabat Israel untuk memaksakan kedaulatan atas wilayah Tepi Barat di Palestina dengan menyebutnya sebagai pelanggaran resolusi internasional.

Hal serupa turut ungkap Kemlu Mesir, dengan tegas ia menolak seruan Israel untuk mencaplok Tepi Barat dengan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional secara terang-terangan.

Mesir mempertegas penolakannya terhadap setiap tindakan sepihak yang merusak upaya untuk mencapai resolusi yang adil dan komprehensif atas konflik Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara.

Menyusul yang lainnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Yordania ikut  mengutuk seruan para menteri sayap kanan radikal Israel itu, menyebut seruan mencaplok Tepi Barat sebagai "pernyataan berbahaya".

Sementara itu, Pemerintah Otoritas Palestina dengan tegas mengecam seruan itu dengan menyebutnya sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas kawasan.

Otoritas Palestina menilai seruan tersebut melanggar hukum internasional serta prinsip-prinsip legitimasi internasional yang menegaskan perlunya mengakhiri pendudukan Israel atas seluruh wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

(Tribunnews.com / Namira)