4 Isu Utama yang Menjadi Sorotan dalam Sidang Umum PBB: Palestina hingga Perjanjian Paris

TRIBUNNEWS.COM - Para pemimpin dunia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, akan berkumpul di New York untuk menghadiri Sidang Umum (General Debate) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dibuka pada Selasa (23/9/2025).

Majelis Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB, yang berfungsi sebagai badan musyawarah, pembuat kebijakan, dan perwakilan utamanya.

5 badan utama PBB lainnya yakni Sekretariat PBB, Mahkamah Internasional (ICJ), Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB serta Dewan Perwalian PBB.

Sidang umum, yang tahun ini merupakan edisi ke-80, akan menampilkan pidato dari 193 negara anggota serta dua negara pengamat, yaitu Takhta Suci dan Palestina.

Namun, perwakilan Palestina diperkirakan hanya akan berpartisipasi melalui tautan video.

Hal ini karena Departemen Luar Negeri AS menolak memberikan visa bagi pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas.

Mengutip Euronews, berikut empat isu utama yang menjadi sorotan dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun ini.

1. Palestina

Pengakuan Negara Palestina diperkirakan menjadi salah satu topik terbesar Sidang Umum PBB tahun ini.

Isu ini muncul di tengah meningkatnya tekanan global terhadap Israel atas perang di Gaza, yang segera memasuki tahun kedua, serta krisis kemanusiaan yang mengerikan.

Sebagian besar komunitas internasional juga mengecam rencana Israel memperluas permukiman di Tepi Barat, karena dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Sebagai respons, sejumlah negara termasuk Prancis, Belgia, dan Malta diperkirakan akan secara resmi mengakui kenegaraan Palestina pada sidang hari Senin, demi menjaga harapan solusi dua negara tetap hidup.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga meresmikan langkah tersebut dalam sebuah inisiatif persemakmuran terkoordinasi pada Minggu (21/9/2025), yang melibatkan Australia dan Kanada.

Baca juga: Menteri HAM Akui Atmosfer Positif Jelang Pidato Presiden Prabowo di Sidang PBB

Dalam pernyataan terpisah, ketiga negara itu mengumumkan pengakuan penuh dan tanpa syarat terhadap Palestina, meski mendapat penolakan dari AS dan Israel.

Portugal juga telah secara resmi mengakui Palestina pada Minggu, menjelang sidang dimulai.

Langkah ini kemungkinan akan menuai kritik keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dijadwalkan berpidato di Sidang Umum PBB pada Jumat.

2. Sanksi terhadap Iran

Para pemimpin dunia berpacu dengan waktu untuk memutuskan apakah akan kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran pekan ini.

Pada Kamis (25/9/2025), berakhir masa 30 hari proses penyelesaian sengketa yang diluncurkan Jerman, Prancis, dan Inggris (E3) terkait kesepakatan nuklir Iran.

Negara-negara E3 mengusulkan jangka waktu enam bulan untuk mencapai kesepakatan diplomatik baru dengan Iran.

Namun, pada Jumat lalu, Dewan Keamanan PBB menolak rancangan resolusi yang bertujuan mencabut sanksi Iran secara permanen, sehingga hanya tersisa beberapa hari untuk mencari solusi.

Negara-negara Eropa menuntut agar inspektur nuklir PBB diizinkan kembali ke lapangan, guna mengawasi stok uranium yang diperkaya Iran serta menghidupkan kembali keterlibatan AS.

Iran tetap menegaskan bahwa mereka tidak berniat mengembangkan senjata nuklir.

Ketegangan meningkat sejak berakhirnya perang 12 hari Israel-Iran pada Juni, ketika Israel melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Iran.

Operasi itu menargetkan politisi, pemimpin militer, fasilitas nuklir, ilmuwan, hingga instalasi militer Iran.

AS turut melakukan intervensi hanya beberapa hari setelah Israel menyerang, dengan melancarkan serangan presisi ke tiga fasilitas nuklir utama Iran.

Presiden AS Donald Trump bahkan mengklaim tujuh pesawat pengebom siluman B-2, masing-masing membawa dua bom penghancur bunker, berhasil "menghancurkan" fasilitas nuklir Iran.

Netanyahu mendukung klaim Trump dengan menyebut serangan itu menghambat proyek nuklir Iran selama bertahun-tahun.

Namun, Iran meremehkan dampak serangan tersebut.

Baca juga: Ingat Lagi Pidato Soekarno di Sidang Umum PBB 1960, Perkenalkan Pancasila dan Seruan Anti Penjajahan

Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyebut pernyataan Trump itu terlalu dilebih-lebihkan.

3. Perjanjian Paris

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dijadwalkan mengumpulkan para penandatangan Perjanjian Paris pada Rabu (24/9/2025) untuk memperbarui dokumen Kontribusi Nasional yang Ditetapkan (NDC).

Perjanjian yang disahkan pada 2015 ini merupakan kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum, bertujuan melawan dampak perubahan iklim dengan menjaga pemanasan global di bawah 2^ºC—idealnya 1,5^ºC—di atas tingkat pra-industri.

NDC sendiri adalah rencana aksi iklim nasional yang mencakup pengurangan emisi karbon dan pengembangan energi bersih.

Sesuai Perjanjian Paris, NDC harus diperbarui setiap lima tahun dengan target yang lebih ambisius, menyesuaikan kemampuan masing-masing negara.

4. Reformasi PBB

Reformasi PBB, yang dijuluki Inisiatif UN80, juga diperkirakan akan menjadi agenda penting pada pekan tingkat tinggi Sidang Umum kali ini.

Inisiatif ini diumumkan pertama kali pada Maret lalu sebagai respons atas pemotongan dana besar-besaran yang menyebabkan krisis keuangan PBB.

Organisasi ini menghadapi pengurangan anggaran rutin lebih dari Rp7,6 triliun (setara 500 juta dolar AS).

Pemotongan itu mencakup pengurangan sekitar 15 persen dari total anggaran serta pemangkasan tenaga kerja hampir 19 persen untuk tahun fiskal 2026 dibandingkan dengan tahun 2025.

Masalah likuiditas PBB diperparah oleh kebijakan Presiden Trump, yang sejak kembali ke Gedung Putih belum membayar kontribusi AS—padahal biasanya mencakup sekitar 22?ri total anggaran tahunan.

Guterres sebelumnya merevisi anggaran menjadi Rp49,5 triliun (3,24 miliar dolar AS), turun dari sekitar Rp56,4 triliun (3,7 miliar dolar AS).

Menurutnya, Inisiatif UN80 bertujuan menjadikan PBB lebih gesit, efisien, terintegrasi, serta mampu merespons tantangan global di tengah keterbatasan dana.

Reformasi ini masih terus dibahas oleh negara-negara anggota.

Tentang Sidang Umum Sesi ke-80

Baca juga: Presiden Prabowo Tampil Urutan Ketiga Pidato di Sidang Umum PBB

Mengutip situs resmi PBB, Debat umum atau Sidang Umum (General Debate) adalah pertemuan tahunan para Kepala Negara dan Pemerintahan di awal sesi Majelis Umum PBB.

Biasanya ini menjadi debat pertama dan satu-satunya yang dihadiri langsung oleh para pemimpin dunia, kecuali ada pertemuan tingkat tinggi khusus.

Sidang umum berlangsung di Aula Majelis Umum, Markas Besar PBB, New York.

Setiap tahun, tema baru dipilih.

Untuk 2025, temanya adalah "Lebih Baik Bersama: 80 Tahun dan Seterusnya untuk Perdamaian, Pembangunan, dan Hak Asasi Manusia."

Sidang umum ke-80 akan dibuka Selasa, 23 September 2025, dan ditutup Senin, 29 September 2025 (termasuk Sabtu, 27 September).

Sesi biasanya berlangsung pukul 09.00–14.45 dan dilanjutkan pukul 15.00–21.00, tetapi dapat molor hingga larut malam tergantung jumlah dan disiplin waktu para pembicara.

Presiden Prabowo Tampil Urutan Ketiga Pidato di Sidang Umum PBB

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa esok, 23 September 2025.

Kepala Negara akan menyampaikan pidato pada sesi debat umum atau general debate dan akan menyampaikan pidatonya di urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujar Seskab Teddy dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Senin, (22/9/2025).

Teddy mengatakan, Sidang Majelis Umum tahun ini merulamam momentum bagi Indonesia untuk menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia.

Selain itu juga menegaskan peran Indonesia di level tertinggi forum PBB.

"Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, namun juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” katanya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie/Taufik Ismail)