ISESS: Prajurit Wanita TNI Mutlak Dibutuhkan di Gaza

Ringkasan Berita:

• Gaza masih darurat, pengungsi didominasi kelompok rentan
• ISESS: Prajurit wanita TNI bukan sekadar pelengkap
• Kehadiran mereka dinilai vital untuk misi kemanusiaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menegaskan prajurit wanita TNI mutlak dibutuhkan dalam misi kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Kondisi pengungsi yang didominasi kelompok rentan membuat kehadiran mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan operasional yang vital.

 
Situasi Gaza

Situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina, masih memprihatinkan di tengah rencana pengiriman 8 ribu personel TNI untuk bergabung bersama pasukan dari Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania di bawah naungan International Stabilization Force (ISF) dalam mandat Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN OCHA) pada 12 Februari 2026 menyebut sebagian besar penduduk Gaza masih mengungsi dan hidup dalam kondisi sulit. Dua pertiga populasi, sekitar 1,4 juta dari 2,1 juta orang, tinggal di 1.000 lokasi pengungsian.

OCHA mencatat pengungsian berkepanjangan meningkatkan stres psikologis dan risiko perlindungan, termasuk kekerasan berbasis gender. Kelompok paling rentan adalah janda, keluarga yang dipimpin perempuan, keluarga besar dengan anak-anak, serta penyandang disabilitas.

Baca juga: WNI di Meksiko Diminta Tetap di Rumah, KBRI Perkuat Langkah Perlindungan

 
Pentingnya Prajurit Wanita

Pengamat militer sekaligus Co-Founder ISESS, Khairul Fahmi, menilai pelibatan prajurit wanita TNI di Gaza adalah kebutuhan mutlak.

“Pelibatan wanita TNI ke Gaza mestinya bukan sekadar opsi pelengkap, melainkan kebutuhan mutlak operasional,” kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, kondisi demografi pengungsi yang didominasi perempuan, anak-anak, dan lansia, ditambah karakteristik budaya konservatif masyarakat Gaza, membuat kehadiran prajurit wanita lebih etis dan mudah diterima.

“Kehadiran prajurit wanita akan membuat interaksi lapangan seperti pemeriksaan keamanan, penanganan medis, hingga distribusi bantuan, menjadi jauh lebih etis, mudah diterima, dan meminimalisir resistensi kultural,” ungkapnya.

 
Rekam Jejak Peacekeepers Indonesia

Fahmi menambahkan, secara kapasitas institusi, TNI sudah teruji. Indonesia telah mengirim lebih dari 2.500 personel penjaga perdamaian perempuan ke berbagai wilayah konflik, termasuk misi UNIFIL di Lebanon sejak 2008.

Rekam jejak panjang tersebut, menurutnya, adalah modal historis yang sangat berharga untuk misi di Gaza.

Baca juga: Komisi VII DPR Soroti Tarif 0 Persen untuk 99 Persen Produk AS yang Masuk RI

 
Spesialisasi Kemanusiaan

Fahmi menekankan, prajurit wanita yang ditugaskan harus memiliki kemampuan lebih dari sekadar militer dasar. Mereka membutuhkan spesialisasi di sektor kemanusiaan, seperti:

• Kapasitas medis dan trauma healing, terutama penanganan kesehatan ibu-anak serta pendampingan psikososial.
• Civil-Military Cooperation (CIMIC) dengan pendekatan kultural yang empatik untuk merebut hati rakyat (winning hearts and minds).
• Kepekaan dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan dari ancaman malnutrisi maupun eksploitasi di kamp pengungsian.

Dengan kondisi pengungsi Gaza yang penuh kerentanan, pelibatan prajurit wanita TNI menjadi kebutuhan operasional mutlak. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjawab tantangan kemanusiaan sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia.