Eskalasi di Laut China Selatan Kian Militeristik, ASEAN Dituntut Lebih dari Sekadar Penonton

Filipina–AS Perkuat Aliansi, ASEAN Didorong Jaga Kepentingan Kawasan

Chaerul Umam/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kerja sama antarnegara di Asia Tenggara dinilai menjadi kunci utama meredam ketegangan di Laut China Selatan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pandangan ini mengemuka dalam forum Namarin Roundtable 2025 bertajuk “Strategic Considerations and Policy Shifts of Trump 2.0 on the South China Sea and the Responses of Southeast Asian Countries” yang digelar di Jakarta.

Baca juga: Siaga Perang di Laut China Selatan, AS Mau Kerahkan Lebih Banyak Rudal ke Filipina Buat Adang China

Kepala Pusat Kajian Maritim (Pusjianmar) Seskoal, Laksma TNI Salim, menegaskan besarnya kepentingan ekonomi di kawasan tersebut.

“Jalur perdagangan global di Laut China Selatan mencapai triliunan dolar AS, dengan sumber daya energi yang melimpah. Sengketa wilayah, kebebasan navigasi, dan meningkatnya ketegasan China menjadi isu utama sekarang,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).

Ia menekankan bahwa kerja sama investasi dan perdagangan harus terus dijalankan, meski tetap ada risiko yang perlu dipertimbangkan di setiap negara.

Sementara itu, peneliti CSIS, Muhammad Waffaa Kharisma, menyoroti eskalasi yang semakin bersifat militeristik.

Menurutnya, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump justru memperluas operasi sekutu di Asia Tenggara, khususnya Filipina.

“Tantangan utama Asia Tenggara bukan hanya menavigasi persaingan AS–China, tetapi juga memastikan kepentingannya tidak dikorbankan demi kesepakatan besar kedua negara,” katanya.

Pandangan serupa juga disampaikan pakar De La Salle University, Filipina, Renato Cruz de Castro. Ia menjelaskan bahwa Filipina dan AS memperkuat aliansi menghadapi ambisi China, dengan menegaskan kembali komitmen pada Mutual Defense Treaty 1951.

Salah satu langkah konkret adalah kesepakatan untuk menambah pengerahan kemampuan militer Amerika, termasuk sistem interdiksi kapal ekspedisi Angkatan Laut-Marinir (NMESIS) di Filipina.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif The Namarin, Siswanto Rusdi, menegaskan pentingnya penyelesaian damai.

“Ketegangan di Laut China Selatan jangan terus dibesar-besarkan hingga berpotensi menuju eskalasi lebih besar. Semua pihak di kawasan sebenarnya sadar perang terbuka hanya akan merugikan,” katanya.

Baca juga: Siaga Perang di Laut China Selatan, AS Mau Kerahkan Lebih Banyak Rudal ke Filipina Buat Adang China

Konstelasi Geopolitik di Laut China Selatan

Dinamika geopolitik di Laut China Selatan terbilang kompleks. Negara-negara kuat adu pengaruh untuk 'berkuasa' di wilayah perairan strategis ini. 

Laut China Selatan mencakup lebih dari 3 juta km⊃2; dan menjadi jalur perdagangan utama dunia, menghubungkan Asia Timur dengan Eropa dan Timur Tengah.

Selain itu, kawasan ini diyakini kaya akan cadangan minyak, gas, dan hasil perikanan1.

Konflik muncul karena klaim tumpang tindih atas pulau-pulau dan wilayah laut, terutama antara Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah melalui peta “nine-dash line” yang kontroversial.

Filipina bahkan membawa sengketa ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional dan memenangkan putusan pada 2016, meski Tiongkok menolak hasilnya.

Ketegangan meningkat karena aktivitas militer, pembangunan pulau buatan, dan insiden antara kapal penjaga pantai.

Negara-negara seperti Amerika Serikat juga terlibat secara tidak langsung melalui operasi kebebasan navigasi dan dukungan terhadap sekutu regional.

ASEAN berupaya meredakan konflik melalui dialog dan penyusunan Code of Conduct (COC), namun belum mencapai kesepakatan final.

Konstelasi ini mencerminkan perebutan pengaruh, sumber daya, dan kontrol strategis di kawasan Indo-Pasifik yang semakin penting secara global.