Iran: Trump Akui Seperti 'Bajak Laut' Blokade Kapal di Selat Hormuz, PBB Harus Bertindak

Ringkasan Berita:

• Esmaeil Baqaei mengecam pernyataan Presiden AS Donald Trump blokade pelabuhan Iran dan  penyitaan kapal.
• Dia menyerukan komunita internasional dan PBB menolak tindakan tersebut.
• Juri Bicara Kemenlu Iran itu menilai pernyataan Trump sebagai pengakuan langsung atas pelanggaran hukum maritim internasional.
• Trump sebelumnya menyebut aksi Angkatan Laut AS menyita kapal dan minyak Iran sebagai tindakan “seperti bajak laut” yang menguntungkan.

TRIBUNNEWS.COM, IRAN - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengutuk pengakuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait penyitaan kapal-kapal Iran.

Dia menyerukan kepada komunitas internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menolak tindakan Trump tersebut.

Trump sebelumnya mengatakan Angkatan Laut AS bertindak “seperti bajak laut”  memblokade  pelabuhan Iran.

“Kami mengambil alih kapal itu, kami mengambil alih muatannya, kami mengambil alih minyaknya. Ini bisnis yang sangat menguntungkan,” kata Trump dikutip dari Reuters, Sabtu (2/5/2026).

“Kami seperti bajak laut. Kami agak seperti bajak laut tapi kami tidak sedang bermain-main," kata Trump.

Reaksi keras Iran

Dalam pesan yang diunggah di akun X-nya pada Sabtu (2/5/2026) malam, Esmaeil Baqaei mengatakan bahwa Trump secara terbuka menyebut penyitaan kapal-kapal Iran secara ilegal sebagai "pembajakan,".

Dia menggambarkan pernyataan Trump  tersebut sebagai pengakuan langsung atas tindakan yang melanggar hukum maritim internasional.

“Presiden Amerika Serikat secara terbuka menggambarkan penyitaan kapal-kapal Iran secara ilegal sebagai 'pembajakan,' dengan berani membual bahwa kita bertindak seperti bajak laut,” kata Baqaei dikutip dari Tasnim News.

“Ini bukan kesalahan ucapan. Ini adalah pengakuan langsung dan memberatkan tentang sifat kriminal dari tindakan mereka terhadap navigasi maritim internasional,” tambahnya.

“Komunitas internasional, Negara-negara Anggota PBB, dan Sekretaris Jenderal PBB harus dengan tegas menolak normalisasi pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan seperti itu,” kata dia,