Israel Mulai Fase Awal Pendudukan Kota Gaza dengan Operasi Gideon 2

TRIBUNNEWS.COM - Militer Israel mengumumkan dimulainya fase awal pendudukan Kota Gaza, dengan operasi intensif di permukiman Zeitoun dan Jabalia di Kota Gaza pada Rabu (20/8/2025). 

Hal ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, menyetujui rencana "Gideon 2" untuk merebut kendali Kota Gaza dengan mengerahkan puluhan ribu tentara.

"Katz menamakan rencana tersebut Gideon's Chariots B, yang diambil dari nama Operasi Gideon's Chariots," kata penyiar KAN, merujuk pada sebuah serangan darat yang dilancarkan Israel pada bulan Mei untuk memperluas pendudukan di Jalur Gaza dan mengevakuasi sepenuhnya warga Palestina dari Gaza utara.

"Sebagai bagian dari rencana, perintah pemanggilan pasukan cadangan yang diperlukan akan dikeluarkan untuk melaksanakan serangan," lanjutnya, tanpa menyebutkan jumlah pasukan yang dibutuhkan.

Rencana ini, terlepas dari upaya para mediator untuk mencapai kesepakatan, menuai kritik dari Israel.

KAN melaporkan tentara memutuskan untuk memanggil 60.000 tentara cadangan untuk melaksanakan rencana merebut kendali Kota Gaza.

Radio Angkatan Darat Israel melaporkan dalam beberapa hari mendatang, tentara Israel akan mulai mendorong penduduk Gaza ke bagian selatan Jalur Gaza, sebagai bagian dari operasi persiapan untuk menduduki kota tersebut.

Menteri Pertahanan Israel mengklaim rencana itu akan menciptakan kondisi untuk mengakhiri perang dengan pembebasan semua tahanan Israel di Jalur Gaza, pelucutan senjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), pengasingan para pemimpinnya, dan demiliterisasi Gaza.

Ia juga mengklaim telah menyetujui apa yang ia gambarkan sebagai "persiapan kemanusiaan" untuk menampung warga Palestina yang, menurut klaimnya, akan dipaksa keluar oleh tentara dari Kota Gaza ke bagian selatan Jalur Gaza.

Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, menggambarkan rencana yang disetujui Yisrael Katz untuk menduduki Kota Gaza sebagai "jebakan maut."

Ia menekankan, pendudukan Kota Gaza akan menguntungkan Hamas dan memberinya kemenangan politik, dan operasi tersebut tidak akan mengembalikan tawanan Israel, melainkan akan membunuh mereka.

Baca juga: Trump Tak Terima Netanyahu Diincar Pengadilan Israel, sebut Ia adalah Pahlawan Perang

Sementara itu, keluarga tahanan Israel berpendapat rencana yang seharusnya disetujui adalah kesepakatan pertukaran untuk pengembalian semua tahanan, bukan rencana untuk menduduki Kota Gaza.

Pada awal Juli 2025, Yisrael Katz, mengumumkan inisiatif kontroversial untuk mendirikan sebuah "kota kemanusiaan" di atas reruntuhan Rafah, di bagian selatan Jalur Gaza.

Kota ini ditujukan sebagai tempat penampungan bagi sekitar 600.000 warga Palestina, terutama mereka yang saat ini mengungsi di wilayah pesisir al-Mawasi.

Militer Israel akan melakukan pengawasan ketat terhadap warga Palestina yang masuk dan keluar dari "Kota Kemanusiaan".

Rencana tersebut disebut-sebut sebagai bagian dari strategi Israel untuk mengontrol wilayah Gaza yaitu dengan memindahkan warga Palestina ke zona khusus "Kota Kemanusiaan" dan mengendalikan apa saja yang boleh masuk ke zona tersebut.

Namun, rencana tersebut menuai kritik keras dari berbagai pihak termasuk masyarakat internasional.

Liga Arab mengecam inisiatif itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan peradaban, serta melihat hal tersebut sebagai niat pembersihan etnis.

Sejauh ini, proyek kota kemanusiaan tersebut masih sebatas rencana—belum ada pembangunan fisik, jadwal, atau kepastian kapan akan dibangun dan mulai dihuni secara resmi.

Israel Panggil Tentara Cadangan

Israel telah memanggil tentara cadangan untuk operasi pendudukan Kota Gaza.

"Perintah wajib militer, yang dikenal sebagai 'Perintah 8' telah dikirimkan kepada pasukan cadangan tentara Israel sebagai persiapan untuk pendudukan Kota Gaza," lapor Channel12 Israel pada hari Rabu.

"Dalam beberapa hari mendatang, puluhan ribu surat perintah wajib militer akan dikirimkan kepada prajurit cadangan," lanjutnya.

Laporan tersebut menyebutkan Kepala Staf Angkatan Darat (IDF), Eyal Zamir, memutuskan untuk memperpanjang masa bakti prajurit cadangan yang saat ini bertugas di IDF.

Eyal Zamir pada Selasa, menguraikan tahapan rencana pendudukan Kota Gaza, termasuk beberapa jalur, dengan memperkuat pasukan tentara Israel di Jalur Gaza utara.

Kabinet Israel pada 8 Agustus lalu menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk secara bertahap menduduki kembali seluruh Jalur Gazam dimulai dengan Kota Gaza.

Pendudukan Israel di Jalur Gaza pada 1967-2005

Israel pernah menduduki Jalur Gaza sejak berakhirnya Perang Enam Hari melawan koalisi negara Arab (Mesir, Yordania, Suriah) pada 5–10 Juni 1967, hingga menarik diri pada 2005 di bawah pemerintahan PM Ariel Sharon melalui Disengagement Plan. 

Selama pendudukan di Jalur Gaza, Israel membangun pemukiman Yahudi, fasilitas publik, dan infrastruktur militer.

Selain itu, Israel membangun tembok perbatasan sepanjang ±60 km pada tahun 1994-1996.

Pada 11 September 2005, perdana menteri Ariel Sharon memerintahkan semua pemukim dan tentara Israel keluar dari Jalur Gaza.

Sebagian besar bangunan yang dirikan oleh Israel di Jalur Gaza dihancurkan pada Agustus–September 2005. 

Penarikan ini dilakukan karena alasan keamanan, beban ekonomi, tekanan demografis, perlawanan bersenjata seperti Hamas, dan tekanan internasional atas pendudukan Israel di tanah Palestina.

Setelah menarik pemukim dan militernya pada tahun 2005, Israel tetap mengontrol Jalur Gaza lewat pembatasan listrik, air, dan blokade laut.

Sejak Hamas menguasai Gaza pada 2007, Israel memperkuat penghalang di perbatasan dengan tembok setinggi 7 meter, sensor, kawat berduri, dan senapan otomatis. 

Di laut Gaza, Israel membatasi jarak tangkap nelayan Palestina hanya 3–6 mil (kadang diperluas hingga 15 mil) dan militer Israel rutin berpatroli di kawasan tersebut.

Mesir juga membangun tembok baja 10 km di perbatasan Sinai–Rafah pada Desember 2009, dengan dukungan AS dan Prancis.

Sejak Oktober 2023, Israel meluncurkan serangan ke Jalur Gaza dan membatasi masuknya bantuan ke wilayah tersebut, menyebabkan kelaparan massal.

Israel menyalahkan kelompok perlawanan Palestina, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), atas bencana kelaparan dan kehancuran di Jalur Gaza.

Hamas melakukan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dengan membobol pertahanan Israel di perbatasan Israel selatan dan Jalur Gaza.

Kelompok perlawanan Palestina menahan setidaknya 250 orang pada hari peluncuran operasi tersebut.

Israel mengatakan per 22 Juni 2025, dari sejumlah sandera yang dibebaskan, 50 di antaranya masih ditawan di Gaza.

Hamas menyatakan operasi itu merupakan bentuk perlawanan terhadap Israel yang ingin melanggengkan pendudukannya di Palestina sejak pendirian Israel pada tahun 1948 dan mengambil alih kompleks Masjid Al-Aqsa.

Tak lama setelah operasi tersebut, Israel memblokir jalur masuk bantuan ke Jalur Gaza dengan tujuan untuk menekan Hamas agar menyerah.

Pengepungan Israel terhadap jalur masuk bantuan di perbatasan Gaza menyebabkan kelaparan yang parah di Jalur Gaza, hingga menyebabkan kematian lebih dari 101 jiwa, termasuk 80 anak-anak per 22 Juli 2025.

Pada akhir Juli 2025, Israel membuka jalur masuk di perbatasan Gaza dan mengizinkan sebagian kecil bantuan untuk masuk ke Gaza, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan kebutuhan dua juta warga Palestina di wilayah tersebut.

Selain itu, Israel membentuk Gaza Humanitarian Foundation (GHF), badan khusus untuk menyalurkan bantuan makanan dan kebutuhan pokok kepada warga Palestina. 

Namun, Israel menembaki ratusan warga Palestina yang mencari bantuan di dekat GHF.

Sejak Oktober 2023, Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza, memperburuk kehancuran dan kelaparan di kawasan tersebut.

Setidaknya 62.004 warga Palestina telah tewas dan 156.230 lainnya terluka dalam perang genosida Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, kata Kementerian Kesehatan pada hari Senin (18/8/2025), lapor Anadolu Agency.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)