Vietnam Terancam Krisis Energi, BBM Langka dan Pariwisata Lesu

Ringkasan Berita:

• Blokade Selat Hormuz oleh Iran memicu krisis energi yang berdampak besar pada Vietnam.
• Kelangkaan bahan bakar mengganggu penerbangan, pariwisata, hingga perhotelan, meski Vietnam masih terbantu pasokan energi domestik.
• Pemerintah merespons dengan stabilisasi harga, efisiensi energi, dan percepatan energi terbarukan.
• Dampak serupa juga dirasakan negara Asia Tenggara lain seperti Filipina dan Thailand.
• Krisis ini dipicu perang AS-Israel dengan Iran yang mengacaukan pasokan energi global.

TRIBUNNEWS.COM - Dampak blokade Selat Hormuz oleh Iran akibat perang dengan Amerika Serikat mulai terasa serius di Asia Tenggara, terutama bagi Vietnam.

Negara ini menghadapi tekanan ekonomi akibat kelangkaan energi, yang kini merembet ke sektor transportasi dan pariwisata.

Keterbatasan pasokan bahan bakar yang sebagian masih bergantung pada impor telah memaksa Vietnam Airlines membatalkan puluhan penerbangan domestik sejak April.

Gangguan jalur penerbangan internasional, terutama yang transit di Timur Tengah, turut memicu pembatalan massal wisatawan Eropa.

Dampaknya meluas ke sektor perhotelan dan jasa, dengan tingkat hunian hotel menurun tajam, khususnya di kawasan wisata seperti Hanoi.

Meski demikian, Vietnam masih memiliki tingkat ketahanan relatif berkat pasokan listrik domestik dari tenaga air dan gas alam, serta jaringan mitra energi seperti Rusia, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

Namun, jika krisis berkepanjangan, stabilitas ekonomi negara ini tetap berada dalam risiko, menurut laporan Economic Time Vietnam.

Langkah-langkah Pemerintah Vietnam Hadapi Ancaman Krisis Energi

Menghadapi tekanan kenaikan harga minyak global, pemerintah Vietnam secara fleksibel menggunakan berbagai instrumen seperti Dana Stabilisasi Harga Bahan Bakar, penyesuaian pajak dan biaya, serta pengendalian siklus penyesuaian harga untuk membatasi "guncangan" terhadap pasar domestik.

Bersamaan dengan itu, pasokan dipastikan melalui koordinasi antara impor dan produksi kilang domestik.

Baca juga: Menlu AS Marco Rubio Klaim Perang Iran Akan Berakhir dalam Hitungan Minggu

Dari sisi permintaan, Vietnam mempromosikan solusi hemat energi dan meningkatkan efisiensi di sektor industri dan perumahan.

"Program-program yang mendorong penggunaan transportasi umum, pengembangan kendaraan listrik, dan promosi pengaturan kerja fleksibel secara bertahap diimplementasikan, terutama di kota-kota besar," menurut laporan media Vietnam, Daidoanket.

Di sektor manufaktur, banyak bisnis telah secara proaktif mengoptimalkan proses dan mengurangi konsumsi bahan bakar untuk menurunkan biaya input.

Dalam jangka panjang, periode volatilitas ini juga akan mendorong Vietnam untuk mempercepat transisi energinya, dengan fokus pada pengembangan sumber energi terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga surya, sekaligus meningkatkan perencanaan tenaga listrik dan infrastruktur transmisi.

Hal ini tidak hanya akan membantu mengurangi ketergantungan pada energi impor tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Ancaman Krisis Ekonomi di Asia Tenggara

Selain Vietnam, kondisi di negara Asia Tenggara lainnya tak kalah mengkhawatirkan dalam menghadapi ancaman krisis energi.

Di Filipina, yang mengimpor sekitar 90 persen minyaknya, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menetapkan darurat energi.

Pemerintah Filipina mempertimbangkan berbagai langkah darurat, mulai dari subsidi hingga pengurangan hari kerja, di tengah cadangan bahan bakar yang hanya cukup sekitar dua bulan.

Sementara itu, Thailand menghadapi tekanan kenaikan harga energi yang berdampak pada biaya listrik dan sektor pariwisata.

Antrean panjang BBM mulai terlihat, dan kelompok berpenghasilan rendah menjadi yang paling terdampak.

Negara lain seperti Singapura, Kamboja, Laos, dan Myanmar juga mengalami tekanan akibat terbatasnya cadangan energi dan ketergantungan impor.

Secara keseluruhan, kawasan Asia Tenggara menghadapi ancaman krisis berlapis, mulai dari energi hingga pangan, seiring terganggunya distribusi minyak dan pupuk dari Timur Tengah.

Jika situasi di Selat Hormuz tidak segera pulih, dampak ekonomi yang lebih luas diperkirakan akan semakin sulit dihindari.

Iran Memblokade Selat Hormuz

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan pada Jumat, 27 Maret bahwa mereka memaksa tiga kapal kontainer dari berbagai negara untuk berbalik arah saat mencoba melewati Selat Hormuz.

Menurut pernyataan dalam media Sepah News, IRGC menegaskan bahwa Selat Hormuz akan ditutup untuk kapal-kapal yang berlayar ke dan dari pelabuhan negara-negara yang dianggap Teheran sebagai "sekutu dan pendukung" Amerika Serikat dan Israel.

Pihak berwenang Iran menekankan semua kegiatan transportasi maritim yang melibatkan subjek-subjek ini, terlepas dari rute yang ditempuh, dilarang.

Iran telah mengizinkan total 26 kapal untuk melewati Selat Hormuz sejak mendeklarasikan kendali atas jalur air tersebut.

Sebagian besar kapal yang diizinkan lewat dimiliki oleh Yunani dan Tiongkok, serta ada kapal dari India, Pakistan, dan Suriah.

Dalam konferensi pers pada hari Jumat, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric menyatakan kekhawatirannya akan dampak blokade Iran di Selat Hormuz. 

"Gangguan terhadap perdagangan maritim melalui Selat Hormuz berisiko menciptakan efek domino yang berdampak pada kebutuhan kemanusiaan dan produksi pertanian dalam beberapa bulan mendatang," kata Stephane Dujarric, Jumat (27/3/2026).

Ia menekankan pengembangan dan pengoperasian mekanisme untuk masalah Selat Hormuz akan dilakukan melalui konsultasi erat dengan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang relevan dan berdasarkan penghormatan penuh terhadap kedaulatan nasional dan kerangka hukum internasional.

Stephane Dujarric yakin bahwa mekanisme ini akan menciptakan kepercayaan pada pendekatan diplomatik serta penyelesaian terhadap konflik AS-Israel dan Iran saat ini.

Perang AS-Israel VS Iran

Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, menargetkan berbagai lokasi di sejumlah kota termasuk Teheran.

Serangan tersebut merusak upaya perundingan perjanjian nuklir antara AS dan Iran, yang berakhir di putaran ketiga pada dua hari sebelumnya, 26 Februari 2026 di Jenewa.

Oman, yang memediasi perundingan tersebut, sempat mengatakan bahwa ada kemajuan, meski masih banyak perbedaan kedua pihak.

Rencananya saat itu, mereka akan menjadwalkan pertemuan selanjutnya, namun kemudian gagal setelah AS-Israel menyerang Iran.

AS dan Israel berulang kali menuduh Iran berupaya mengembangkan program nuklir untuk membuat senjata nuklir.

Iran membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai seperti kebutuhan energi sipil.

Sebagai balasan atas serangan AS-Israel, Iran menargetkan pangkalan militer keduanya di berbagai negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Qatar, Irak, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.

Selain itu, Iran memblokade Selat Hormuz, jalur pengiriman minyak global, yang mengacaukan pasar energi hingga melonjaknya harga minyak dan meningkatkan ancaman krisis energi.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)