Temuan KPCDI, Lebih dari 50 Ribu Pasien Cuci Darah Meninggal Setiap Tahunnya

Ringkasan Berita:

• Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menyoroti tingginya angka kematian pasien gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisis (HD) di Indonesia.
• KPCDI menyebut lebih dari 50 ribu pasien cuci darah meninggal setiap tahun dan mendesak pemerintah melakukan reformasi sistem layanan ginjal nasional.
• Tony Richard Samosir mengatakan kurangnya transparansi informasi mengenai pilihan terapi pengganti ginjal membuat banyak pasien hanya diarahkan pada terapi cuci darah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menyoroti tingginya angka kematian pasien gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisis (HD) di Indonesia.

KPCDI adalah organisasi berbasis gerakan sosial yang mewadahi pasien gagal ginjal di Indonesia.

Baca juga: Penyebab Gagal Ginjal pada Anak dan Remaja: Cegah dari Gaya Hidup!

Berdiri pada 15 Maret 2015 bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia, KPCDI berfokus pada edukasi kesehatan ginjal, advokasi kebijakan, serta memperjuangkan hak-hak pasien cuci darah agar mendapat layanan yang adil dan berkualitas. 

Bertepatan dengan peringatan World Kidney Day 2026, KPCDI menyebut lebih dari 50 ribu pasien cuci darah meninggal setiap tahun dan mendesak pemerintah melakukan reformasi sistem layanan ginjal nasional.

Baca juga: Empat Tantangan Penanganan Penyakit Ginjal di Indonesia: Biaya Tinggi hingga Dampak Lingkungan

Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir mengatakan kurangnya transparansi informasi mengenai pilihan terapi pengganti ginjal membuat banyak pasien hanya diarahkan pada terapi cuci darah.

“Di Indonesia, pasien gagal ginjal seolah digiring langsung ke mesin cuci darah tanpa penjelasan utuh mengenai opsi lain seperti CAPD atau transplantasi ginjal. Ini bukan sekadar masalah medis, ini adalah pelanggaran hak pasien atas informasi,” kata Tony kepada wartawan, Kamis (12/3/2026).

Berdasarkan data Indonesian Renal Registry (IRR) 2024, dari 136.793 pasien aktif dan 60.034 pasien baru, sekitar 98 persen pasien menjalani terapi hemodialisis. 

Sementara itu, terapi Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) hanya mencakup sekitar 2 persen dan transplantasi ginjal masih di bawah 1 persen.

Menurut Tony, ketergantungan hampir sepenuhnya pada terapi cuci darah berpotensi memicu krisis layanan kesehatan karena jumlah pasien terus meningkat sementara kapasitas layanan tidak bertambah secara signifikan.

Kondisi tersebut juga berdampak pada pembiayaan kesehatan nasional. Data BPJS Kesehatan menunjukkan biaya pengobatan penyakit ginjal meningkat dari Rp6,5 triliun pada 2019 menjadi sekitar Rp11 triliun pada 2024.

KPCDI juga menyoroti tingginya angka kematian pasien hemodialisis. Data IRR mencatat lebih dari 90 ribu pasien HD meninggal pada 2023 dan sekitar 50 ribu pasien pada 2024.

Baca juga: Orang Tua Idap Kanker Ginjal, Benarkah Bisa Menurun ke Anak? Dokter Jelaskan Faktanya

Tony mengatakan ketimpangan informasi mengenai terapi pengganti ginjal masih menjadi persoalan serius dalam sistem layanan kesehatan.

“Selama bertahun-tahun ketimpangan informasi terapi pengganti ginjal sangat minim. Bahkan banyak pasien baru mengenal CAPD atau transplantasi dari sesama pasien di komunitas bukan dari tenaga medis atau sistem layanan kesehatan resmi,” ujarnya.

Melalui momentum World Kidney Day 2026, KPCDI mendesak pemerintah memperbaiki sistem layanan ginjal nasional dengan memastikan pasien mendapatkan edukasi lengkap mengenai seluruh pilihan terapi sebelum menjalani dialisis.

Selain itu, KPCDI juga mendorong perluasan akses transplantasi ginjal, penguatan program home dialysis, serta peningkatan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit ginjal.

“Jika tema World Kidney Day tahun ini adalah ‘Kesehatan Ginjal untuk Semua’, maka sistem layanan ginjal di Indonesia juga harus memberikan pilihan terapi yang adil bagi setiap pasien,” pungkasnya.