Pete Hegseth Dicecar Kongres AS: Jika Nuklir Iran Sudah Hancur, Mengapa Anggaran Perang Terus Naik?

Ringkasan Berita:

• Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menghadapi sidang dengar pendapat pertama di Komite Angkatan Bersenjata DPR AS terkait perang melawan Iran yang berlangsung tanpa persetujuan Kongres. 
• Selama rapat enam jam di Gedung Capitol, Hegseth dicecar pertanyaan tajam mengenai legalitas perang dan arah kebijakan militer. 
• Ia hadir bersama Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine dan Kepala Keuangan Departemen Pertahanan Jules Hurst.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dicecar sejumlah Anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR AS.

Komite Angkatan Bersenjata DPRAS untuk kali pertama menggelar sidang dengar pendapat dengan Pete Hegseth terkait perang melawan Iran yang berlangsung tanpa persetujuan Kongres itu. H

Hegseth harus menjawab pertanyaan tajam selama rapat yang berlangsung enam jam di Gedung Capitol, Washington DC, Rabu (29/4/2026) waktu setempat.

Hegseth hadir bersama Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine dan kepala keuangan departemen pertahanan Jules Hurst.

Fokus utama perdebatan adalah usulan anggaran pertahanan sebesar 1,5 triliun dollar AS yang diajukan pemerintahan Presiden Donald Trump. 

Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, memicu pertanyaan serius tentang prioritas fiskal dan arah kebijakan militer Amerika Serikat.

Dalam pembelaannya, Hegseth menegaskan bahwa peningkatan anggaran diperlukan untuk menjaga dominasi militer AS di tengah dinamika global yang semakin kompleks. 

Ia menyebut ancaman dari negara-negara rival dan konflik kawasan sebagai alasan utama. “Kita tidak bisa berkompromi soal keamanan nasional. Anggaran ini adalah investasi untuk mencegah konflik yang lebih besar,” ujar Hegseth dalam sidang.

Namun, argumen tersebut langsung ditantang oleh anggota Demokrat yang menilai lonjakan anggaran tidak sejalan dengan klaim keberhasilan militer sebelumnya. 

Mereka menyoroti pernyataan Hegseth yang sebelumnya menyebut program nuklir Iran telah “dilumpuhkan total” atau “obliterated” dalam perang 2025.

Kontradiksi itu menjadi titik serangan utama. Jika ancaman Iran sudah dinetralisir, mengapa anggaran besar dan potensi konflik baru masih dibenarkan? Seorang anggota Kongres dari Demokrat mempertanyakan konsistensi tersebut. 

“Anda mengatakan ancaman itu sudah selesai, tetapi sekarang menggunakannya untuk membenarkan eskalasi baru. Mana yang benar?” ujarnya politisi Partai Demokrat AS, John Garamendi.

Hegseth berusaha menjawab dengan menekankan bahwa ancaman keamanan bersifat dinamis. 

Menurutnya, meski infrastruktur nuklir Iran telah dihancurkan, potensi kebangkitan kembali tetap ada. “Ancaman tidak hilang hanya karena satu operasi militer. Kita harus tetap waspada terhadap regenerasi kemampuan mereka,” kata dia.

Ketegangan memuncak ketika beberapa anggota Demokrat menyebut potensi keterlibatan militer AS kembali di Timur Tengah sebagai “quagmire” atau jebakan perang berkepanjangan. Istilah itu memicu reaksi keras dari Hegseth yang tampak tersulut emosi dalam sidang.