Resmi Diganti Nanik S Deyang, Ini 7 Pernyataan Kontroversi Dadan Hindayana Selama Pimpin BGN

Ringkasan Berita:

• Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi nasional (BGN).
• Kini posisinya digantikan oleh Nanik S Deyang yang sebelumnya menduduki Wakil Kepala BGN. 
• Selama satu setengah tahun menjabat sebagai kepala BGN, berikut 7 pernyataan kontroversial Dadan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana yang semula menjabat sebagai kepala Badan Gizi nasional (BGN) kini digantikan oleh Nanik S Deyang.

Pemerintah menegaskan pergantian ini tidak akan mengganggu pelaksanaan program nasional tersebut.

Baca juga: Sosok dan Rekam Jejak 3 Pimpinan Baru BGN Pilihan Prabowo Usai Dadan Hindayana cs Dicopot

Dalam susunan baru tersebut  Wakil Kepala BGN yang sebelumnya diisi Lodewijk Paulus dan Sony Sanjaya kini dipercayakan kepada Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pergantian kepemimpinan ini untuk memperkuat kinerja organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas yang dijalankan BGN.

“Kepada tiga pimpinan BGN yang baru kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan seluruh program BGN dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dalam mengumumkan itu, Pemerintah berharap kepada jajaran pimpinan baru agar mampu meningkatkan tata kelola organisasi dan menghadirkan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.

Di tengah proses transisi kepemimpinan tersebut, pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita
laksanakan, seluruh program BGN tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali,” ujar Prasetyo.

Langkah penyegaran ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelaksanaan program MBG.

Selain sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda, program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia serta penggerak ekonomi nasional.

Pernyataan Kontroversi 

Selama satu setengah tahun menjabat sebagai kepala BGN, berikut 7 pernyataan kontroversial Dadan ini yang dirangkum oleh Tribunnews.com.

1. Sebut Gizi Timnas kurang baik 

Pada sebuah kegiatan Dadan hindayana pernah berkelakar bahwa kekalahan Timnas Indonesia dalam hal sepak bola dikarenakan gizi para pemain timnas yang kurang baik.

"Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang, karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," ujar Dadan, di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Maret lalu. 

2. Minum susu 2 liter setiap hari

Pada kesempatan yang berbeda lagi Dadan pernah menyebut bahwa anaknya bisa memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm karena kebiasaan konsumsi minum susu lebih dari 2 liter per hari.

3.Menu serangga untuk MBG

Pada awal-awal masa jabatannya Dadan pernah bercerita tentang menu lokal yang bisa dijadikan menu MBG.

Ia mencontohkan salah satunya adalah makanan di Gunung Kidul yaitu serangga.

Menurutnya potensi makanan  di daerah bisa dijadikan salah satu sumber protein alternatif menu protein.

Tim dewan pakar Badan Gizi Nasional Prof. Dr. Ir. Epi Taufik, S.Pt, MVPH, MSi, IPM, meminta masyarakat tidak salah paham mengenai serangga yang diwacanakan menjadi alternatif sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengatakan, berdasar aturan, BGN tidak menentukan menu dalam program MBG tetapi menentukan standar komposisi gizi.

“Kalau didengarkan pidatonya. Ada empat standar menjadi mitra yang mau bekerja sama dengan BGN. Itu yang isu utamanya malah tidak terungkap,” kata dia ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Dalam konteks pidato kepala BGN, ia menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menyusun menu sesuai dengan kesukaan dan ketersediaan sumber lokal.

Seperti di Halmahera karbohidrat kesukaannya bukan nasi melainkan pisang rebus dan sagu.
Lalu, protein di pulau Jawa banyak berasal dari ayam, daging sapi maupun telur.
Namun di daerah pesisir sumber protein banyak berasal dari ikan.

“Maka itu boleh. Mungkin di daerah tertentu biasa seperti itu. Mereka suka ulat sagu. Dan ulat sagu itu memang dimakan di Papua kan. Ya itu boleh bagian dari MBG. Jadi beliau mencontohkan sumber daya lokal. Sumber karbohidrat, sumber protein yang biasa digunakan. Jadi bukan berarti di Jawa yang tidak biasa makan itu disuruh (makan serangga),” jelas dia.

“Karbohidrat tidak harus nasi. Protein tidak harus daging sapi. Itu intinya. Kalau di sana sukanya ikan ya ikan. Kan ada daerah-daerah tertentu. Jadi memberi contoh. Bukan istilahnya harus itu. Nggak,” lanjut Pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

BGN ujarnya, terus melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG ini termasuk menambah jumlah SPPG untuk menjangkau semua target program MBG ini.

“Karena ini dari awal, setiap hari kami evaluasi,” sebut dia.

4. Angkat ribuan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja)

Dadan Hindayana mengatakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lanjutan di lingkup BGN masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah.

Ia menjelaskan, untuk sementara BGN telah menuntaskan pengangkatan PPPK tahap II.

Sejauh ini, sebanyak 32.000 PPPK telah resmi diangkat, menerima surat keputusan (SK), dan mulai mendapatkan gaji.

“Kami sudah ada 32.000 P3K yang sudah selesai dan bahkan sudah menerima SK dan sudah mendapatkan gaji,” tutur dia saat ditemui di Kejaksaan Agung, Rabu (18/3).

Sementara proses lanjutan masih akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan.

Ia menegaskan, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek anggaran sebelum mengambil keputusan lebih jauh.
Sebelumnya pada rapat bersama Komisi IX DPR RI, BGN berencana membuka seleksi PPPK tahap III dan IV tahun ini, untuk kategori umum.  

Adapun jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 32.460 orang.

Di tahun 2025, BGN telah melakukan rekrutmen PPPK untuk tiga komponen pegawai yang bertugas di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pada tahap pertama, sebanyak 2.080 PPPK telah resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN) terhitung mulai 1 Juli 2025.

Pada tahap kedua, dilakukan lagi seleksi terhadap sekitar 32.000 peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31.250 orang merupakan kepala SPPG yang sebelumnya dididik melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Sementara itu, 750 formasi dibuka untuk umum dan diisi oleh 375 akuntan serta 375 ahli gizi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan efek domino yang meluas, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pendidikan dan ekonomi produktif.

“Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang dihadiri para rektor dari 24  PTN-BH di Makassar, Selasa (28/4).

Menurut Dadan, satu unit SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga sebagai simpul ekonomi yang membutuhkan dukungan produksi pangan dalam jumlah besar.

Untuk memenuhi kebutuhan satu SPPG saja, dibutuhkan setidaknya 8 hektare lahan sawah untuk suplai beras, serta sekitar 19 hektare lahan jagung guna mendukung kebutuhan pakan ternak.

Selain itu, sektor peternakan juga menjadi bagian penting dalam rantai pasok. Satu SPPG membutuhkan sekitar 4.000 ayam petelur untuk memastikan ketersediaan protein hewani setiap hari.

“Kalau ingin telurnya dipasok sendiri, maka harus ada sekitar 3.700 sampai 4.000 ayam petelur untuk satu SPPG,” jelasnya.

Kebutuhan besar tersebut membuka peluang bagi kampus untuk mengintegrasikan kegiatan akademik dengan praktik lapangan.

Mahasiswa dapat terlibat langsung dalam pengelolaan pertanian, peternakan, hingga distribusi pangan sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis proyek nyata.

Program MBG tidak hanya menciptakan permintaan (demand), tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas produksi di tingkat lokal.

“SPPG ini menjadi offtaker terdepan bagi produk-produk lokal. Jadi bukan hanya soal memberi makan, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Dadan.

5. Kebutuhan sapi untuk MBG capai 19 ribu ekor per hari

Hal tersebut pernah disampaikan Dadan hidayana dalam sebuah kesempata.

Iamengatakan kebutuhan sapi untuk menu mbg bisa mencapai 19. 000 ekor per hari jika seluruh dapur MBG se Indonesia memasak menu berbahan dasar sapi.

Dadan nmenyebut, angka itu adalah simulasi perhitungan. 

Angka tersebut muncul dari asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak menyajikan menu berbahan daging sapi dalam waktu yang sama.

"Ini hanya pengandaian. Kalau seluruh SPPG kami perintahkan ditanggal yang sama masak sajian sapi, itu dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram, atau setara satu ekor sapi untuk kebutuhan dagingnya saja.

Menu protein yang diberikan dalam MBG bisa berupa telur, ayam, daging sapi, maupun ikan. 

"Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," papar Dadan.

6. Pengadaan motor listrik BG

Kebijakan Dadan juga juga sempat bikin heboh saat pengadaan motor listrik berlogo BGN.

Ia menegaskan ini bukan program mendadak, melainkan sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025.

Pengadaan dilakukan untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan membantah informasi yang menyebut jumlah motor mencapai 70.000 unit, dan menyatakan kabar tersebut adalah hoaks.

7. Sebut Target Zero Accident Program MBG 2026

Dadan juga menyebut sepanjang tahun 2025 tercatat sekitar 250 kejadian keracunan terkait program MBG.

Jumlah kasus sempat mencapai puncak pada:
◦ September: 60 kejadian
◦ Oktober: 85 kejadian
◦ November: 40 kejadian
◦ Desember: 12 kejadian

BGN menilai tren penurunan pada akhir 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam pengawasan dan standar layanan.

Untuk tahun 2026, BGN menargetkan "zero accident" atau tidak ada lagi kasus keracunan akibat MBG.

Perbaikan dilakukan melalui peningkatan pengawasan, sertifikasi, standardisasi layanan, dan penguatan keamanan pangan.

BGN juga menargetkan program MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.