Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1.497, Zelenskyy Tak Mau Dipaksa Menyerah

Ringkasan Berita:

• Perang Rusia–Ukraina memasuki hari ke-1.497, Zelenskyy khawatir Donald Trump akan menekan Kyiv untuk menyerahkan wilayah demi mengakhiri perang.
• Pembicaraan dengan utusan AS tidak membuahkan hasil, meski Ukraina menilai dialog masih berlanjut meski sempat terganggu konflik AS–Iran.
• Di lapangan, serangan Rusia menewaskan 2 orang dan melukai puluhan lainnya, sementara Ukraina memperkuat pertahanan lewat kerja sama militer dengan Bulgaria.

TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.497 pada Selasa (31/3/2026).

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan timnya mungkin akan menekan Ukraina untuk memberikan konsesi teritorial dan menuntut penarikan pasukan Ukraina dari wilayahnya sendiri untuk mengakhiri perang.

Zelenskyy mengatakan pembicaraan terbaru antara delegasi Ukraina dan utusan Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner di Miami, tidak membuahkan hasil.

Ia mencatat bahwa setelah konflik yang melibatkan Iran berakhir, pemerintahan AS mungkin akan kembali menekan Ukraina untuk memaksa konsesi teritorial guna mengakhiri perang dengan Rusia.

"Saya yakin Presiden Trump dan timnya ingin mengakhiri perang. Tetapi mengapa kita harus menanggung akibatnya? Kita bukanlah pihak agresor. Mereka tidak melihat cara lain untuk menghentikan Putin selain menarik pasukan Ukraina dari wilayah kita," kata Zelenskyy kepada Axios yang dipublikasikan pada Senin (30/3/2026).

"Kekhawatiran saya adalah tidak ada yang benar-benar menghargai bahaya keputusan tersebut bagi keamanan kita," lanjutnya.

Mengomentari situasi di Timur Tengah, Zelenskyy juga mengatakan Rusia sepenuhnya mendukung Iran, menyediakan Teheran dengan citra satelit pangkalan militer AS dan berbagi pengalaman operasional dalam penggunaan drone.

Sebelumnya pada 21 Maret, tim negosiasi Ukraina berada di Miami, tempat mereka mengadakan pembicaraan dengan perwakilan presiden AS mengenai pengakhiran perang.

Pada 25 Maret, juru bicara Kementerian Luar Negeri Heorhii Tykhyi mengatakan bahwa Rusia menghalangi proses perdamaian, tetapi meskipun demikian, pembicaraan baru-baru ini antara delegasi Ukraina dan AS di AS bersifat substantif.

Meskipun pembicaraan trilateral telah terhenti setelah dimulainya konflik AS dengan Iran, Zelenskyy tidak percaya bahwa pembicaraan tersebut telah menemui jalan buntu, lapor Pravda.

Baca juga: Perang Memanas di Banyak Front: Drone Ukraina Hantam Rusia, Serangan Balasan Makin Brutal

Berita Terbaru Perang Rusia dan Ukraina

Perang antara Rusia dan Ukraina pecah pada 24 Februari 2022, ketika Rusia melancarkan serangan militer besar-besaran ke sejumlah wilayah Ukraina. Invasi ini menjadi puncak dari ketegangan panjang yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

Akar konflik dapat ditelusuri sejak runtuhnya Uni Soviet, saat Ukraina mulai menjalin kedekatan dengan negara-negara Barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Langkah tersebut memicu kekhawatiran Rusia yang merasa pengaruhnya di kawasan semakin terancam.

Ketegangan semakin memuncak pada 2014 melalui Revolusi Maidan di Kyiv yang mendorong Ukraina semakin condong ke Barat. Sebagai respons, Rusia mencaplok wilayah Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di Donbas antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang diduga didukung Moskow.

Situasi ini akhirnya berkembang menjadi invasi skala penuh pada 2022 setelah Vladimir Putin memerintahkan operasi militer. Rusia mengklaim langkah tersebut bertujuan melindungi warga berbahasa Rusia di Donbas sekaligus menahan ekspansi NATO.

Aksi tersebut menuai kecaman luas dari dunia internasional. Negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia serta memberikan dukungan militer dan finansial kepada Ukraina. Hingga kini, konflik ini masih menjadi salah satu krisis global terbesar dengan dampak yang meluas di berbagai sektor.

Di sisi lain, AS turut berperan dalam upaya mediasi damai antara kedua negara. Namun, proses tersebut sempat terganggu oleh keterlibatan AS dalam ketegangan dengan Iran, yang mengalihkan sebagian fokus dari penyelesaian perang di Ukraina.

Di tengah perang Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung, berikut ini perkembangan yang dirangkum dari berbagai sumber:

• Ukraina Resmikan Perjanjian Pertahanan dengan Bulgaria

Ukraina menandatangani perjanjian pertahanan 10 tahun dengan Bulgaria, produsen senjata utama, yang mencakup produksi drone dan senjata lainnya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan dia "sangat senang" dengan kesepakatan tersebut, yang ditandatangani selama kunjungan perdana menteri sementara Bulgaria, Andrey Gyurov, ke Kyiv pada Senin (30/3/2026).

"Perjanjian tersebut mencakup produksi bersama, di wilayah negara kita, berbagai jenis senjata, termasuk drone," kata Zelenskyy pada konferensi pers.

"Jangka waktu perjanjian tersebut akan memungkinkan untuk mensistematiskan" kerja sama keamanan," kata Zelenskyy, khususnya untuk mengikuti perkembangan pesat teknologi drone, senjata kunci dalam perjuangan Ukraina melawan invasi Rusia.

Bulgaria, yang sekarang menjadi anggota NATO dan Uni Eropa, merupakan bagian dari blok komunis selama Perang Dingin.

Selama beberapa dekade, Bulgaria memproduksi amunisi dan senjata dengan standar Soviet, yang juga digunakan oleh tentara Ukraina.

Sofia telah mengirimkan sejumlah besar senjata ke Kyiv.

Gyurov memuji kesepakatan itu sebagai hasil dari persiapan yang panjang.

"Ini bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen bersama untuk keamanan Euro-Atlantik kita," tambahnya, seperti diberitakan The Guardian.

• 2 Orang Tewas dan 20 Terluka Dalam Serangan Rusia

Serangan Rusia di Ukraina tengah dan utara pada hari Senin menewaskan dua orang dan melukai lebih dari 20 orang, menurut laporan pejabat regional.

"Di dekat kota Poltava di Ukraina tengah, puing-puing yang jatuh dari drone menewaskan satu orang, melukai tiga orang, dan merusak sebuah gedung apartemen bertingkat tinggi," kata gubernur regional, Vitaliy Diakivnych.

Serangan drone dan serangan artileri menewaskan satu orang di wilayah Dnipropetrovsk yang berdekatan dekat kota Nikopol, menurut laporan gubernur regional Oleksandr Ganzha.

Dua orang terluka di kota itu dan 12 orang di seluruh wilayah tersebut.

Pasukan Rusia melancarkan dua serangan dengan bom luncur di wilayah Sumy dekat perbatasan Rusia, melukai 13 orang, termasuk seorang anak berusia enam tahun, menurut laporan gubernur regional Oleh Hryhorov.

• Sinyal Sekutu: Ukraina Diminta Kurangi Serangan ke Energi Rusia

Presiden Volodymyr Zelenskyy mengungkapkan bahwa sejumlah sekutu telah memberi sinyal kepada Ukraina untuk mengurangi serangan jarak jauh terhadap sektor energi Rusia, seiring melonjaknya harga energi global.

Zelenskyy menyatakan Kyiv siap menahan diri jika Moskow menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina, serta membuka peluang gencatan senjata saat Paskah.

Sumber menyebut pesan serupa juga disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat dalam komunikasi rutin, dengan indikasi awal berasal dari Rusia.

Usai kunjungan ke Timur Tengah, Zelenskyy juga mengamankan dukungan energi, termasuk kesepakatan pasokan solar selama satu tahun untuk Ukraina.

• AS Perpanjang Batas Negosiasi Aset Lukoil, Minat Investor Menguat

Amerika Serikat kembali memperpanjang tenggat negosiasi bagi perusahaan yang ingin membeli aset luar negeri milik Lukoil, untuk keempat kalinya hingga 1 Mei.

Langkah ini diambil setelah sanksi dijatuhkan pada 2025 terhadap raksasa energi Rusia tersebut.

Melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC), Washington memberi waktu tambahan untuk transaksi aset bernilai sekitar 22 miliar dolar AS.

Sanksi juga menyasar Rosneft guna menekan pendanaan Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Sejumlah investor besar dilaporkan tertarik, termasuk Carlyle Group, ExxonMobil, Chevron Corporation, hingga International Holding Company dan investor Austria Bernd Bergmair.

• Khodorkovsky: Sanksi Barat Tak Goyahkan Posisi Putin

Miliarder Rusia yang kini hidup di pengasingan, Mikhail Khodorkovsky, menilai sanksi Barat terhadap Rusia belum mampu melemahkan posisi Presiden Rusia Vladimir Putin secara signifikan.

Menurutnya, kebijakan tersebut lebih bersifat simbolis ketimbang efektif di lapangan.

Ia menyebut para politisi Barat cenderung menggunakan sanksi untuk menarik simpati publik.

“Para politisi ingin membuat pemilih mereka terkesan, tetapi dalam praktiknya hal itu tidak realistis untuk diterapkan,” ujarnya.

Khodorkovsky juga menilai asumsi Barat bahwa tekanan terhadap para oligarki dapat memaksa mereka memengaruhi Kremlin adalah keliru.

Ia menegaskan bahwa hubungan antara pengusaha kaya dan kekuasaan di Rusia tidak seperti yang dibayangkan banyak pihak.

“Saya telah mengatakan selama 20 tahun terakhir bahwa tidak ada oligarki di Rusia,” katanya.

“Bagaimana Anda bisa mendamaikan oligarki dengan kediktatoran? Jika Anda punya uang tanpa senjata, Anda hanya akan menjadi makanan bagi orang lain," lanjutnya.

Pernyataan ini memperkuat pandangannya bahwa struktur kekuasaan di Rusia lebih terpusat, sehingga sanksi terhadap individu atau sektor tertentu tidak cukup untuk mengubah arah kebijakan Kremlin, termasuk dalam perang melawan Ukraina.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)