Putin Telepon Netanyahu, Bicara soal Rencana Trump di Gaza dan Nuklir Iran

Perundingan tersebut dihadiri oleh delegasi Hamas yang dipimpin oleh Khalil al-Hayya, delegasi Israel yang dipimpin oleh Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan Jared Kushner (menantu Trump).

Hubungan Rusia dengan Israel dan Hamas

Hubungan Rusia dengan Israel sempat renggang setelah Israel menganggap Rusia tidak cukup mengutuk Hamas setelah serangannya dalam Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023.

Sementara itu, Rusia tidak menganggap Hamas sebagai teroris seperti apa yang dilakukan Israel dan sekutunya.

Meski demikian, Rusia berupaya mempertahankan hubungan baik dengan Israel mau pun Hamas.

Pada 26 Oktober 2023, Rusia menerima delegasi Hamas yang dipimpin oleh Moussa Abu Marzouk di Moskow.

Dalam pertemuan itu, Rusia menyerukan pembebasan segera sandera di Jalur Gaza, mengevakuasi warga Rusia dan warga negara lain.

Februari lalu, Rusia mengucapkan terima kasih kepada Hamas setelah warga negara Rusia-Israel, Alexander Troufanov, yang ditahan Hamas dalam operasinya pada 7 Oktober 2023.

Rusia pada hari Sabtu menyambut baik pembebasan warga negara Rusia-Israel, Aleksandr Trufanov, di Jalur Gaza.

"Kami berterima kasih kepada pemerintahan Hamas atas keputusannya," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan di Moskow, Sabtu (15/2/2025), lapor The Moscow Times.

Sementara itu, Rusia menolak rencana Israel yang diungkapkan pada Agustus lalu untuk menduduki Jalur Gaza.

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, mengecam rencana tersebut dalam pernyataannya di PBB.

"Saya rasa posisi kami cukup jelas, karena serupa dengan posisi semua orang di Dewan Keamanan," ujar Dmitry Polyanskiy pada 8 Agustus lalu.

"Satu-satunya dasar penyelesaian konflik ini adalah solusi dua negara, yang telah ditegaskan kembali beberapa kali," tegasnya.

Rusia juga mengutuk serangan Israel terhadap Qatar pada 9 September lalu dengan dalih menargetkan markas para pemimpin Hamas di Doha.

"Rusia menganggap apa yang terjadi merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara merdeka," kata Kementerian Luar Negeri Rusia pada Rabu (10/9/2025).