Penghematan BBM, Thailand Wacanakan SPBU Wajib Tutup setelah Jam 10 Malam

Ringkasan Berita:

• Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mempertimbangkan penutupan SPBU antara pukul 22.00 hingga 05.00 pagi untuk menekan konsumsi BBM jika situasi krisis energi kian mendesak
• Kebijakan ini bertujuan memberikan peringatan psikologis kepada masyarakat bahwa kondisi energi sedang tidak normal, sehingga mendorong mereka untuk lebih proaktif menghemat BBM
• Krisis energi diprediksi memicu peralihan ke bahan bakar alternatif, di mana permintaan konversi kendaraan ke LPG meningkat dua kali lipat

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan langkah ekstrem guna menekan konsumsi bahan bakar di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

Satu langkah di antaranya adalah wacana penutupan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada malam hari guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan krisis energi yang sedang terjadi di Thailand.

Melansir dari Bangkok Post, wacana ini disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul pada Senin (20/4/2026)

Dalam pernyataannya, PM Anutin Charnvirakul menyampaikan bahwa otoritas terkait kemungkinan akan memerintahkan SPBU untuk tutup antara pukul 22.00 hingga 05.00 pagi.

Adapun kebijakan ini dipertimbangkan jika situasi krisis energi di Thailand dinilai sudah mencapai tahapan yang mendesak. 

Namun, ia berjanji akan menerapkan kebijakan ini secara hati-hati agar tidak mengganggu para pengendara dengan profesi tertentu yang membutuhkan pengisian bahan bakar pada larut malam.

Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran mendalam atas cadangan minyak Thailand dan volatilitas harga yang tidak menentu.

Para analis memperingatkan bahwa jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyeret ekonomi negara Gajah Putih tersebut ke jurang stagflasi.

Baca juga: Dulu Krisis Energi, Kini Harga BBM di Filipina Turun hingga 24 Persen

Efek Psikologis bagi Konsumen

Menanggapi wacana dari Anutin, Presiden dan CEO Atlas Energy Plc, Suwatchai Pitakwongsaporn pun buka suara.

Suwatchai menilai bahwa penutupan operasional SPBU pada malam hari akan memberikan dampak yang lebih dari sekadar penghematan teknis.

"Penutupan stasiun-stasiun akan memiliki efek psikologis, mengingatkan para pengemudi bahwa situasi saat ini tidak normal dan mendorong mereka untuk menghemat bahan bakar," ujar Suwatchai, yang perusahaannya merupakan pemasok utama Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Thailand.

Meskipun ia mengakui kebijakan ini akan sedikit memangkas angka penjualan ritel minyak, Suwatchai percaya konsumen akan segera beradaptasi dengan melakukan pengisian bahan bakar sebelum waktu penutupan dimulai.

LPG Jadi Solusi Alternatif

Wacana kebijakan terbaru di Thailand ini juga diprediksi Suwatchai akan mempercepat peralihan penggunaan bahan bakar ke energi alternatif.

Berdasarkan data yang dimiliki Atlas Energy, permintaan konversi kendaraan ke LPG melonjak drastis pada Maret 2026. 

Angka konversi mesin bulanan meningkat dua kali lipat, dari yang semula 400 kendaraan sebelum konflik Amerika Serikat-Iran pecah, menjadi 800 kendaraan selama bulan tersebut.

Dari sisi biaya, Suwatchai menilai peralihan ke kendaraan berbasis LPG dianggap lebih ekonomis bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. 

Suwatchai mengatakan biaya modifikasi kendaraan biasa ke LPG membutuhkan anggaran berkisar antara 20.000 hingga 25.000 baht per unit atau setara Rp9.132.000 hingga Rp11.415.000 (kurs Rp456,60 per 1 baht).

Angka ini jauh lebih murah dibandingkan membeli mobil listrik (EV) baru yang dibanderol setidaknya 400.000 baht atau sekitar Rp182.640.000.

Suwatchai menambahkan, adanya perbedaan segmen konsumen dalam menghadapi krisis energi ini.

 "Pembeli mobil listrik biasanya adalah mereka berpenghasilan menengah ke atas yang sudah memiliki mobil berbahan bakar bensin dan mampu membeli mobil listrik untuk menghindari biaya bahan bakar yang tinggi. Mereka yang berpenghasilan lebih rendah beralih ke LPG," jelasnya.

Suwatchai juga meyakini pergeseran penggunaan bahan bakar ini akan bersifat permanen mengingat lonjakan harga diesel yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Bahkan jika konflik di Timur Tengah mereda, kerusakan infrastruktur energi seperti kilang minyak dan pabrik gas alam cair (LNG) yang terjadi di negara-negara terdampak diperkirakan membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk perbaikan ke kondisi seperti semula. 

Hal ini diprediksi akan menjaga harga minyak tetap berada di level tinggi dalam waktu yang lama.

Sebagai langkah efisiensi internal, Atlas Energy sendiri mulai memangkas biaya operasional dengan memberlakukan sistem kerja fleksibel dari rumah (WFH) bagi stafnya guna mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar kendaraan karyawan.

(Tribunnews.com/Bobby)