Hizbullah Terima Gencatan Senjata, tapi Ancam Gempur Tel Aviv jika Israel Melanggar

Ringkasan Berita:

• Hizbullah menerima gencatan senjata dengan Israel, namun tetap siaga karena pengalaman sebelumnya dinilai tidak berjalan adil.
• Hizbullah memperingatkan akan membalas jika Israel melanggar kesepakatan, sehingga risiko eskalasi konflik masih terbuka.
• Negosiasi di Washington membuka peluang gencatan senjata berlaku pekan ini, meski durasi dan stabilitasnya masih bergantung situasi regional.

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan di Timur Tengah kembali memasuki babak baru setelah kelompok bersenjata asal Lebanon, Hizbullah, menyetujui rencana gencatan senjata dengan Israel.

Pernyataan resmi itu disampaikan oleh Mahmoud Qomati, Wakil Kepala Dewan Politik Hizbullah, dalam wawancara dengan media lokal.

Ia menegaskan bahwa pihaknya menerima upaya menuju gencatan senjata dengan Israel, tetapi negaranya akan bersikap hati-hati terhadap implementasinya di lapangan.

Dalam konteks ini, sikap hati-hati berarti Hizbullah tidak langsung percaya penuh bahwa gencatan senjata akan berjalan sesuai dengan kesepakatan.

Hal tersebut dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, di mana kesepakatan serupa dinilai tidak dijalankan secara seimbang oleh kedua pihak.

“Kami setuju melakukan gencatan senjata, tetapi kami tidak akan membiarkan pengalaman perjanjian 2024 terulang, di mana satu pihak mematuhinya sementara pihak Israel mengingkari kewajibannya,” kata Qomati, mengutip dari Xinhua.

Secara konkret, sikap hati-hati tersebut tercermin dalam beberapa faktor. Pertama, Hizbullah tetap memantau situasi militer di lapangan dan tidak sepenuhnya menurunkan kesiapan pasukannya. Artinya, mereka tetap siaga jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran atau serangan.

Kedua, mereka memberikan peringatan terbuka kepada Israel agar tidak melanggar kesepakatan. Peringatan ini menjadi sinyal bahwa setiap pelanggaran berpotensi dibalas dan dapat memicu eskalasi konflik kembali.

Ketiga, Hizbullah mendorong adanya mekanisme yang lebih jelas dan adil dalam pelaksanaan gencatan senjata. Mereka tidak ingin kesepakatan hanya mengikat satu pihak, sementara pihak lain bebas melakukan pelanggaran tanpa konsekuensi.

Selain itu, sikap hati-hati juga terlihat dari imbauan kepada warga sipil untuk menghindari wilayah rawan seperti Lebanon selatan. 

Ini menunjukkan bahwa mereka masih melihat potensi bahaya meskipun kesepakatan damai telah disetujui secara politik.

Gencatan Senjata Israel–Lebanon Bakal Dimulai Pekan Ini

Bersamaan dengan pernyataan Hizbullah yang menyetujui gencatan senjata dengan sikap hati-hati, dinamika konflik di Timur Tengah memasuki tahap yang semakin krusial.

Baca juga: Drama Geopolitik Memanas, Italia Bekukan Kerja Sama Militer dengan Israel

Israel dan Lebanon dilaporkan mulai bergerak ke arah de-eskalasi setelah pembicaraan tingkat tinggi digelar di Washington, Amerika Serikat.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam upaya meredakan ketegangan yang selama ini terus meningkat, terutama di wilayah perbatasan Lebanon selatan.

Dalam pertemuan penting ini, Lebanon diwakili oleh Duta Besar Nada Hamadeh, sementara Israel diwakili oleh Duta Besar Yechiel Leiter.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang sekaligus menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump.

Kehadiran pejabat senior tersebut mempertegas peran aktif Washington dalam memediasi dialog dan mendorong deeskalasi konflik.

Washington dinilai berperan aktif dalam mendorong tercapainya kesepakatan, seiring kekhawatiran global terhadap potensi meluasnya konflik di kawasan.

Dengan masuknya Israel dan Lebanon ke fase krusial ini, peluang tercapainya gencatan senjata semakin terbuka.

Sejauh ini, belum dirinci kapan kesepakatan tersebut akan mulai diberlakukan. 

Namun, menurut pejabat Lebanon, jika pengumuman resmi dilakukan, gencatan senjata berpotensi mulai berlaku dalam pekan ini.

Meski peluang tersebut terbuka, durasi gencatan senjata masih belum dapat dipastikan. 

Pemerintah Lebanon menyebut bahwa lamanya kesepakatan kemungkinan akan bergantung pada perkembangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, yang turut mempengaruhi stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Dalam penjelasannya, pemerintah Lebanon menegaskan bahwa gencatan senjata yang dibahas hanya mencakup penghentian serangan militer dari pihak Israel.

Kesepakatan ini tidak mencakup penarikan pasukan Israel dari wilayah yang saat ini telah dikuasai, sehingga situasi di lapangan dinilai masih berpotensi menyisakan ketegangan.

Lebih lanjut, laporan tersebut juga menegaskan bahwa gencatan senjata di Lebanon tidak menjadi bagian langsung dari perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran.

Artinya, kesepakatan ini berdiri sebagai proses terpisah, meskipun tetap dipengaruhi oleh dinamika hubungan kedua negara tersebut.

Namun demikian, Washington tetap menyambut baik setiap upaya untuk mengakhiri permusuhan di kawasan tersebut sebagai bagian dari stabilitas yang lebih luas antara Israel dan Lebanon.

Dengan kondisi tersebut, gencatan senjata yang tengah dibahas dipandang sebagai langkah awal untuk meredakan konflik, meskipun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.

(Tribunnews.com / Namira)