Strategi Kemnaker Hadapi Dampak Revolusi Industri 4.0

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan, dalam bidang ketenagakerjaan, Revolusi Industri 4.0 membawa berbagai dampak dan tantang

Strategi Kemnaker Hadapi Dampak Revolusi Industri 4.0
Kemnaker
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan di acara Musyawarah Nasional XIII Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (7/9/2019). 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan, dalam bidang ketenagakerjaan, Revolusi Industri 4.0 membawa berbagai dampak dan tantangan yang harus diantisipasi.

Dia menjelaskan, akan ada beberapa pekerjaan lama yang hilang. Namun, diprediksi akan muncul sekitar 3,7 juta pekerjaan baru.

"Dunia industri akan mengalami disrupsi dan kolaborasi beberapa jenis platform baru, sehingga menghasilkan jenis industri baru. Hal ini berdampak pada jenis pekerjaan dalam industri tersebut," kata Hanif.

Karena hal itu, hingga saat ini pemerintah terus mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu beradaptasi, berdaya saing, dan bertahan di tengah perubahan dunia kerja.

Untuk itu, dia menegaskan, di era global Revolusi Industri 4.0 saat ini, sumber daya manusia (SDM) kompeten dan berdaya saing tinggi menjadi syarat mutlak untuk dapat menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Di sisi lain, kata Hanif, pemerintah sesungguhnya juga melihat peluang terciptanya lapangan kerja baru pada era Revolusi Industri 4.0.

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses dan mutu pelatihan vokasi guna menyiapkan SDM kompeten dan berdaya saing.

"Pengembangan kompetensi SDM menjadi sangat strategis dan harus dilakukan pemerintah bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat untuk tujuan lebih produktif," kata Menaker.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan di acara Musyawarah Nasional XIII Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (7/9/2019).

Berbagai kebijakan Kemnaker Hanif mengatakan, kebijakan yang telah dilakukan adalah menetapkan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang inklusif atau tidak mempersyaratkan (batasan) usia maupun latar belakang pendidikan.

Halaman
123
Editor: Content Writer
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved