Setelah 20 Tahun, Palestina Akhirnya Siap Gelar Pemilu

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyerukan penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di seluruh wilayah Palestina masing-masing pada November 2026 dan awal 2027.

“Presiden Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa pemilihan presiden akan digelar pada awal 2027,” lapor kantor berita resmi Palestina, Wafa, mengutip pernyataan dari kantor kepresidenan.

Dalam dekritnya, Abbas juga menyatakan bahwa ia “sepenuhnya siap menyelenggarakan pemilihan Dewan Nasional Palestina yang dijadwalkan pada November, yang mencakup pemilihan legislatif umum di tanah air serta pemilihan di luar negeri.”

Namun, belum jelas apakah Abbas, yang kini berusia 90 tahun, akan kembali mencalonkan diri.

Pemimpin veteran tersebut memenangkan pemilihan presiden Palestina terakhir pada 2005 dengan mandat empat tahun yang seharusnya berakhir pada 2009. Namun, Abbas terus memerintah melalui dekrit presiden yang memicu kritik baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kapan pemilu Palestina terakhir digelar?

Pemilihan legislatif terakhir untuk Dewan Legislatif Palestina (Palestinian Legislative Council atau PLC), parlemen Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization atau PLO), digelar pada 2006 dan menghasilkan kemenangan bagi kelompok Islamis Hamas atas partai Fatah yang dipimpin Abbas.

Sejak saat itu, Hamas, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Israel, Jerman, Amerika Serikat (AS), dan sejumlah negara lainnya, menguasai Jalur Gaza, sementara Otoritas Palestina di bawah Abbas tetap mengendalikan wilayah Palestina lainnya seperti Tepi Barat. PLC sendiri tidak pernah bersidang sejak 2007.

Penyelenggaraan pemilu demokratis merupakan bagian dari reformasi yang dituntut komunitas internasional, yang selama ini memberikan dukungan finansial kepada Otoritas Palestina.

Pada 2021, Abbas mengumumkan bahwa pemilihan legislatif dan pemilihan presiden masing-masing akan digelar pada Mei dan Juli tahun tersebut. Namun, pemilu kemudian ditunda tanpa batas waktu karena tidak ada jaminan bahwa pemungutan suara dapat berlangsung di Yerusalem Timur, yang diduduki Israel sejak 1967.

Tidak ada jaminan bahwa pemilu yang bebas dan adil dapat diselenggarakan di Gaza, yang sebagian besar hancur akibat dua tahun serangan Israel sebagai balasan atas serangan teror yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan di mana Hamas masih tetap memegang kendali.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Rizki Nugraha