Menteri Hukum Paparkan Model Posbankum Desa di Forum Internasional Madrid

Ringkasan Berita:

• Menteri Hukum RI hadir dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Justice Action Coalition (JAC) di Madrid, 11 November 2025.
• Forum dihadiri pejabat setingkat menteri dari 18 negara dan sejumlah organisasi internasional.
• Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum) dikembangkan sebagai model akses keadilan berbasis komunitas.
• Hingga November 2025, telah berdiri lebih dari 70.000 Posbankum di seluruh Indonesia.
• Program Posbankum dijalankan bersama Mahkamah Agung, Kemendagri, Kemendes, dan organisasi advokat.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memaparkan capaian akses keadilan Indonesia dalam forum Justice Action Coalition (JAC) di Madrid, Spanyol.

Ia menyoroti model Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum) sebagai pendekatan berbasis komunitas yang dinilai efektif.

Pertemuan Tingkat Tinggi JAC berlangsung pada 11 November 2025 dan dihadiri pejabat setingkat menteri dari 18 negara.

Negara-negara tersebut antara lain Kanada, Kosta Rika, Republik Dominika, Prancis, Jerman, Kosovo, Liberia, Belanda, São Tomé and Príncipe, dan Sierra Leone.

Supratman menyampaikan bahwa Indonesia telah menjalankan program keadilan berbasis masyarakat selama bertahun-tahun. Meski menghadapi keterbatasan sumber daya, program tersebut tetap berjalan secara konsisten.

Ia menjelaskan bahwa Posbankum merupakan bagian dari misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah memperluas akses terhadap keadilan hingga ke tingkat desa.

Kementerian Hukum bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa untuk membentuk Posbankum. Layanan yang diberikan mencakup informasi hukum, konsultasi, mediasi, dan rujukan litigasi secara gratis.

Selain itu, organisasi advokat didorong untuk menyediakan layanan pro bono bagi warga desa. Hingga November 2025, tercatat lebih dari 70.000 Posbankum telah berdiri.

"Target pemerintah adalah membentuk 83.957 Posbankum di seluruh Indonesia hingga akhir tahun. Capaian ini disebut sebagai tonggak penting dalam reformasi akses hukum nasional," ujarnya dalam keterangan yang diterima Rabu (12/11/2025).

Untuk mendukung operasional Posbankum, lebih dari 120.000 paralegal dan kepala desa telah dilatih sebagai juru damai. Pelatihan dilakukan bersama organisasi pemberi bantuan hukum.

Supratman menekankan pentingnya penguatan koalisi melalui kolaborasi lintas negara. Ia mengusulkan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis yang dirancang sesuai kebutuhan anggota JAC.

Data real-time dari BPHN menunjukkan lebih dari 2.062 kasus telah ditangani oleh Posbankum. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh sengketa tanah, utang piutang, pidana ringan, perselisihan warga, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Justice Action Coalition merupakan aliansi multipihak yang berkomitmen terhadap akses keadilan yang setara. Koalisi ini terdiri dari 21 negara dan sejumlah organisasi internasional.

Negara anggota antara lain Kanada, Chile, Kolombia, Indonesia, Nigeria, Norwegia, Portugal, dan Amerika Serikat. Organisasi seperti UNDP, OECD, dan Pathfinders juga tergabung dalam koalisi ini.