TNI di Pembekalan LPDP, Relevankah untuk Dunia Akademik?

Agus mengaku terkejut ketika mengetahui pembekalan keberangkatan tahun ini digelar di Lanud Halim dan melibatkan unsur militer.

"Ekspektasi saya karena melihat angkatan sebelumnya, pembekalan biasanya dilaksanakan di hotel atau ballroom. Jadi, ketika tahu harus menginap di Halim, tidur di tenda, bangun jam empat pagi, tentu saya kaget,” katanya.

Menurut Agus, peserta diinformasikan akan mengikuti kegiatan dari pukul 04.00 pagi hingga 21.00 malam. Satu tenda disebut diisi sekitar 20 peserta.

Ia mengatakan pihak penyelenggara menyebut kegiatan tersebut bertujuan membangun disiplin dan mengurangi culture shock bagi mahasiswa yang akan studi di luar negeri. Namun, Agus mempertanyakan relevansi antara pendekatan itu dengan kebutuhan studi di luar negeri.

"Saya masih bertanya-tanya relevansinya dengan studi itu apa. Culture shock di luar negeri menurut saya bukan soal tidur di tenda atau makan di jalan,” ujarnya.

Kebutuhan akademik vs. pendekatan semi-militer

Agus juga menilai pendekatan semi-militer tidak sepenuhnya selaras dengan kultur akademik.

"Di dunia pendidikan, pertanyaan yang sering muncul itu ‘why?'. Kita terbiasa mempertanyakan alasan di balik suatu kebijakan. Sedangkan dalam kultur militer lebih hirarkis dan berbasis komando,” ujarnya.

Meski begitu, Agus menilai penguatan wawasan kebangsaan tetap penting bagi awardee LPDP. Hanya saja, menurut dia, pendekatannya bisa dilakukan melalui metode yang lebih relevan dengan kebutuhan akademik.

Ia mencontohkan pembekalan soal adaptasi budaya, kesiapan riset, hingga pengembangan kontribusi setelah kembali ke Indonesia. "Beasiswa seperti Chevening atau Australia Awards lebih banyak membahas adaptasi budaya, sistem pendidikan, pengurusan visa, dan kesiapan akademik. Itu menurut saya lebih relevan,” katanya.

Agus juga menilai persoalan sebagian awardee yang memilih tidak kembali ke Indonesia setelah lulus tidak bisa disederhanakan sebagai persoalan nasionalisme. "Kadang problemnya justru soal infrastruktur riset atau ruang pengembangan ilmu di Indonesia yang belum memadai,” ujarnya.

Simbol meluasnya peran militer di ruang sipil?

Perdebatan soal pelibatan TNI dalam pembekalan LPDP muncul di tengah meningkatnya keterlibatan militer dalam sejumlah program sipil beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menilai kebijakan tersebut bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kecenderungan meluasnya pelibatan militer di ranah sipil.

“Ini bagian dari tren ketika sipil kembali menarik tentara untuk ikut terlibat dalam pembinaan. Mental seperti ini mengingatkan pada pola lama, ketika birokrasi dan ruang sipil dibentuk dengan pendekatan militer,” kata Isnur merujuk pada Orde Baru.

Menurut Isnur, sensitivitas publik terhadap isu tersebut tidak lepas dari sejarah dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru, ketika militer memiliki pengaruh besar di berbagai sektor sipil, termasuk pendidikan dan birokrasi.

Sejalan dengan Isnur, Ubaid menekankan pentingnya menjaga pendidikan sebagai ruang sipil yang kritis dan partisipatif.

“Pendidikan adalah benteng terakhir demokrasi. Jangan sampai pendekatan militeristik perlahan dianggap normal di ruang akademik,” kata Ubaid.

DW Indonesia juga telah mengirimkan permintaan wawancara dan daftar pertanyaan kepada LPDP terkait pelibatan TNI dalam pembekalan awardee 2026. Namun, hingga artikel ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.

Editor: Tezar Aditya