Tantangan Program Cek Kesehatan Gratis Selama 8 Bulan Berjalan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah berlangsung selama delapan bulan terakhir menuai beragam tanggapan dari kalangan ahli kesehatan. 

Meski dinilai positif, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, terutama pada kesiapan tenaga medis dan sistem tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Baca juga: Praktisi Kesehatan Soroti 4 Masalah Kesehatan yang Wajib Jadi Fokus Utama CKG di Sekolah

Ahli epidemiologi dan peneliti kebijakan kesehatan dari Griffith University Australia, Dr. Dicky Budiman, mengatakan program ini merupakan langkah maju untuk memperkuat deteksi dini penyakit.

“Secara umum program ini adalah langkah positif dalam memperkuat deteksi dini penyakit tidak menular, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala,” ujar Dicky pada keterangannya, Jumat (17/10/2025). 

Namun, di lapangan, Dicky menilai pelaksanaan CKG masih belum merata. 

Baca juga: Menpora Sebut CKG Sekolah Bisa Gali Potensi Anak Muda Jadi Atlet

Ia menyebut terdapat variasi kualitas layanan antarwilayah akibat keterbatasan sumber daya dan logistik alat pemeriksaan.

“Masih terdapat variasi kualitas tantangan di lapangan yang bergantung pada kesiapan tenaga kesehatan, logistik alat pemeriksaan, juga kesinambungan pencatatan dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Ia menilai, tanpa sistem rujukan dan integrasi data yang baik, hasil pemeriksaan CKG berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal. 

“Program ini dalam jalur yang tepat, meskipun harus ada beberapa perbaikan di sistem rujukan dan integrasi datanya,” katanya.

Selain itu, Dicky mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan massal semata. 

Ia menilai edukasi masyarakat perlu menjadi komponen utama untuk membangun kesadaran kesehatan jangka panjang.

“Aspek edukasi masyarakat ini harus menjadi bagian utama, jadi bukan hanya melulu di pemeriksaan supaya bisa terjadi perubahan perilaku kesehatan dalam jangka panjang,” tuturnya.

Hal lain yang menjadi sorotannya ialah pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan, terutama di wilayah pedalaman dan terpencil. 

“Ini yang perlu dipastikan, pemerataan akses baik di perkotaan maupun daerah terpencil karena kesenjangan akses ini bisa menimbulkan ketimpangan dalam deteksi dini penyakit,” tambahnya.

Dicky menyebut, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dua hal, konsistensi data dan keterlibatan tenaga medis di lini primer.

“Pentingnya keberlanjutan dan konsistensi data hasil pemeriksaan agar dapat dianalisis secara nasional sebagai dasar perencanaan kebijakan kesehatan preventif,” katanya.

“Pelibatan tenaga medis dan fasilitas kesehatan primer yang harus diperkuat sehingga hasil CKG ini bisa langsung ditindaklanjuti dengan edukasi, pengobatan awal atau tujukan bila diperlukan,” lanjutnya.

Lebih jauh, ia menyarankan agar pemerintah mulai mengintegrasikan CKG ke dalam sistem surveillance nasional dan data BPJS Kesehatan, agar hasilnya bisa digunakan untuk memetakan risiko masyarakat secara lebih luas.

“Mengintegrasikan CKG ke dalam sistem surveillance kesehatan nasional dan data BPJS kesehatan sehingga hasilnya bermanfaat untuk pemerataan risiko masyarakat,” ujar Dicky.

Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi pencatatan agar hasil pemeriksaan lebih akurat dan mudah diakses. 

“Menambahkan komponen digitalisasi seperti pencatatan berbasis aplikasi nasional supaya datanya lebih real time dan akurat,” katanya.

Dengan sejumlah catatan tersebut, Dicky menegaskan bahwa CKG adalah program yang potensial.

Tapi, perlu perbaikan berkelanjutan agar benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi sistem kesehatan nasional.