Efek Krisis BBM, Penjualan Kendaraan Listrik Eropa Pecahkan Rekor Tertinggi

Ringkasan Berita:

• Penjualan kendaraan listrik (EV) di Eropa pecah rekor pada Maret 2026 dengan 540.000 unit terjual, dipicu oleh lonjakan harga BBM akibat konflik di Iran
• Secara global, pendaftaran EV naik 3 persen (1,7 juta unit), namun pertumbuhan ini timpang karena hanya didorong oleh Eropa dan pasar berkembang seperti Thailand serta Vietnam.
• Berbeda dengan Eropa, pasar China dan Amerika Utara justru merosot (masing-masing 14?n 30%) akibat penghentian insentif pajak dan pencabutan program subsidi pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Eropa memicu rekor baru penjualan kendaraan listrik (EV) pada periode bulan Maret 2026. 

Lonjakan ini sekaligus menandai pertumbuhan penjualan EV global pertama pada tahun ini, berdasarkan data yang dirilis oleh konsultan Benchmark Mineral Intelligence (BMI) pada hari Selasa (14/4/2026).

Adapun krisis energi di Eropa ini sendiri bermula setelah meletusnya perang di Iran pada 28 Februari lalu.

Konflik di Iran tersebut kemudian berdampak pada gangguan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz yang merupakan tempat melintasnya sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Sebagai respons, berbagai pemerintah di seluruh dunia telah menetapkan batas atas harga bahan bakar minyak (BBM) demi melindungi pengendara dari lonjakan biaya yang tidak terkendali.

Melonjaknya harga BBM di berbagai negara termasuk di kawasan Eropa ini pun mendorong langkah masyarakat untuk berhijrah menggunakan kendaraan listrik.

Berdasarkan laporan BMI, pendaftaran mobil baru untuk jenis kendaraan listrik berbasis baterai (battery-electric) dan hibrida plug-in secara global meningkat 3 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), mencapai lebih dari 1,7 juta unit.

Melansir dari Reuters, Eropa sendiri menjadi motor utama pertumbuhan ini dengan lonjakan signifikan sebesar 37 persen.

Bahkan pada Maret 2026, kawasan Eropa memecahkan rekor pembelian kendaraan listrik bulanan tertinggi dengan hampir 540.000 unit EV terjual.

Meskipun data pendaftaran sering kali tertinggal dari angka penjualan riil, Manajer Data BMI, Charles Lester, berdalih bahwa informasi tersebut sudah dapat mewakili tren peralihan warga Eropa ke kendaraan listrik,

"Ada bagian besar dari hal ini yang dapat Anda kaitkan dengan kenaikan harga bensin," ungkapnya.

Baca juga: KPK Soroti Pengadaan Motor Listrik BGN, Sebut Sebagai Area Rawan Korupsi

Lester juga menambahkan bahwa pertumbuhan terkuat terjadi di negara-negara yang mengalami lonjakan harga energi paling tajam.

Negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Vietnam, dan Thailand secara kolektif mendorong kenaikan pendaftaran EV hingga 79 persen di luar tiga pasar utama, yaitu China, Eropa, dan Amerika Utara.

Tren Serupa di Thailand

Tak hanya di Eropa, tren meningkatnya pembelian EV juga terjadi di Thailand pada tahun 2026 ini.

Lonjakan harga BBM global akibat konflik di Timur Tengah dinilai juga memicu percepatan transisi kendaraan listrik (EV) di Thailand.

Dengan harga bahan bakar yang mencapai rekor tertinggi, Asosiasi Kendaraan Listrik Thailand (EVAT) memproyeksikan penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) akan menembus 120.000 unit pada tahun 2026.

Presiden EVAT, Suroj Sangsanit, membenarkan bahwa harga bahan bakar domestik yang tidak menentu menjadi katalis utama pergeseran tren ini.

"Mobil penumpang BEV dan kendaraan komersial listrik seperti truk, van, dan pikap akan menjadi pendorong utama pertumbuhan tahun ini," ungkap Suroj pada Rabu (1/4/2026).

Peningkatan minat masyarakat ini tengah dipantau secara langsung oleh EVAT pada ajang Bangkok International Motor Show ke-47.

Antusiasme tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak tahun lalu, di mana Federasi Industri Thailand mencatat lonjakan penjualan BEV domestik sebesar 80 persen menjadi 120.301 unit.

Tren ini juga didukung oleh masuknya produsen otomotif Tiongkok serta insentif pajak dari pemerintah setempat. 

Baca juga: Anggota DPR Desak BGN Klarifikasi Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik MBG: Potensi Rugikan Uang Negara

Selain kendaraan pribadi, sektor logistik dan instansi pemerintah juga mulai beralih ke armada listrik untuk menghemat biaya operasional.

Merespons fenomena ini, perusahaan energi negara PTT OR secara masif memperluas jaringan SPKLU dengan investasi mencapai Rp25,2 triliun guna mengantisipasi pergeseran konsumsi dari minyak ke listrik.

Langkah strategis ini diambil saat Thailand merasakan dampak tidak langsung dari konflik Timur Tengah yang mendongkrak harga minyak mentah dan olahan.

Diperparah dengan menipisnya cadangan Dana Bahan Bakar Minyak, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM domestik, di mana harga solar melonjak menjadi 40,74 baht (sekitar Rp 17.700) per liter pada 31 Maret.

Pembelian EV di China dan AS Justru Melambat

Di saat sejumlah negara mulai beralih menggunakan kendaraan listrik, fenomena sebaliknya justru terjadi di China.

Negara tirai bambu yang tercatat sebagai kawasan dengan pasar mobil terbesar di dunia tersebut justru mengalami tren penurunan pembelian EV.

Adapun China mencatatkan penurunan pembelian EV secara tahunan (year-on-year/YoY) sebesar 14 persen atau sekitar 850.000 kendaraan lebih sedikit dari periode sebelumnya.

Angka ini menunjukkan perlambatan dari tren negatif yang dimulai sejak Januari 2026.

Adapun BMI mengaitkan tren penurunan penjualan EV di China ini dengan langkah pemerintahan Xi Jinping yang mencabut dana program tukar tambah kendaraan (auto trade-ins) dan berakhirnya kebijakan pembebasan pajak untuk pembelian EV.

Baca juga: BGN Sibuk Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik, Komisi IX Prihatin PHK hingga Gaji Honorer: Ironi Bangsa

Menurut analisis Lester, konsumen China yang sebelumnya memanfaatkan insentif pemerintah untuk membeli EV berukuran kecil, kini semakin beralih ke kendaraan yang lebih besar.

Sementara itu, di kawasan Amerika Utara, pendaftaran EV merosot 30 persen menjadi 121.500 kendaraan pada bulan tersebut.

Angka tersebut menandai penurunan tahunan keenam berturut-turut pasca berakhirnya skema kredit pajak EV di Amerika Serikat.

Penurunan ini juga diperparah oleh usulan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memangkas lebih lanjut standar emisi CO2.

(Tribunnews.com/Bobby)