Rencana Netanyahu Ambil Alih Gaza Terancam Gagal, Kabinet Israel Tak Satu Suara Soal Pendudukan

TRIBUNNEWS.COM - Rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melancarkan pendudukan penuh terhadap Jalur Gaza terancam gagal usai rapat kabinet keamanan yang dijadwalkan membahas proposal tersebut ditunda pada Selasa (5/8/2025).

“Rapat kabinet keamanan Israel yang diharapkan membahas seruan Benjamin Netanyahu untuk pendudukan penuh di Gaza ditunda,” ujar pengumuman yang dirilis Pemerintah Israel.

Mengutip The Guardian, rapat penting ini secara mendadak ditunda usai mencuatnya isu mengenai krisis internal dalam lingkaran kekuasaan Israel buntut perpecahan serius antara Netanyahu dan para pejabat militer senior.

Terutama Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF), Letjen Eyal Zamir, yang secara terbuka menentang rencana pendudukan penuh Jalur Gaza.

Sumber militer dan analis keamanan menyebutkan bahwa Zamir jadi tokoh militer Israel yang vokal menyuarakan penolakan soal rencana pendudukan penuh Jalur Gaza.

Salah satu kekhawatiran utama Zamir adalah keselamatan lebih dari 100 sandera Israel yang masih ditahan oleh Hamas di berbagai lokasi di Jalur Gaza.

Menurutnya, pendudukan penuh akan memicu eskalasi besar dan membuat para pejuang Hamas semakin nekat, yang berpotensi menyebabkan para sandera dibunuh atau dipindahkan secara paksa.

Zamir juga menyoroti bahwa tidak ada strategi jangka panjang yang jelas dari pihak pemerintah mengenai siapa yang akan mengelola Gaza setelah pendudukan dilakukan.

Ia memperingatkan jika Israel mengambil alih penuh wilayah itu, maka tentara Israel akan dipaksa menjadi kekuatan administratif, yang harus menangani lebih dari 2 juta warga sipil, termasuk sisa-sisa elemen Hamas yang masih aktif secara bawah tanah.

Baca juga: Netanyahu Perintahkan Ambil-alih Gaza Secara Penuh, Jika Kepala Staf IDF Menolak, Dia Harus Mundur

Hal ini dikhawatirkan dapat membuat militer Israel menghadapi gangguan mental lebih parah mengingat saat ini kondisi pasukan tengah mengalami kelelahan pasukan, ditengah penurunan cadangan sumber daya manusia akibat perang berkepanjangan sejak 2023.

“Kami tidak punya cukup pasukan untuk menduduki dan mengendalikan wilayah sebesar Gaza dalam waktu lama. Itu akan menjadi kesalahan strategis besar,” kata Zamir dalam pertemuan tertutup, dikutip oleh Channel 13 Israel.

Netanyahu Tak Dapat Dukungan Penuh

Tak hanya Zamir, Menteri Pertahanan Yoav Gallant juga mengecam ide pendudukan militer jangka panjang dan menyerukan alternatif pemerintahan sipil Palestina.

Senada dengan yang lain, Benny Gantz Mantan Kepala Staf dan Politik Israel mengancam bakal mundur dari kabinet perang jika Netanyahu tidak menyiapkan rencana pasca-perang.

Ia menyebut keputusan Netanyahu soal kependudukan Gaza lebih ditujukan mempertahankan kekuasaan daripada menyelamatkan nyawa serta pembebasan sandera.

Imbas penolakan ini rencana kependudukan Gaza ditunda, menandakan bahwa Netanyahu belum mampu menggalang dukungan penuh, bahkan dari lingkungan terdekatnya sendiri.

Netanyahu Pecat Pejabat yang Membangkang

Sementara itu, Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa militer Israel akan tetap menjalankan keputusan apa pun yang dibuat oleh kabinet, jika rapat benar-benar digelar.

Ia bahkan memberi sinyal keras kepada jajaran kabinet dan pejabat senior jika ada yang tidak mendukung pendudukan penuh Gaza, mereka diminta mundur atau akan diberhentikan.

Ancaman pemecatan juga digunakan untuk mengeliminasi suara-suara yang mengusulkan gencatan senjata atau solusi diplomatik, terutama yang dinilai bisa melemahkan posisi tawar Israel terhadap Hamas.

"Keputusan sudah bulat, kami akan melakukan penaklukan penuh. Jika Kepala Staf tak setuju, dia harus mundur," kata pejabat yang mengetahui masalah tersebut, dikutip CNN International.

Hal ini menunjukkan bahwa sang perdana menteri tidak bersedia menerima perbedaan pendapat dalam menyusun strategi militer skala penuh terhadap Gaza.

(Tribunnews.com / Namira)