Iran Makin Agresif, Blokade Selat Hormuz Diperluas hingga Perairan UEA

Ringkasan Berita:

• Iran mengklaim memperluas pengawasan militer di Selat Hormuz hingga lebih dari 22.000 km persegi, termasuk area dekat perairan UEA.
• UEA menyebut klaim Iran sebagai “khayalan” dan menilai Teheran sedang mencoba membangun pengaruh baru di kawasan Teluk. Amerika Serikat juga menolak aturan Iran di Hormuz.
• Di tengah meningkatnya ketegangan, Pakistan mulai turun tangan sebagai mediator perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat.

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran mengumumkan perluasan klaim kendali militernya atas wilayah di sekitar Selat Hormuz.

Pemerintah Iran menyatakan, angkatan bersenjatanya kini melakukan pengawasan terhadap wilayah laut seluas lebih dari 22.000 kilometer persegi di sekitar Selat Hormuz.

Dikatakan bahwa ini mencakup area antara garis yang membentang dari "Kuh-e Mubarak di Iran ke selatan Fujairah di UEA hingga garis yang menghubungkan ujung pulau Qeshm di Iran ke Umm Al-Quwain di UEA".

Ditambahkan pula "transit melalui area ini untuk tujuan melewati Selat Hormuz memerlukan koordinasi dan izin dari Otoritas Selat Teluk Persia".

Langkah itu bukan hanya berkaitan dengan keamanan maritim, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Iran mempertegas posisi politik dan militernya di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS serta negara-negara sekutu Teluk.

Selat Hormuz memiliki nilai strategis sangat tinggi karena hampir seperlima pasokan minyak global melewati jalur tersebut setiap harinya. Karena itu, penguasaan pengaruh di kawasan ini dianggap mampu memberikan tekanan besar terhadap perdagangan energi internasional.

Pengamat menilai Iran ingin menunjukkan stabilitas pelayaran di Selat Hormuz tidak dapat dipisahkan dari peran dan persetujuan Teheran.

Iran Ingin Kontrol Jalur Minyak

Selain itu, perluasan pengawasan juga disebut sebagai respons terhadap operasi militer dan blokade ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan AS meningkatkan pemeriksaan kapal tanker yang diduga memiliki hubungan dengan perdagangan minyak Iran.

Situasi tersebut membuat Teheran memperkuat patroli dan pengawasan laut guna memantau aktivitas kapal perang asing maupun pergerakan armada militer di kawasan Teluk Oman dan Selat Hormuz.

Baca juga: Israel Jadi Beban, AS Habiskan 300 Rudal demi Lindungi Tel Aviv dari Serangan Iran

Iran juga diketahui membentuk lembaga baru bernama “Otoritas Selat Teluk Persia” atau PGSA yang diklaim memiliki kewenangan mengatur koordinasi pelayaran di wilayah tersebut.

Di akun media sosialnya, yang mulai aktif sejak Senin (18/5) lalu, PGSA mendefinisikan dirinya sebagai "badan hukum dan otoritas perwakilan Republik Islam Iran untuk mengelola jalur dan transit melalui Selat Hormuz."

Melalui lembaga itu, Iran menyatakan seluruh kapal yang melintas di Selat Hormuz harus melakukan koordinasi dan mendapatkan otorisasi dari pihak berwenang Iran.

Dengan memperbesar pengaruh di jalur energi dunia, Iran diyakini ingin menunjukkan mereka masih memiliki kemampuan strategis untuk mempengaruhi stabilitas ekonomi global apabila ketegangan regional terus meningkat, sebagaimana dikutip dari BBC International.

UEA Sebut Klaim Iran Hanya “Khayalan”

Pasca klaim tersebut dilontarkan, Uni Emirat Arab (UEA) merespons keras langkah terbaru Iran yang mengklaim memperluas pengawasan militernya di kawasan Selat Hormuz hingga mendekati wilayah perairan negara-negara Teluk.

Penasihat diplomatik Presiden UEA, Anwar Gargash, menilai klaim Iran tersebut sebagai upaya membangun “realitas baru” di tengah tekanan militer dan diplomatik yang terus dihadapi Teheran.

Menurut Gargash, ambisi Iran untuk mengendalikan Selat Hormuz maupun memperluas pengaruh maritimnya hingga menyentuh wilayah UEA hanyalah khayalan yang tidak akan diakui dunia internasional.

Pernyataan tersebut memperlihatkan meningkatnya ketegangan politik antara Iran dan negara-negara Teluk, terutama ketika kawasan Timur Tengah kembali berada dalam situasi tidak stabil akibat konflik regional dan rivalitas geopolitik yang terus berkembang.

Sebelumnya, Iran melalui lembaga baru bernama “Otoritas Selat Teluk Persia” mengklaim memiliki pengawasan militer terhadap wilayah laut seluas lebih dari 22.000 kilometer persegi di sekitar Selat Hormuz.

Teheran bahkan menyatakan, seluruh kapal yang melintas di jalur strategis tersebut harus melakukan koordinasi dan memperoleh otorisasi dari otoritas Iran.

Klaim tersebut langsung mendapat penolakan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di kawasan Teluk. Washington menilai langkah Iran bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi internasional yang selama ini berlaku di jalur perdagangan global.

Pemerintah AS bahkan telah menginstruksikan kapal-kapal komersial dan armada internasional untuk tidak mematuhi aturan pelayaran yang dikeluarkan Iran di Selat Hormuz.

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), seluruh kapal memiliki hak melintas secara aman di perairan internasional, termasuk di jalur strategis seperti Selat Hormuz.

Namun Iran diketahui belum meratifikasi konvensi tersebut, sehingga pemerintah Teheran tetap menggunakan interpretasi hukum dan keamanan versinya sendiri terkait pengawasan kawasan laut.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Komando Pusat Militer Amerika Serikat (Centcom) mengungkapkan sejak blokade terhadap pelabuhan Iran diberlakukan pada 13 April lalu, pasukan AS telah mengalihkan sedikitnya 94 kapal komersial dan menonaktifkan empat kapal lainnya.

Langkah tersebut menunjukkan meningkatnya tekanan Washington terhadap aktivitas maritim Iran, khususnya yang berkaitan dengan distribusi minyak dan jalur logistik internasional.

Situasi ini membuat Selat Hormuz kembali menjadi titik panas dunia. Jalur laut yang menjadi nadi distribusi energi global itu kini berada dalam bayang-bayang konflik militer, perang pengaruh, dan persaingan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, serta negara-negara Teluk.

Jika eskalasi terus meningkat, ketegangan di kawasan tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi stabilitas perdagangan internasional dan harga energi dunia.

Pakistan Mulai Turun Tangan

Mengantisipasi hal tersebut terjadi, Pakistan mulai mengambil langkah diplomatik dalam meredakan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Panglima Militer Pakistan, Asim Munir, dilaporkan akan melakukan kunjungan resmi ke Teheran untuk membantu proses mediasi antara kedua negara yang tengah berada di ambang eskalasi konflik.

Langkah Pakistan tersebut dinilai penting karena Islamabad memiliki hubungan strategis dengan Iran maupun Amerika Serikat.

Posisi itu membuat Pakistan dipandang sebagai salah satu negara yang masih memiliki ruang komunikasi dengan kedua pihak di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik kawasan.

Upaya mediasi muncul setelah situasi di Selat Hormuz dan kawasan Teluk Persia semakin memanas akibat tekanan militer, pengawasan maritim, serta ancaman serangan yang saling dilontarkan antara Washington dan Teheran.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan pemerintah Teheran masih meninjau proposal terbaru dari Amerika Serikat terkait kemungkinan penghentian konflik dan pembentukan kesepakatan baru.

Perkembangan terbaru ini memperlihatkan upaya diplomasi internasional mulai digerakkan untuk mencegah konflik terbuka yang berpotensi mengguncang stabilitas Timur Tengah dan jalur perdagangan energi dunia.

(Tribunnews.com / Namira)