Di Balik Alasan Mundurnya India jadi Calon Tuan Rumah COP33

Ketika Perdana Menteri Narendra Modi tampil di KTT iklim Dubai pada Desember 2023, ia menyatakan komitmen India untuk menjadi tuan rumah konferensi iklim.

Momen itu mencerminkan ambisi, sekaligus sinyal bahwa India siap mengambil peran kepemimpinan, terutama sebagai suara dan perwakilan dari Global South, istilah untuk mengelompokkan negara-negara berkembang,

Pencalonan tersebut mendapat dukungan dari kelompok BRICS (Brasil, Cina, India, dan Afrika Selatan) pada Juli 2025, mewakili kawasan Asia-Pasifik di bawah PBB.

Namun, hanya 18 bulan kemudian, India secara diam-diam menarik diri melalui surat singkat tertanggal 2 April, menurut laporan Climate Home News yang pertama kali mengungkap berita ini.

Konferensi tahunan Conference of the Parties (COP) adalah forum iklim PBB yang mempertemukan 198 pihak (197 negara dan Uni Eropa) untuk merundingkan dan menilai kemajuan serta memberikan respons terhadap perubahan iklim.

Menjadi tuan rumah konferensi ini bukan hanya soal gengsi, tetapi juga bagaimana sebuah negara berpotensi memberikan pengaruh dalam menentukan agenda, lebih menunjukan diri secara diplomatik, serta membuka ruang untuk membentuk arah percakapan global.

Konsensus iklim yang melemah

Para ahli dan analis kebijakan menilai bahwa penarikan diri India mencerminkan pergeseran prioritas global, di mana COP memiliki status yang lebih rendah daripada sebelumnya di tengah ketidakstabilan global dan kepentingan nasional prioritas di dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, konsensus iklim global telah melemah.

Perjanjian Paris, sebuah pakta global untuk mengurangi dampak krisis iklim yang mewajibkan negara-negara menetapkan target nasional secara sukarela untuk membatasi pemanasan global, semakin berada di bawah tekanan, terutama dengan pemerintahan Trump yang menarik AS dari perjanjian tersebut untuk kedua kalinya.

"Salah satu alasan utama penarikan diri India tampaknya adalah relevansi COP yang terus menurun dalam mendorong tindakan iklim global yang berarti,” kata Chandra Bhushan, kepala International Forum for Environment, Sustainability and Technology yang berbasis di Delhi.

"Hilangnya kepercayaan di antara negara-negara pada KTT Belem di Brasil, di mana beberapa negara mengingkari komitmen yang telah disepakati sebelumnya, sepertinya menjadi salah satu titik balik,” tambah Bhushan.

KTT tersebut dihadiri oleh sedikit peserta dan minim keterlibatan politik tingkat tinggi, termasuk AS, yang secara mencolok tidak mengirimkan perwakilan tingkat tinggi. Bhushan juga menyoroti bahwa India telah menunjukkan kesediaannya untuk terlibat dalam multilateralisme iklim.

Baru-baru ini, India memperbarui NDC untuk periode 2031–2035, rencana aksi iklim di bawah Perjanjian Paris. India menargetkan penurunan intensitas emisi hingga 47?ri pada 2035, 60% kapasitas listrik dari sumber nonfosil, serta tambahan penyerapan karbon 3,5–4 miliar ton karbon dioksida lewat peningkatan tutupan hutan.

Namun, saat ini ada konsensus yang semakin kuat di dalam negeri bahwa tindakan iklim domestik akan menjadi kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

"Pendekatan ini kemungkinan akan berlanjut hingga muncul kondisi yang lebih menguntungkan bagi kerja sama multilateral yang lebih efektif,” ujar Bhushan.

Dalam keadaan ini, menjadi tuan rumah KTT tidak lagi dianggap menguntungkan. Meskipun nilai simbolisnya tetap ada, kemampuan untuk mendapatkan hasil yang berarti atau bahkan menarik perhatian global telah menjadi kurang pasti.

Menanggung beban keuangan