Fitur Hemat yang Tak Berpihak pada Pengemudi Ojol

Lily bersama anggota serikat lainnya kerap mengupayakan pertemuan dengan aplikator untuk mendiskusikan potensi aturan yang bisa melindungi para pengemudi ojol. Hingga kini, pertemuan tersebut belum terwujud.

“Permintaan utama kami adalah menjadikan para mitra sebagai pekerja. Status itu bisa membuat para mitra punya penghasilan dan jam kerja yang jelas,“ kata Lily.

Nabiyla Risfa Izzati, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai bahwa program fitur hemat dipertahankan untuk kepentingan platform. “Dari kaca mata platform fitur hemat adalah cara untuk mengoptimalkan keuntungan lewat banyaknya cadangan tenaga kerja,“ kata Nabiyla dalam wawancara dengan DW Indonesia.

Ia meyatakan bahwa hal tersebut bisa terus terjadi karena ada kekosongan hukum yang mengatur relasi antara aplikator dan pengemudi ojol dari berbagai aspek, salah satunya ketenagakerjaan. Menurut Nabiyla, hingga kini belum ada peraturan hukum yang menjamin perlindungan hak-hak pengemudi ojol dan jaminan atas keselamatan mereka.

Hal lain yang menurut Nabiyla perlu diupayakan adalah aturan tekait keterbukaan algoritma dari aplikator. “Perlu ada pagar yang jelas agar sistem yang dibuat platform tidak mengeksploitasi pengemudi,“ tutur Nabiyla. Salah satu cara yang menurutnya bisa ditempuh untuk memperbaiki sistem adalah keterbukaan algoritma.

Di sisi lain, kini pemerintah Indonesia juga sedang merancang Undang-Undang Pekerja Ekonomi Gig yang juga akan turut mengatur soal pengemudi ojek online. “Perlindungan secara khusus ini sangat penting. Yang juga penting adalah mengakomodir kebutuhan pengemudi ojol yang beragam. Jangan sampai kebijakan dibuat top down,” jelas Nabiyla.

Pengemudi ojol harapkan ruang diskusi

Sementara, sebagai pengemudi ojol, Firman berharap agar aplikator bisa memberitahuan ke konsumen soal konsekuensi yang diterima pengemudi bila memanfaatkan fitur hemat. “Setidaknya ada sistem user experience yang menunjukkan ke konsumen kalau mereka pakai fitur hemat, berapa banyak potongan yang didapat driver,” kata Firman.

Berbeda dengan Rino yang berharap agar, “Fitur hemat diberhentikan saja dan potongan tarif aplikasi tidak lebih dari kesepakatan dengan pemerintah yaitu 20%.” Ia juga berharap agar kedepannya aplikator benar-benar bisa berdiskusi dengan para pengemudi ojol saat hendak membuat program.

”Tolonglah kami sebagai driver diajak berdiskusi supaya kami tidak menerima dampak buruk. Seolah seperti dianak-tirikan,” tutup Rino.

Senada dengan Lily, yang juga merupakan pengemudi ojol. Ia mengatakan akan tetap mengupayakan ruang dialog dengan aplikator hingga status ketenagakerjaan yang diharapkan bisa tercapai.

Editor: Tezar Aditya