Deportasi Massal Mengintai, Trump Hapus Perlindungan untuk Migran Venezuela

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan mengakhiri Status Perlindungan Sementara (TPS) bagi hampir 270 ribu migran asal Venezuela.

Dengan berakhirnya program ini, para penerima diminta melakukan deportasi mandiri dalam 60 hari ke depan.

CNN melaporkan, keputusan tersebut disampaikan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) pada Rabu (3/9/2025).

Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menilai program TPS bagi warga Venezuela tidak lagi sesuai dengan kepentingan nasional AS.

“Dengan mempertimbangkan keselamatan publik, keamanan nasional, kebijakan imigrasi, dan faktor ekonomi, jelas bahwa mengizinkan warga negara Venezuela untuk tinggal sementara di AS bukanlah kepentingan terbaik Amerika,” kata juru bicara DHS.

Menurut Washington Post, langkah ini berdampak pada sekitar 268 ribu migran Venezuela yang terdaftar dalam program TPS sejak 2021 di era Presiden Joe Biden.

Status hukum dan izin kerja mereka akan dicabut jika tidak ada intervensi pengadilan.

Pejabat imigrasi menjelaskan, warga yang kehilangan perlindungan TPS namun tidak memiliki jalur hukum lain — seperti suaka atau status penduduk tetap — dapat menghadapi penangkapan dan deportasi.

DHS bahkan meluncurkan aplikasi CBP Home untuk memfasilitasi deportasi mandiri dan menjanjikan insentif sebesar 1.000 dolar AS bagi mereka yang kembali ke negara asal.

CBP Home adalah aplikasi resmi dari pemerintah AS untuk memfasilitasi deportasi mandiri bagi imigran ilegal.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna menyatakan niat keluar secara sukarela, dengan dukungan dokumen dan bantuan finansial hingga 1.000 dolar AS.

Baca juga: Trump Umumkan AS Serang Kapal Kartel Narkoba Venezuela Terkait Tren de Aragua, 11 Orang Tewas

Diluncurkan oleh pemerintahan Trump, CBP Home menggantikan CBP One sebagai bagian dari kebijakan pengendalian migrasi.

Meski bersifat sukarela, pengguna yang menolak bisa dikenai sanksi seperti penahanan atau larangan masuk kembali.

CBS News mencatat, penghentian ini mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang sebelumnya membuka jalan bagi pemerintahan Trump untuk membatalkan TPS tambahan yang diberikan pada 2023.

Kebijakan tersebut sebelumnya melindungi sekitar 350 ribu migran Venezuela, sebagian besar yang melintasi perbatasan AS-Meksiko.

Juru bicara Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi, Matthew Tragesser, menegaskan bahwa TPS dianggap memberi “insentif pada imigrasi ilegal” dan melemahkan upaya pemerintah dalam mengendalikan perbatasan.

TPS, yang dibuat Kongres pada 1990, pada dasarnya bertujuan memberi perlindungan sementara bagi migran dari negara yang dilanda konflik atau bencana.

Namun menurut pemerintah Trump, program itu telah “disalahgunakan” karena terlalu lama diperpanjang.

Selain Venezuela, pemerintahan Trump juga telah mengumumkan penghentian TPS untuk warga Afghanistan, Kamerun, Haiti, Honduras, Nepal, dan Nikaragua.

Langkah ini menuai kritik luas dari kelompok advokasi imigran, yang menilai kondisi di negara asal penerima TPS masih belum stabil.

Hubungan Buruk AS-Venezuela

Hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela saat ini berada dalam kondisi yang sangat buruk dan penuh ketegangan.

Ketegangan memuncak pada awal bulan ini, ketika AS meluncurkan operasi militer terhadap kapal yang diduga terkait kartel narkoba Tren de Aragua, yang disebut beroperasi di bawah kendali Presiden Venzuela Nicolás Maduro.

Presiden Donald Trump memerintahkan langsung serangan tersebut dan menyebut Venezuela sebagai jalur utama perdagangan narkoba ke Amerika Utara.

Sebagai respons, Venezuela mengerahkan 15.000 tentara ke perbatasan dan memobilisasi jutaan milisi sipil.

Presiden Maduro menyebut kehadiran delapan kapal perang AS dengan 1.200 rudal sebagai “ancaman terbesar dalam 100 tahun terakhir” dan menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan militer.

Baca juga: Video dari Donald Trump, Detik-detik Kapal Venezuela Ditembak AS, 11 Penumpangnya Tewas

Pemerintah AS juga telah menetapkan Tren de Aragua sebagai organisasi teroris asing dan meningkatkan hadiah penangkapan Maduro hingga 50 juta dolar AS.

Sementara itu, negara-negara tetangga seperti Meksiko dan Kolombia mengecam langkah militer AS karena berpotensi memperburuk ketegangan kawasan.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)