Bappenas: Belanja Kementan 254% Lebih Efektif Bagi Pertumbuhan Ekonomi

Terobosan kebijakan pengelolaan anggaran belanja yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terbukti produktif. Berdasarkan h

Bappenas: Belanja Kementan 254% Lebih Efektif Bagi Pertumbuhan Ekonomi
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Panen Mentimun (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terobosan kebijakan pengelolaan anggaran belanja yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terbukti produktif. Berdasarkan hasil kajian Direktorat Keuangan Negara dan Analitis Moneter, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertajuk “Dampak Belanja Barang Produktif Kementerian/Lembaga terhadap Pertumbuhan Daerah”, peningkatan belanja barang alat dan mesin pertanian dan input produksi di daerah sebesar 1% meningkatkan pertumbuhan ekonomi Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di provinsi sebesar 0,33%.

Baca: WOW! Karya Anak Bangsa Ini Sukses Menang di Asia Tenggara

Baca: Perhatikan 3 Hal Ini untuk Jantung Tetap Sehat

Sedangkan peningkatan belanja barang kapal penangkap ikan sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Subsektor Perikanan daerah sebesar 0,13%.

“Rasio efektifitas belanja sektor pertanian dibandingkan dengan sektor perikanan mencapai 254 persen. Produktivitas sektor pertanian memang mengungkit pertumbuhan Indonesia lainnya,” ungkap Direktur Perencanaan Mikro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, saat menghadiri Diskusi Publik yang bertajuk “Potret Pembangunan Era Jokowi” di The Hermitage Hotel, Jl. Cilacap No.1 Menteng Kec. Menteng, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Lebih lanjut Eka menyatakan Indonesia masih tergantung terhadap komoditas sehingga pertanian menjadi faktor penting dalam perekonomian Indonesia. Pertanian mengalami kenaikan 3,7% pertumbuhan ekonomi. Pertanian dibutuhkan untuk dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Berbagai terobosan kebijakan dalam pengelolaan anggaran belanja yang dilakukan Kementerian Pertanian sangat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” terangnya.

Senada dengan Eka, Direktur Neraca Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto menyebutkan sejumlah indikator memang menunjukkan kinerja sektor pertanian semakin mengkilap. Berdasarkan data BPS, rumah tangga usaha pertanian Indonesiapada tahun 2018 naik 5,92% dibandingkan dengan tahun 2013. Sementara itu, nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani juga meningkat 0,58% pada Agustus 2019.

“Pertanian secara keseluruhan, mengalami pertumbuhan secara positif. Pertanian menyumbang 0,7 persen dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05 persen di triwulan kedua tahun 2019. Pertanian juga mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen dibandingkan triwulan pertama 2019,” papar Setianto yang turut menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia) tersebut.

Hasil riset yang dilakukan Bappenas maupun BPS menunjukkan bahwa pertanian memiliki peran yang vital dalam pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Rektor Universitas Paramadina Firmanzah menyebutkan pertanian perlu diarahkan sebagai kekuatan ekonomi.

“Untuk mencapai itu, maka kita perlu terus mengembangkan SDM pertanian yang kita miliki dan juga membangun pusat-pusat riset pertanian,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyebutkan keberhasilan pembangunan pertanian saat ini tidak bisa dilepaskan dari terobosan-terobosan yang dijalankan oleh Kementan. Ichsan menilai Kementan menjalankan kebijakan anggaran secara efektif sehingga memiliki dampak yang riil terhadap pembangunan pertanian.

“Belanja sarana prasarana kementerian pertanian terus meningkat, ada keberpihakan kementerian pertanian kepada petani di perdesaan,” bebernya.

Di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman, Kementan sejak 2015 hingga 2019 ini memang melakukan refocusing anggaran untuk membiayai program strategis Kementan seperti Upsus, Siwab, Alsintan dan lainnya. Tercatat dari Pagu Anggaran 2019 sebesar Rp 21,68 trilliun, sebanyak 84 persen anggaran digunakan untuk belanja sarana prasarana petani. Sementara itu, 10 persen anggaran belanja pegawai, 3 persen untuk belanja operasional, dan 3 persen lagi untuk belanja modal. Refocusing tersebut meliputi moratorium pengadaan mobil dan motor, moratorium membangun atau rehabilitasi kantor, hingga memangkas biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo turut mendukung kebijakan anggaran yang dijalanan Kementan.

“Efektifitas belanja negara di sektor pertanian terepresentasi dari persepsi positif para petani terhadap kondisi ekonomi saat ini dan program-program pemerintah,” jelas Kunto.

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved