Trump Perketat Tekanan ke Venezuela, Minyak dan Kapal Sitaan Tak Akan Dikembalikan

Untuk mengecam tindakan militer Amerika Serikat yang terus menekan kawasan Karibia, Presiden Venezuela Nicolas Maduro secara resmi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Permohonan itu tertuang dalam sebuah surat resmi Presiden Maduro yang dibacakan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, pada Selasa (22/12/2025).

Dalam surat tersebut, Maduro menegaskan bahwa operasi militer Amerika Serikat di Karibia harus segera dihentikan karena dianggap melanggar prinsip kedaulatan negara dan norma hukum internasional.

“Presiden Nicolas Maduro menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil sikap tegas dan mengecam tindakan militer Amerika Serikat di wilayah Karibia, yang telah berdampak serius terhadap hak asasi manusia dan keamanan regional,” kata Yvan Gil saat membacakan surat tersebut.

Pemerintah Venezuela menilai kehadiran armada dan operasi laut AS di sekitar perairannya telah menciptakan tekanan militer yang berlebihan.

Caracas juga menuding tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap negara berdaulat, sekaligus ancaman langsung terhadap keselamatan warga sipil dan aktivitas ekonomi nasional, khususnya sektor energi dan pelayaran.

Alasan itu yang mendorong Maduro untuk menekankan PBB selaku otoritas yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi prinsip multilateralisme, menghormati kedaulatan negara, guna mencegah AS menggunakan kekuatan militer secara sepihak.

Ia juga meminta Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan untuk meninjau situasi di Karibia dan mengambil langkah konkret guna meredam eskalasi

Permintaan Venezuela kepada PBB ini menandai upaya diplomatik terbaru Caracas untuk menggalang dukungan internasional di tengah tekanan politik, ekonomi, dan militer dari Amerika Serikat.

(Tribunnews.com / Namira)