AS Blokir Akses Visa Warga Gaza, Tuding Ada Kaitan dengan Hamas

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menghentikan penerbitan visa kunjungan bagi warga Gaza.

Penangguhan visa tersebut terjadi di tengah agresi Israel ke Gaza yang tak kunjung berhenti sejak Oktober 2023, hingga menewaskan hampir 62.000 warga Palestina di Gaza serta mengakibatkan kehancuran luas dan bencana kelaparan hebat.

Adapun kebijakan penangguhan diumumkan setelah Departemen Luar Negeri AS menerima laporan dari Laura Loomer, sekutu dekat Donald Trump yang mencurigai adanya dugaan keterkaitan organisasi fasilitator visa dengan kelompok teroris, termasuk Hamas.

Mengutip laporan CNN International, Laura Loomer, dalam cuitannya di media sosial X membagikan sejumlah video anak-anak Gaza yang tiba di AS untuk berobat.

Namun ia secara keliru menuduh teriakan kegembiraan mereka sebagai nyanyian jihad dan seruan teror HAMAS.

Influencer yang menyebut dirinya "seorang Islamofobia yang bangga" ini juga mengklaim mayoritas warga Gaza mendukung Hamas.

Faktanya, Hamas hanya memperoleh 44 persen suara dalam pemilu legislatif terakhir Palestina pada 2006.

Video yang ia klaim didapat secara eksklusif pun ternyata berasal dari akun Instagram publik sebuah badan amal dan kanal YouTube media.

Buntut kejadian tersebut visa dihentikan, Loomer merayakannya sebagai sebuah kemenangan di akun media sosialnya.

Kendati laporan Loomer terbukti palsu, tapi Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan bahwa keputusan pemerintahan Trump untuk menangguhkan visa warga Gaza telah bulat.

Ia berdalih upaya ini dilakukan berdasarkan “bukti” yang diterima oleh pemerintahan Donald Trump dari berbagai kantor kongres.

"Kami akan mengkaji ulang terkait pemberian visa tak hanya bagi anak-anak tapi juga bagi orang-orang yang mendampingi mereka," kata Rubio kepada program Face the Nation CBS.

Baca juga: Rencana Pemindahan Warga Gaza ke RI Masih Tahap Awal: Tentukan Lokasi dan Opsi Alternatifnya

Penghentian Visa dengan Dalih Keamanan

Pemerintah AS mengklaim bahwa kebijakan penghentian visa bagi warga Gaza dilakukan demi pertimbangan keamanan nasional. 

Menlu Rubio menyebut pihaknya telah menerima bukti bahwa beberapa organisasi yang memfasilitasi visa memiliki hubungan kuat dengan kelompok teroris seperti Hamas.

Namun, Rubio tidak menyampaikan detail lebih lanjut mengenai bukti tersebut, maupun menyebut nama organisasi yang dimaksud. 

Sikap yang dianggap minim transparansi ini langsung memicu gelombang kritik dari organisasi kemanusiaan dan kelompok pro-Palestina.

Salah satu kritik keras datang dari Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR). 

Mereka menilai larangan visa ini sebagai kebijakan kejam sekaligus ironis, mengingat banyak anak-anak Gaza yang justru menjadi korban konflik bersenjata.

“Memblokir anak-anak Palestina yang terluka oleh senjata Amerika untuk datang ke Amerika demi perawatan medis adalah tanda terbaru bahwa kekejaman yang disengaja dari pemerintahan ‘Israel First’ Presiden Trump tidak mengenal batas,”  tegas CAIR, dikutip dari Al Jazeera.

“Ironisnya, pemerintahan Trump melarang anak-anak Palestina mencari pengobatan, tetapi justru menggelar karpet merah untuk para rasis dan penjahat perang Israel,”imbuhnya.

Dampak Pemblokiran Akses Gaza

Program visa pengunjung selama ini menjadi salah satu harapan bagi anak-anak Gaza dengan kondisi medis parah untuk mendapatkan perawatan.

Perawatan ini mencakup tindakan kompleks seperti pemasangan kaki palsu bagi korban amputasi yang sulit dilakukan di dalam negeri.

Imbas penangguhan visa, hal itu memunculkan kekhawatiran serius terhadap nasib warga sipil Gaza yang selama ini mengandalkan jalur visa kemanusiaan untuk memperoleh pengobatan di luar negeri. 

Data resmi menyebutkan hampir 4.000 visa telah diterbitkan bagi pemegang paspor Palestina, termasuk anak-anak yang terluka parah akibat konflik. 

Pemblokiran akses visa berpotensi memperburuk kondisi rumah sakit di Gaza yang sudah kekurangan obat-obatan, alat medis, serta pasokan listrik. 

Banyak pasien kritis, termasuk anak-anak, terancam tidak dapat dirujuk ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan. Situasi ini memperdalam penderitaan warga sipil yang sudah menghadapi kelangkaan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.

Dampak ekonomi pun tak terhindarkan. Warga Gaza semakin bergantung pada bantuan internasional karena akses keluar masuk wilayah dibatasi. 

Keterisolasian ini mempertinggi angka pengangguran dan mempersempit ruang gerak generasi muda untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan.

Kelompok pro-Palestina menilai kebijakan ini bukan sekadar persoalan politik, melainkan sebuah tindakan yang berimplikasi langsung pada masa depan ribuan anak Palestina. 

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) menyebut larangan visa tersebut sebagai “kebijakan kejam” dan menyoroti standar ganda pemerintah AS dalam menyikapi isu kemanusiaan di Timur Tengah.

Dengan blokade yang semakin ketat, Gaza kini menghadapi ancaman krisis multidimensi. 

Pemblokiran akses visa dinilai hanya akan memperlebar jurang penderitaan warga sipil, memperburuk trauma sosial, sekaligus memperpanjang isolasi politik yang selama ini menghimpit wilayah tersebut.

(Tribunnews/Namira)