Perang Saudara di Sudan: Luka Kemanusiaan yang Tak Kunjung Pulih

"Ketika keluarga tidak mampu memberi makan anak-anak mereka, mereka terpaksa membuat pilihan yang tak terpikirkan,” katanya. "Kami mendengar semakin banyak pernikahan dini yang terjadi, bukan karena tradisi, melainkan karena keputusasaan.”

Sekitar 19 juta anak di Sudan saat ini tidak bersekolah, demikian menurut badan perlindungan anak dunia UNESCO. "Ribuan anak perempuan membutuhkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka, karena gangguan pendidikan yang panjang meningkatkan risiko sosial, termasuk tingginya angka pernikahan anak," papar Salma Suliman, pendiri organisasi Sudan Taja yang fokus pada perlindungan perempuan.

"Hal ini menimbulkan bayangan gelap bagi masa depan generasi mendatang," tambahnya.

Michelle D'Arcy, direktur Sudan dari organisasi Norwegian People's Aid, mengatakan perempuan juga menunjukkan peran luar biasa dalam situasi krisis ini.

"Di seluruh Sudan, kelompok respons darurat yang dipimpin perempuan dan jaringan akar rumput mengorganisasi dapur umum, mendistribusikan makanan, dan memberikan dukungan psikososial," ujarnya. Ia menambahkan bahwa relawan perempuan sering menjadi pihak yang menjaga komunitas tetap bertahan.

D'Arcy menegaskan bahwa dukungan internasional terhadap upaya perdamaian yang dipimpin warga sipil sangat penting. "Ini termasuk tekanan diplomatik untuk gencatan senjata dan keterlibatan berbagai aktor sipil Sudan yang menggunakan cara-cara nonkekerasan untuk memperjuangkan perdamaian," ucapnya.

Upaya internasional dan kepentingan geopolitik

Selama perang berlangsung, beberapa putaran perundingan damai yang diprakarsai kelompok "Quad” — Amerika Serikat, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab — sebagian besar gagal.

Amerika Serikat dan Uni Eropa telah lama menjatuhkan sanksi terhadap RSF dan SAF, serta terhadap sejumlah anggota dari kedua pihak tersebut.

Awal pekan ini, Amerika Serikat juga menetapkan Ikhwanul Muslimin Sudan sebagai organisasi teroris global khusus dan berencana memasukkannya ke dalam daftar organisasi teroris asing.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa kelompok tersebut, yang terdiri dari Gerakan Islam Sudan dan sayap bersenjatanya Brigade al-Baraa Bin Malik, menggunakan kekerasan tanpa batas terhadap warga sipil untuk menghambat penyelesaian konflik dan memajukan ideologi islamis yang militan.

Khalafallah mengatakan langkah tersebut sekaligus penting namun juga terbatas dampaknya. "Ini penting karena secara resmi mengonfirmasi bahwa kelompok-kelompok ini telah melakukan kejahatan perang dan meneror warga sipil,” ujarnya. Namun hal itu juga menciptakan masalah besar bagi SAF, karena mereka harus meninjau kembali hubungan dengan faksi-faksi Islamis yang menjadi sekutu mereka.

Menurut Khalafallah, penetapan itu belum tentu mencegah kelompok islamis berkuasa di Khartoum di masa depan. Ia juga melihat langkah tersebut dalam konteks konflik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran serta dampaknya bagi negara-negara Teluk. "Amerika Serikat ingin memperkuat hubungan dengan Uni Emirat Arab,” tandasnya.

Sementara Mesir dan Turki merupakan pendukung kuat pemerintah yang didukung SAF di bawah Jenderal Abdel Fattah Burhan, Uni Emirat Arab secara luas dianggap sebagai pendukung utama RSF yang dipimpin Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo, meskipun Abu Dhabi membantah keterlibatan tersebut. "Semua ini sebenarnya hanya sedikit sekali kaitannya dengan perlindungan rakyat Sudan di lapangan," pungkas Khalafallah.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Yuniman Farid