Trump-Netanyahu Ultimatum Hamas: Terima Rencana Perdamaian Gaza atau Hadapi Konsekuensi 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu lontarkan ultimatum keras kepada Hamas.

Pernyataan ini disampaikan Trump dan Netanyahu usai menggelar tatap muka di Gedung Putih, Senin (29/9/2025), menandai babak baru dalam upaya diplomasi Timur Tengah.

Dalam kesempatan tersebut Trump memperingatkan kelompok militan Hamas untuk menerima rencana perdamaian 20 poin bagi Gaza atau menghadapi konsekuensinya.

“Tapi saya berharap kita akan mencapai kesepakatan perdamaian, dan jika Hamas menolak kesepakatan itu Bibi, kamu akan mendapat dukungan penuh dari kami untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan.” ujar Trump.

Hal serupa juga turut diungkap Netanyahu yang menegaskan bahwa Israel akan menyelesaikan masalah ini sendiri jika Hamas menolak rencana tersebut atau mencoba menentangnya.

“Ini bisa dilakukan dengan cara mudah atau sulit, tetapi itu akan tetap dilakukan,” kata Netanyahu.

Adapun konsekuensi yang dimaksud meliputi serangkaian tindakan tegas, mulai dari operasi militer untuk menghancurkan infrastruktur militer Hamas hingga tindakan keamanan yang memastikan kelompok itu tidak lagi memiliki kemampuan menyerang Israel.

Selain itu, rencana perdamaian juga menuntut pelucutan senjata Hamas, penyerahan kendali pemerintahan Gaza, serta pembebasan sandera yang ditahan Hamas.

Anggota Hamas yang bersedia hidup berdampingan secara damai akan diberikan amnesti, sementara mereka yang menolak dapat menghadapi risiko keamanan yang signifikan akibat tindakan Israel.

Langkah ini menegaskan posisi tegas Israel dengan dukungan Amerika Serikat, sekaligus menyoroti kompleksitas diplomasi di Gaza.

Baca juga: Konflik Gaza Capai Titik Terang, Trump Klaim Netanyahu dan Hamas Bersedia Tekan Kesepakatan Damai

Hamas Belum Beri Respon

Sejauh ini, Hamas belum memberikan persetujuan resmi maupun penolakan langsung.

Namun seorang negosiator Hamas menyatakan bahwa pihaknya akan meninjau proposal yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan itikad baik.

Sikap hati-hati tersebut menunjukkan bahwa Hamas masih menimbang implikasi politik dan keamanan dari setiap ketentuan dalam rencana tersebut

Para pengamat menilai keputusan Hamas akan menjadi titik penentu nasib gencatan senjata di Gaza, yang telah berlangsung hampir dua tahun dan menelan ribuan korban.

Rencananya dalam waktu dekat Mediator Qatar dan Mesir dijadwalkan bertemu dengan Hamas untuk menyampaikan secara resmi rencana perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pertemuan ini bertujuan memfasilitasi komunikasi antara Hamas, Israel, dan Amerika Serikat, serta memastikan proposal perdamaian dapat dipahami dan dibahas secara mendetail oleh semua pihak yang terlibat.

Qatar, yang memiliki hubungan dekat dengan Hamas, dipercaya memegang peran penting sebagai jembatan diplomatik kedua belah pihak.

Negara ini memanfaatkan posisi netralnya untuk menenangkan ketegangan dan menjembatani perbedaan yang ada, sambil memastikan bahwa kepentingan keamanan dan politik Israel diakomodasi.

Sementara itu, Mesir, yang memiliki pengalaman panjang dalam mediasi konflik Palestina-Israel, bertindak sebagai pengawas dan fasilitator tambahan untuk memastikan proses negosiasi berjalan transparan dan terstruktur.

Isi 20 Poin Proposal Gencatan Senjata Gaza

Adapun isi proposal perdamaian 20 poin gagas Trump mencakup sejumlah langkah strategis seperti penghentian segera serangan militer di Gaza.

Proposal juga mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza, yang diikuti dengan penempatan pengawasan internasional. Pengawasan ini dirancang untuk memastikan Hamas maupun kelompok lain mematuhi gencatan senjata.

Trump juga menggagas program rekonstruksi besar-besaran di Gaza, dengan dukungan dana dari negara-negara donor, terutama negara Arab dengan tujuan menciptakan keamanan dan stabilitas jangka Panjang.

Proposal ini turut menawarkan amnesti bagi anggota Hamas yang menerima koeksistensi damai, sementara anggota lainnya diberi opsi meninggalkan Gaza ke negara-negara yang tidak ditentukan.

Trump menyatakan bahwa rencana ini bertujuan tidak hanya untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir dua tahun, tetapi juga membuka jalan bagi bantuan kemanusiaan skala besar di Gaza, yang akan diawasi oleh PBB dan Bulan Sabit Merah. 

(Tribunnews.com / Namira)