Senggol Ketegasan Indonesia, UGM dan UII Kecam Serangan Militer AS–Israel ke Iran

Ringkasan Berita:

• UGM dan UII mengecam serangan militer AS–Israel ke Iran dan menyebutnya melanggar kedaulatan serta hukum internasional.
• IIS UGM mendesak Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP), sementara UII menuntut pemerintah lebih tegas dan konsisten pada politik bebas aktif.
• Kedua kampus menyerukan penyelesaian konflik melalui diplomasi damai dan mekanisme multilateral.

TRIBUNNEWS.COM - Dua institusi akademik terkemuka di Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII), mengeluarkan pernyataan sikap keras mengecam serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran.

Tuntutan ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia agar mengambil posisi yang lebih tegas dalam diplomasi luar negeri.

Pernyataan ini disampaikan menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang terjadi sejak akhir Februari 2026.

Institute of International Studies (IIS) UGM menilai serangan militer AS dan Israel terhadap Iran sebagai “crime of aggression” atau kejahatan agresi yang dilakukan di tengah proses negosiasi diplomatik soal program nuklir Iran.

UGM, dalam keterangannya, menyatakan agresi tersebut mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah dan berpotensi memperluas konflik.

Ketua Departemen Ilmu Komunikasi UGM Ririn Tri Nurhayati menegaskan tuntutan dalam sejumlah hal.

Pertama, mengutuk agresi militer AS dan Israel serta membawa persoalan ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk disanksi tegas.

Kedua, keluar dari Board of Peace (BoP) karena dua anggota BoP, yaitu AS dan Israel, dianggap telah menjadi agresor dan bertentangan dengan nilai-nilai independensi kebijakan luar negeri Indonesia.

Ketiga, mengutamakan solidaritas negara-negara selatan dan memperkuat kerja sama kawasan menurut prinsip Dasasila Bandung dan politik luar negeri bebas aktif.

Keempat, menolak personalisasi kebijakan luar negeri yang kurang melibatkan deliberasi publik, serta mengembalikan pengambilan keputusan melalui kementerian terkait secara transparan.

Indonesia perlu mengevaluasi partisipasinya dalam forum internasional yang pada praktiknya dinilai gagal mendorong perdamaian yang adil.

Baca juga: Sugiono Jadi Sorotan Headline Media Asing di Tengah Eskalasi Timur Tengah, Singgung 2 Tokoh Penting

Peneliti IIS UGM, Muhadi Sugiono, menambahkan bahwa serangan itu justru menunjukkan kegagalan rezim internasional seperti Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) dalam menjamin keamanan negara-negara non-nuklir seperti Iran.

Kritik Sikap Pemerintah

Sementara itu, UII melalui pernyataan resmi yang ditandatangani Rektor Fathul Wahid menyatakan keprihatinan mendalam terhadap sikap Pemerintah Indonesia yang dinilai belum tegas dalam merespons serangan AS dan Israel terhadap Iran.

UII menilai respons pemerintah mencerminkan lemahnya implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia.

Dalam dokumen pernyataannya, UII menyampaikan beberapa poin sikap utama:

• Menuntut pemerintah segera mengutuk serangan militer AS dan Israel karena dinilai melanggar prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional serta bertentangan dengan amanat konstitusi yang menentang penjajahan global.
• Mendesak penyelesaian konflik melalui diplomasi damai dan mekanisme multilateral, bukan eskalasi militer.
• Menegaskan perlunya konsistensi Indonesia dalam menolak agresi dan menghormati kedaulatan negara lain.