Stok BBM Kritis Akibat Perang Iran, Thailand Tahan Ekspor Minyak

Ringkasan Berita:

• PM Thailand Anutin Charnvirakul menerbitkan Instruksi No. 2/2026 yang menangguhkan sementara ekspor berbagai produk BBM produksi Thailand guna menjaga stok domestik.
• Pengumuman cadangan minyak nasional Thailand yang hanya cukup untuk 60 hari memicu antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU, terutama di gerai milik negara (PTT)
• Selain membatasi ekspor, pemerintah Thailand kini tengah mencari alternatif impor BBM di luar Selat Hormuz serta melarang pembelian BBM menggunakan jerigen

TRIBUNNEWS.COM - Langkah cepat diambil oleh pemerintah untuk menanggapi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Thailand akibat terjadinya krisis perang di Iran.

Hal ini terlihat melalui kebijakan terbaru Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul yang resmi menandatangani instruksi strategis yang mengatur langkah-langkah pencegahan krisis bahan bakar di dalam negeri.

Keputusan ini diambil menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas pasokan energi global.

Perintah tersebut mencakup penangguhan sementara ekspor minyak yang berlaku efektif mulai hari Sabtu ini (7/3/2026)

Pemerintah Thailand juga meminta seluruh instansi terkait untuk meningkatkan cadangan bahan bakar nasional secara bertahap.

Pada tanggal 6 Maret 2026, situs web Royal Gazette merilis isi kebijakan Anutin yang tertuang pada Instruksi Perdana Menteri No. 2/2026 mengenai langkah-langkah penanganan dan pencegahan kekurangan bahan bakar.

Dokumen yang ditandatangani langsung oleh PM Anutin Charnvirakul ini dilatarbelakangi oleh kondisi geopolitik yang kian memanas di kawasan produsen minyak utama dunia.

"Dengan eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang menyebabkan serangan udara balasan yang keras di beberapa wilayah penting yang strategis di Timur Tengah, serta peningkatan pembatasan pada jalur pelayaran di Teluk Persia dan Selat Hormuz, mustahil untuk memprediksi kapan situasi ini akan berakhir." buka pihak pemerintah Thailand.

Sebagai langkah antisipasi proaktif, pemerintah Thailand dalam surat tersebut pun menjelaskan penggunaan wewenang yang diberikan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Mitigasi Kekurangan Bahan Bakar B.E. 2516 (1973).

Berdasarkan peraturan tersebut, ekspor produk minyak olahan tertentu ke luar wilayah Thailand ditangguhkan untuk sementara waktu hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Produk yang terdampak kebijakan ini meliputi bensin, gasohol, bahan bakar diesel putaran tinggi, bahan bakar jet A1, serta gas minyak cair (LPG).

Baca juga: Bahlil Sebut Stok BBM Indonesia Masih Aman, Imbau Warga Tak Panic Buying Akibat Konflik Timur Tengah

Meski demikian, Pasal 3 dalam instruksi tersebut memberikan pengecualian untuk beberapa kasus tertentu, yakni:

1. Ekspor ke Republik Demokratik Rakyat Laos dan Republik Persatuan Myanmar.
2. Bahan bakar yang diimpor untuk diekspor yang disimpan di gudang berikat atau zona bebas bea sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
3. Bahan bakar yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kualitas Pengumuman Departemen Bisnis Energi mengenai penentuan karakteristik dan kualitas bahan bakar, yang tidak dapat dijual di dalam Kerajaan."

Selain pembatasan ekspor, pemerintah juga memperketat aturan cadangan wajib bagi para pedagang minyak.

Pasal 4 mewajibkan pelaku usaha untuk menimbun bahan bakar minyak yang diproduksi di dalam negeri dengan rasio 1,5 persen mulai 31 Maret 2026, dan meningkat menjadi 3 persen mulai 30 April 2026.

Pemerintah juga menyediakan ruang bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam memenuhi target cadangan tersebut melalui mekanisme surat bukti tertulis.

Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Departemen Bisnis Energi, dengan persetujuan Menteri Energi, memiliki kewenangan untuk memberikan pengecualian sementara atau pengurangan jumlah cadangan yang harus ditimbun bagi pedagang yang dapat membuktikan bahwa persyaratan tersebut akan menyebabkan kerugian yang tidak semestinya.

Langkah tegas ini diambil guna memastikan ketahanan energi domestik Thailand tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih menyelimuti jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz.

Warga Thailand Panic Buying BMM

Seperti yang diwartakan sebelumnya, Kementerian Energi Thailand pada Minggu (1/3/2026) mengungkapkan bahwa negara tersebut saat ini hanya memiliki cadangan minyak yang cukup untuk kebutuhan dua bulan ke depan.

Pemerintah menjelaskan bahwa pihaknya sedang berupaya keras mencari sumber alternatif impor bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini dilakukan karena Thailand selama ini sangat bergantung pada distribusi kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz, jalur yang saat ini terganggu akibat blokade dan konflik di sekitar Iran.

Pengumuman mengenai keterbatasan cadangan tersebut memicu fenomena panic buying BBM di Thailand.

Baca juga: Harga BBM di Singapura Melonjak Gara-gara Perang AS-Iran, Pembatalan Terbang Meluas

Berdasarkan laporan Pattaya Mail, antrean kendaraan tampak mengular di sepanjang Jalan Vibhavadi Rangsit, Bangkok, pada Selasa (3/3/2026).

Para pengendara bergegas mengisi penuh tangki kendaraan mereka demi mengantisipasi lonjakan harga serta kelangkaan pasokan yang mungkin terjadi.

Kondisi di lapangan menunjukkan pemandangan yang kontras antar-gerai pengisian bahan bakar.

SPBU swasta seperti Shell, yang telah melakukan penyesuaian harga bensin dan diesel lebih awal, cenderung sepi ditinggalkan pelanggan.

Sebaliknya, gerai PTT yang merupakan perusahaan milik negara diserbu warga hingga malam hari karena masih mempertahankan harga lama.

Pihak pengelola SPBU PTT mengaku kewalahan menghadapi lonjakan permintaan yang terjadi sejak Senin (2/3/2026). 

(Tribunnews.com/Bobby)